Rabu, 21 Desember 2011

Bongkar Dong....... “Rekening Gendut PNS Muda”

Abraham Samad Ketua KPK
Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melansir temuan mengejutkan yakni menemukan ada 10 PNS muda yang memiliki rekening miliaran rupiah. Uang didu­ga berasal dari dana proyek. Temuan itu pun sudah dilaporkan ke Komisi Pemberan­tasan Korup­si (KPK). Kini korupsi tidak hanya dilakukan pejabat yang tua, namun sudah dilakukan sejumlah pegawai negeri sipil yang masih muda.
Haryono Umar selaku Wakil Ketua KPK menga­ta­kan sampai saat ini saya belum baca laporan PPATK terkait rekening gendut PNS muda. Nanti saya pelajari terlebih dahulu, seperti apa, katanya pada wartawan di Jakarta.
Haryono hanya mengungkapkan janji KPK pasti akan menindaklanjuti laporan yang masuk itu. “Pasti akan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sementara Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso menyatakan ada PNS golongan III B yang memiliki harta miliaran rupiah. “Ada dua anak muda golongan III B potensial. Usia 28-38 tahun menger­ja­kan proyek fiktif menilep belasan miliar,” katanya.
Menurut Agus, pegawai golongan IIIB umumnya adalah pegawai potensial yang berprestasi duduk di tempat-tempat strategis, seperti posisi benda­hara. PPATK mengaku, telah melaporkan temuan­nya itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, ujarnya.
Pramono Anung

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung meminta KPK menelusuri rekening pegawai negeri sipil (PNS) yang mencurigakan dan memprosesnya secara hukum sesuai prosedur untuk memberikan efek jera. “Kalau PPATK (Pusat Pelaporan Analisa Tran­saksi Keuangan) menemukan adanya rekening milik PNS berusia muda yang melampaui kewajaran, pasti ada yang tidak wajar diterimanya,” kata Pramo­no pada wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Menurutnya, KPK mesti segera menelusuri dan menindaklanjuti temuan itu dengan tidak membiar­kan­nya hanya sebagai wacana. “Temuan ini tidak bisa dibiarkan, karena bisa menular ke PNS lainnya,” katanya.
Bahkan Pramono Anung meminta tidak hanya menyelidiki rekening mencurigakan milik PNS berusia muda, tetapi juga rekening serupa yang dimiliki PNS mana pun. “Temuan PPATK ini harus ditindaklanjuti, karena kalau dibiarkan akan meng­uap seperti banyak kasus lainnya,” katanya.
Mahfud Md

Mahfud Md
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md menyatakan adanya rekening gendut yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) muda merupakan bagian dari birokrasi busuk. “Ini harus diungkap semua­nya,” kata Mahfud usai menghadiri acara deklarasi “Birokrasi Bersih dan Melayani” di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), di Depok, Jawa Barat.
Menurut dia, cara mengungkapnya juga tidak sulit, serahkan saja dan beri tugas untuk melaporkan yang mencurigakan kepada yang berwajib seperti ke kejaksaan, KPK, atau kepolisian. “Setiap laporan yang mencurigakan harus segera dilaporkan ke pihak lembaga hukum,” katanya.
Mantan politisi PKB itu menyebut yang perlu diungkap adalah dugaan mereka telah memanfaat­kan dana yang ada di lembaga pemerintah karena sebenarnya masalahnya birokrasi yang sekarang bermasalah. Ia menyarankan agar PPATK melapor­kan indikasi-indikasi uang itu darimana, kemudian jika sudah diketahui akan mudah mencari bagaima­na bisa ada uang seperti itu.
PPATK juga harus mengungkap lebih lanjut dan melapor indikasi-indikasi asal uang tersebut. Dalam penyeleksian kasus bermasalah, maka akan semakin jelas bahwa inspektur pengawasan disebut tidak bekerja. Far

0 komentar:

DPRD KOTA TARAKAN

DPRD KOTA TARAKAN

PEMERINTAH KAB. BULUNGAN

PEMERINTAH KAB. BULUNGAN

LOWONGAN KERJA PT. TRINANDA BAYO PERKASA (TBP)

LOWONGAN KERJA PT. TRINANDA BAYO PERKASA (TBP)

LOWONGAN KERJA

LOWONGAN KERJA

GEMPA 8.9 SR ACEH & SUMUT

GEMPA 8.9 SR ACEH & SUMUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DPRD KOTA TARAKAN

DPRD KOTA TARAKAN

PENGADILAN NEGERI KLAS I-A TANGERANG

PENGADILAN NEGERI KLAS I-A TANGERANG

BELASUNGKAWA

BELASUNGKAWA

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Pemerintah Kab. Tanggamus

Pemerintah Kab. Tanggamus

Keluarga Besar H. Fadlan Hamid

Keluarga Besar H. Fadlan Hamid

DPRD KAB. BULUNGAN

DPRD KAB. BULUNGAN

BPPKB BANTEN

BPPKB BANTEN

DPRD Kab. Bulungan

DPRD Kab. Bulungan

DPRD Kota Tarakan

DPRD Kota Tarakan

DPC Partai Demokrat Kota Tarakan

DPC Partai Demokrat Kota Tarakan

PT. Karya Indah Berau

PT. Karya Indah Berau

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Berau

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Berau

280 Px

PEMERINTAH KAB. KOTA TARAKAN

PEMERINTAH KAB. KOTA TARAKAN

PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG

PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG

DPRD KABUPATEN TANGGAMUS

DPRD KABUPATEN TANGGAMUS

PT. YASIN EFREN JAYA BERAU

PT. YASIN EFREN JAYA BERAU

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

Dewawn Perwakilan Rakyat Tanggamus

Dewawn Perwakilan Rakyat Tanggamus

Pemerintah Kab. Berau

Pemerintah Kab. Berau

DPRD Kota Tarakan

DPRD Kota Tarakan

Pimpinan Kab. Malinau

Pimpinan Kab. Malinau

Pemkab Berau

Pemkab Berau

PT Yasin Efren Jaya Berau

PT Yasin Efren Jaya Berau

Pemerintah Daerah Kab. Cirebon

Pemerintah Daerah Kab. Cirebon

PT. Dian Puspa Samudra Berau

PT. Dian Puspa Samudra Berau

280 Px

KELUARGA BESAR PATROLI

KELUARGA BESAR PATROLI

DPRD TANA TIDUNG

DPRD TANA TIDUNG

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KUANGAN & ASET DAERAH KAB. TANGGAMUS

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KUANGAN & ASET DAERAH KAB. TANGGAMUS

PT. TRINANDA BAYO PERKASA

PT. TRINANDA BAYO PERKASA
LOWONGAN KERJA

DPRD Kab. Tana Tidung

DPRD Kab. Tana Tidung

Pemerintah Kab. Bulungan

Pemerintah Kab. Bulungan

PIMPINAN PENGURUS PERCASI KOTA TARAKAN

PIMPINAN PENGURUS PERCASI KOTA TARAKAN

Pemkot Tarakan

Pemkot Tarakan

Dinas Kesehatan Kota Tarakan

Dinas Kesehatan Kota Tarakan

Pemkot Tarakan & Diskominfo

Pemkot Tarakan & Diskominfo

PT. Yasin Efren Jaya Berau

PT. Yasin Efren Jaya Berau

280 Px

  © Blogger templates The Transformers by Blog Tips And Trick 2009