Diduga Ada Korupsi Dalam Pembelian Tanah Aset di Pagaralam

PAGARALAM - Dewan Perwaki­lan Rakyat Daerah Kota Pagaralam di Sumatera Selatan menemukan indikasi penyimpangan dan pengge­lem­bungan dana dalam pembelian tanah aset daerah senilai Rp84 miliar. “Kami menemukan bukti dan data lahan yang sudah dibeli Pemkot Pagaralam sama sekali tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang dike­luarkan senilai Rp84 miliar, kare­na sebagian besar lahan yang di­klaim sudah dibebaskan ternyata belum ada ganti rugi,” kata Wakil Ke­tua DP­RD Kota Pagaralam Dwiko­ra Sastra Negara, di Pagaralam, Kamis (22/12).

Sekarang yang menjadi perta­n­ya­an, kata Sastra, kalau sebagian besar lahan yang dibebaskan masih banyak belum dilakukan ganti rugi, ke mana anggaran pembelian tanah digunakan?

“Belum lagi luas lahan banyak tidak sesuai dengan data di lapangan, seperti lokasi peternakan mencapai 60 hektare, tapi kenyataannya hanya berkisar 30 hektare, demikian juga dengan lahan lapangan terbang 200 hektare kemungkinan hanya sekitar 75 hektare, perkantoran Gunung Gare 60 hektare, dan lokasi pembangunan lapangan golf 60 hektare di Curup Em­bun, Kelurahan Curup Jare, Keca­ma­tan Pagaralam Utara,” kata dia.

Ia mengingatkan tentunya untuk mengetahui secara rinci penggunaan anggaran dan jumlah lahan yang sudah dibeli perlu dilakukan audit tim indepen­den. “Hasil audit Badan Peme­rik­sa Keuangan (BPK) Nomor 138.a.3./S/XVIII.PLG/05/2008 nilai aset tanah Rp84 miliar dengan luas 4.364.168 meter persegi. Namun, dari jumlah itu yang telah memiliki sertifikat hanya seluas 95.711 meter persegi dengan nilai Rp7,5 miliar,” kata dia lagi.

Sedangkan, tanah seluas 4.26­8.457 meter persegi dengan nilai Rp76,9 miliar, tidak jelas kebenaran statusnya, ujar dia pula. “Kami selaku wakil rakyat di sini justru bertanya-tanya, di mana lahannya dan menga­pa masih banyak lahan belum ganti rugi, sedangkan anggaran yang su­dah dikeluarkan cukup besar,” ujar dia.

Belum lagi, kata dia, dewan me­ne­mu­kan ada warga yang lahannya sudah digusur tapi hanya dipanjar Rp1 juta, dan ada lahan warga yang memang sama sekali belum dilaku­kan ganti rugi. (pardinal)