258 Desa di Perbatasan Terisolir

Akibat minim akses, 258 desa yang tersebar di 15 kecamatan masih terisolir dan tertinggal. Kawasan yang berada diwilayah perbatasan itu, menghadapi banyak masalah. Salah satunya, rendahnya tingkat ekonomi masyarakat yang berpotensi menurutnya loyalitas dan nitegritas terhadap NKRI.

Nunukan - Sebanyak 258 desa yang tersebar di 15 kecamatan dalam tiga kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berada dikawasan perbatan antara RI deng­an Malaysia bagian timur, desa-desa yang dihuni total sebanyak 143.000 jiwa itu sebagian besar masih teriso­lir karena minimnya berbagai akses.

“Sebagian besar desa-desa itu adalah desa tertinggal dan terisolir. Kawasan itu juga jauh dari pusat pemerintahan sehingga sangat sulit mendapat sentuhan pembangunan” ujar Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim Hasyim Mi’radje, tak lama lalu.

Masalah-masalah sosial yang ber­kembang dimasyarakat dikawasan itu masih banyak terjadi, diantaranya dise­babkan oleh persoalan ekonomi dan akses jalan yang masih sangat minim. Dikawasan perbatasan, ren­dah­nya ting­kat ekonomi masyarakat juga berpo­tensi besar terhadap Negara Kesatuan Re­publik Indonesia (NKRI), sehingga hal ini harus sesegera mungkin diatasi.

Ide untuk membangun Bank Per­kre­di­tan Rakyat (BPR) dikawasan perbatan itu akan sangat berguna dalam mem­bantu usaha rakyat, disam­ping pemba­ngunan infrastuktur jalan juga harus terus dilakukan. Masyarakat juga harus meng­akses pinjaman mo­dal untuk mendo­rong pertumbuhan usa­ha mela­lui proses perbankan secara benar.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Perbamida) HM Fahmi Akbar Idris mengatakan, pembentuk Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemda diatur dalam ketentuan Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemda.

Tujuannya adalah, untuk mendo­rong pertumbuhan perekonomian dae­rah, meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, menjadi sum­ber pendapatn asli daerah dan peme­ra­taan pelayanan perbankan. Menurut dia, Kaltim tidak akan sulit jika ingin mewujud­kan BPR karena minimal modal yang diperlukan cukup Rp 1 Miliar. BPR ini dapat diprioritaskan pada tiga kabupaten yang berada diperbata­san, yakni Kabu­paten Malinau, Nunu­kan, dan Kutai Barat.

Sedangkan untuk pembangunan ruas jalan dikawasan perbatasan nega­ra, saat ini sedang dalam tahap penger­jaan dan ditargetkan bisa tuntas pada 2013. “Ada beberapa ruas jalan ba­tas negara yang membangunnya ditarget­kan tuntas 2013, di antaranya yang terletak di Kabupaten Nunukan dan Malinau,” ucap Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Ekono­mi, Keuangan dan Pem­bangunan Sulai­man Gafur.

Jalan tersebut antara lain mulai batas negara hingga Long Nawang dan Long Ampung, bahkan hingga ke su­ngai Barang dan terus menghubung­kan Mahak Baru, Nunukan. Kemudian Mali­nau-Paking dan Long Bawan serta Long Midang ke batas negara, selanjut­nya Long Bagun-Long Pahangai, dan Mali­nau hingga ke Long Alango yang berbata­san langsung dengan negeri tetangga. Pembangunan jalan di per­ba­tasan yang juga diperhatikan antara lain, ruas jalan Sekatak Buji-Malinau-Mensalong-Si­manggaris, serta Seru­dong sampai batas negara di daerah Utara, termasuk jalan lingkar Pulau Sebatik. Manurung