Pencapaian Rata-rata 90 persen

Malinau - Bupati Yansen TP dan Wakil Bupati, Topan Amrullah, belum lama ini menyampaikan Laporang Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ). Penyampaian LKPJ kali pertama duet Yansen TP-Topan Amrullah dilakukan dalam rapat Paripurna Ke-1 Masa Sidang I DPRD Pdt Martin Labo, Wakil Ketua I Jhonny Laing Impang dan Wakil Ketua II Northon Billa. Paripurna dihadiri oleh seluruh anggota dewan, pimpinan instansi dan jajaran muspida serta tokoh-tokoh masyarakat dan partai politik.

Pdt Marthin Labo dalam Paripurna mengatakan, penyampaian LKPJ tersebut merupakan kewajiban konstitusional kepala dan wakil kepala daerah yang akan ditanggapi oleh dewan selambatnya 30 hari setelah disampaikan. LKPJ tersebut, jelas Marthin Labo, selanjutnya akan dibahas oleh panitia khusus (Pansus) yang akan dibentuk Dewan. Pansus ini lah yang nantinya akan membahas sekaligus memberikan catatan dan rekomendasi kepada pemerintah.

“Rekomendasi untuk perbaikan kinerja peme­rintah selanjutnya,” kata Marthin Labo. Dari waktu penyampaian, imbuh Marthin Labo, LKPJ yang disampaikan Ynasen TP dan Topan Amrullah kema­rin paling cepat dibanding daerah lainnya. Penyam­paian LKPJ dilakukan secara bergiliran. Pertama kali disampaikan oleh Wabup Topan Amrullah. LKPJ yang disampaikan kedua pimpinan daerah ini meli­puti 2 buku yaitu buku 1 yang berupa ringkasan umum dan buku 2 yaitu ringkasan lengkap.

Terkait dengan anggaran dan realisasinya, To­pan Amrullah, melaporkan bahwa tahun 2011 untuk sector sebesar pendapatan pemerintah berhasil merealisasikan sebesar Rp 1,647 triliun lebih atau 122 persen persen dari pendapatan tahun tersebut Rp 1,356 triliun lebih. Sedangkan untuk sector belanja, dari anggaran Rp 1,606 triliun pemerintah merealisasikan sebesar Rp 1,237 triliun atau sekitar 77,5 persen. Belanja tersebut, papar Topan Amrullah meliputi belanja operasional, modal dan tak terduga. Untuk belanja operasional anggarannya Rp 905, 452 miliar dan terealisasikan Rp 732, 353 miliar atau 88 persen. Modal Rp 699,154 miliar dan terealisasikan Rp 505,551 miliar atau sekitar 70 persen. Kemudian biaya tak terduga Rp 2 miliar dan realisasinya Rp 24 juta.

Selanjutnya Topan Amrullah juga melaporkan pencapaian-pencapaian kegiatan wajib dan yang menjadi pilihan pemerintah.dari laporan yang disampaikan Topan Amrullah, rata-rata pencapaian atau realisasi program pembangunan secara fisik di seluruh bidang/sector mencapai angka 94,86 persen dan keuangan 90,71 persen dan realisasi keuangan 72,91 persen. Bidang Kesehatan yang memiliki 20 program, fisik 92,87 persen dan keuangan 81,89 persen.

Pekerjaan umum yang memiliki 8 program berhasil merealisasikan 94,76 program fisik dan 75,23 persen realisasi keuangan. Beberapa bidang mencapai realisasi fisik 100 persen, misalnya disdukcapil dengan realisasi anggaran 94,3 persen, Sosial dan realisasi keuangan 92,87 persen. Tapi ada juga yang realisasinya dibawah 70 persen yaitu BPMD yang realisasi fisik hanya 68,91 persen dan keuangan 60,22 persen.

Sementara itu, untuk urusan pilihan pencapaian­nya rata-rata antara 80 hingga 90 persen. Pertanian misalnya, yang memiliki 13 kegiatan realisasi fisik mencapai 95,64 persen dan keuangan 90,16 persen. Kehutanan dan perkebunan dengan 6 kegiatan, realisasi fisik 90,58 persen dan keuangan 80,91 persen. Sedangkan Ekonomi dan Sumber Daya Mineral realisasi fisik mencapai 92,63 persen dan keuangan 86,94 persen. Terakhir bidang perda­gangan dengan 9 kegiatan. Adapun capaian kinerja bidang perdagangan untuk fisik sebesar 94,63 persen dan keuangan 77,05 persen.

Diungkapkan Yansen TP diawal laporan, pemerintah untuk tahun 2011 melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh pemerin­tah terdahulu yaitu pada Desember 2011. Namun demikian dalam RAPBD Perubahan sebagian program Pemerintah baru mulai dimasukkan.

Ada 3 program strategis yang dilaporkan Yansen TP, dilaksanakan pemerintah dalam tahun 2011, yaitu dibidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Malinau tengah membangun sekolah menengah umum kebangsaan yang peletakkan baru pertama­nya dilakukan oleh gubernur Kaltim pada tanggal 26 November tahun 2011 yang lalu. “Sekolah kebang­saan ini menjadi sekolah unggulan bagi putra-putri terbaik kabupaten Malinau dimana model pendidikannya mengedapankan pembentukkan karakter (character building),” jelas Yansen TP. Sekolah tersebut, tambahnya diharapkan mampu membentu kemampuan intelektual dari siswa, membentuk akhlak dan menumbuhkan jiwa nasionalisme dengan berbasiskanbudaya bangsa yang berbhineka tunggal ika. “Hal ini sangat penting mengigat daerah kita ini berada diwilayah perbata­san,” tegasnya.

Kemudian dibidang pemerintah, untuk mengim­ple­men­tasikan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN guna mewujudkan good government dan clean governance pemerintah daerah terus melakukan pembinaan disiplin dan kinerja kepada seluruh pegawai negeri sipil diselu­ruh SKPD serta kecamatan baik di perkotaan mau­pun perbatasan.

Selain itu untuk meningkatkan kinerja SKPD, pemerintah daerah saat ini tengah melakukan peni­laian kepada seluruh SKPD yang meliputi empat aspek yaitu aspek pengelolaan tuposi, aspek pe­nge­lolaan sdm, aspek pengelolaan keuangan dan aspek pengelolaan aset. Upaya ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa kontruksi opini pemerintah daerah dibangun oleh kontruksi opini SKPD sehingga jika opini terhadap SKPD baik maka opini terhadap pemerintah daerah pun akan baik.

Upaya lainnya yang sangat starategis dalam bidang pemerintah adalah diterbitkannya peraturan bupati malinau nomor 13 tahun 2011 tentang penyerahan 31 urusan kepada pemerintah desa dan peraturan bupati nomor 14 tahun 2011 tentang pendelegasian kewenangan kepada pemerintah kecamatan serta diterapkannya aplikasi electronic government.

Dibidang pemberdayaan masyarakat, Yansen TP menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan model gerakan desa membangun (Gerdema) sebagai model pembangunan daerah tahun 2011-2016 pelaksaannya masih pada tahapan persiapan antara lain, pelatihan sakmat dan sekcam, pelati­han substansial gerdema bagi aparatur desa, BPD dan LPM, pelatih dan penempatan satgas ger­dema, penyusunan pedoman gerdema, penyusu­nan tipologi desa, penyusunan system informasi geografis pedesaan, pemetaan perma­sa­lahan desa, pelimpahan kewenangan pada pemerintah kecamatan, penyerahan urusan kepada pemerintah desa, aplikasi elekronik government, penyeleng­ga­raan forum perencanaan partisipatif pambangu­nan desa (FP3D) dan kegiatan lainnya yang mendukung persiapan pelaksanaan model gerde­ma.

Terakhir bidang kesehatan, dalam rangka per­cepatan realisasi komitmen daerah yaitu mewu­jud­kan rumah sakit daerah sebagai rumah sakit rujukan, Yansen TP menyampaikan bahwa peme­rin­tah daerah melalui manajemen rumah sakit umum daerah telah melakukan langkah-langkah strategis khususnya berkaitan dengan perbaikan manajemen, pelayanan, fasilitas rumah sakit, tenaga dokter dan medis serta kesejahteraan seluruh stafnya. Melalui berbagai langkah tersebut, maka saat ini RSUD Malinau telah lulus akreditasi nasional yang diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan. AR