Inilah Jalan Jakarta Selatan

Bukti Pemerintah Pusat ketidakmampuan mengelola dan

menciptakan pemerataan pembangunan di sejumlah kawasan terpencil.

Sintang - Masyarakat kawasan selatan Sintang kembali menyampaikan kekecewaan terhadap ketertinggalan yang kini masih terus melanda kawasan itu. Bahkan diantaranya mulai mengaitkan kegagalan pemerintah diberbagai tingkatan, atas ketidakmampuan mengelola dan menciptakan pemerataan pembangunan di sejumlah kawasan terpencil.

Tak hanya pemerintah pusat dan provinsi, pemerintah kabupaten juga gagal membangun sejumlah kawasan terpencil yang ada di Sintang.

Masyarakat menyatakan, kegagalan pemerintah pusat terletak pada rendahnya prioritas dan pengawasan pada kesinambungan dan keberlangsungan pembangunan disejumlah kawasan terpencil. Sementara dalam kaitanya dengan status jalan, pemerintah provinsi juga sudah gagal mengurusi jalur lintas selatan yang hingga kini masih berstatus jalan provinsi menjadi jalan desa.

Sementara pemerintah kabupaten dianggapnya gagal menwujudkan visi misi pemerintah saat ini, apalagi dengan tidak berdayanya pemkab mengatasi berbagai hambatan pembangunan kawasan selatan.

Jadi slogan Jakarta Selatan (jalan karet tanaman pangan, sekolah dan kesehatan-red) tidak sampai di Serawai dan Ambalau. Buktinya saja sampai kini jalan antar kampung tidak ada, yang ada hanya nol besar dan hanya membohongi publik saja. Pemkab Sintang yang sebelumnya juga mengampayekan prioritas komoditi karet sebagai perkebunan ramah lingkungan dan upaya memberdayakan perekonomian masyarakat juga nyatanya kini tidak terbukti, hanya pembohong belaka. Lihat saja dengan upaya pemerintah yang terus memfasilitasi masuk dan ekspansi lahan perkebunan sawit. Padahal sudah banyak mengetahui dampak buruk bagi lingkungan dan berbagai konflik pra dan paska berlangsungnya investasi. Sepertinya sekarang, Sintang tidak lagi jadi kabupaten karet namun malah jadi kabupaten sawit.

Dengan aksi pemerintah yang terus mamfasilitasi ekspansi lahan sawit, menurut masyarakat akan berdampak jangka panjang bagi penderitaan kehidupan sosial budaya dan ekonomi Sintang di kemudian hari. Akhirnya masyarakat pedalaman Sintang sekarang hanya menjadi kuli di tanahnya sendiri, sampai puluhan tahun mendatang. Tegas masyarakat.

Mengenai keterbatasan infrastruktur menuju kawasan selatan, pihak pemerintah Sintang memang berdalih dengan keterbatasan alokasi pendanaan, belum lagi mengenai kewenangan pemerintah provinsi di jalur Simpang Medang, Nanga Mau, Nanga Tebidah, Serawai, Ambalau, dan di desa Melingkat kecamatan Kayan Hilir seharusnya gorong-gorong baru yang dipasang, tetapi yang dikerjakan gorong-gorong lama hanya ditambah 3 unit gorong-gorong baru yang dikerjakan, seharusnya 6 gorong-gorong dipasang, tapi yang tiganya dikemanakan? Sedangkan anggaran untuk proyek pembangunan tersebut sebesar kurang lebih enam ratus koma delapan puluh juta rupiah yang dikerjakan oleh CV. Herba. Sedangkan jembatan hanya menggunakan paku 4 inci, dan banyak tidak menggunakan baut. Sedangkan baut hanya dipasang dibeberapa titik saja. Masyarakat meminta kepada KPK secepatnya mengusut kasus korupsi merajalela di kabupaten Sintang dan merugikan negara ratusan milyar. Tegas masyarakat. (Mr. Eddy)