Direksi Baru Di Medan Di Beri waktu Tiga Bulan

Walikota Medan Rahudman Harahap

melantik para direksi tiga Perusahaan Daerah di Kantor Pemko Medan.

Walikota memberikan garansi tiga bulan kepada direksi yang baru dilantik

untuk menunjukkan kinerjanya melaku­kan terobosan baru.

Medan - Teka-teki siapa yang akan menduduki jabatan direksi di tiga perusahaan milik Pemko Medan yakni Perusahaan Daerah (PD) Pasar, PD Rumah Potong Hewan dan PD Pem­ba­ngu­nan akhirnya terjawab sudah. Jumat (6/1), Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM telah melan­tik jajaran direksi maupun pengawas di Balai Kota Medan. Orang nomor satu di Pemko Medan ini berharap seluruh yang dilantik harus secepatnya menun­juk­kan kerja yang efisien dan efektif, sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya.

“Dewan direksi sudah harus me­nun­jukkan perubahan signifikan da­lam waktu 3 bulan ke depan. Bagi sa­ya, tuntutan penyegaran manajemen tidak perlu harus menunggu habis ma­sa periode jabatan secara normal. Un­tuk itu saya bersama dengan Wakil Walikota akan terus mengawasinya,”  kata Walikota.

Karenanya, Walikota berharap de­wan direksi yang baru dilantik ini be­kerja dengan profesional. Tak satu pun dari dewan direksi yang dikenal­nya, semua yang terpilih murni hasil fit and propertest  dari Universitas Sumatera Utara (USU). “Jadi saya tidak mau ada intervensi dari siapapun. Perusahaan Daerah harus dikelola secara otonom  dan professional,” tegasnya.

Walikota mengaku puas dengan de­wan direksi yang dilantik. Semuanya professional, malah ada mantan ang­gota DPRD Sumut. Diharapkannya de­wan direksi yang baru mampu me­la­kukan perubahan dan membuat tero­bo­san di perusahaan yang dipim­pin­nya, baik di PD Pasar, PD Pembangu­nan maupun PD Rumah Potong He­wan (RPH) sehingga beroperasi se­cara sehat sekaligus tumbuh dan ber­kem­bang melayani masyarakat.

Kepada jajaran Dirut PD Pasar, Wa­li­kota minta segera melakukan pena­ta­an pasar tradisional. Dari sekitar 43 pasar tradisional yang ada di Kota Medan, sebagian besar kondisinya sa­ng­at memprihatinkan. Untuk itu perlu di­la­kukan penataan secepatnya se­hing­ga pasar tradisional yang ada men­­jadi pasar representatif. Pasar tra­di­sional harus dipertahankan tapi ha­rus dilakukan pembenahan sehing­ga menjadi pasar tradisional yang modern.

Selain itu, lanjutnya, segera lakukan per­baikan manajemen serta  jalin kerja­sama dengan  seluruh jajaran PD Pasar, termasuk instansi terkait dan stakeholder  yang ada maupun pihak ketiga sehingga perusahaan yang mengelola pasar-pasar ini maju dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan publik terbaik.

Kemudian, Walikota minta kepada jajaran direksi PD Pembangunan agar memanfaatkan semua fasilitas yang dimiliki seperti kebun binatang, kolam renang, gelanggang remaja dan pergu­da­ngan. Semua fasilitas itu memiliki fungsi-fungsi ekonomi yang cukup me­non­jol, tentunya jika dikelola dengan baik dan profesional  mampu mengha­sil­kan keuntungan. Begitu pula dengan jajaran direksi PD RPH, sambungya, dengan ijin impor sapi dari Australia yang dimiliki mengapa tidak dimanfaat­kan untuk mendistribusikan sapi-sapi. Di samping itu Walikota berharap sete­lah pelantikan ini tidak ditemukan lagi tempat pemoto­ng­an hewan liar.

Dalam kesempatan itu, Walikota mem­berikan 5 catatan pokok yang  ha­rus mendasari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selaku badan penga­was dan jajaran direksi  yakni harus me­­mi­liki orientasi  dan bekerja berda­sar­kan tujuan pelayanan umum yang harus diseleng­garakan. Kedua, PD ha­rus dike­lola secara professional de­ng­an standar kerja dan standar operasio­nal prosedur yang ber­laku sehinggha meng­­ha­silkan jasa pela­yanan publik berkualitas.

Ketiga, terangnya, Badan penga­was harus mampu memberikan arah ke­bi­jakan yang tepat dan terukur sekali­gus mengendalikan operasi perusaha­an daerah sesuai dengan rencana stra­tegis yang ditetapkan. Keempat, de­wan direksi harus bekerja dengan kreatifitas dan inovasi usaha. Sedang­kan yang kelima, dalam jangka mene­ngah, PD harus bisa berkontribusi ter­ha­dap Pendapatan Asli Daerah.

Adapun badan pengawas daerah milik Pemko Medan periode 2012-2014  yakni Sekda (ketua), Asisten Pere­ko­nomian dan pembangunan (sekreta­ris), Ir Irwan Ritonga (anggota), Drs T Irwan­syah (anggota), Drs Chairil Anwar (ang­gota), Kabag Administrasi Pereko­no­mian, Drs Andreas Tarigan SE dan Drs Amril Anchan.

Sedangkan dewan direksi yang dilan­tik yakni Benny Sihotang SE (Dirut PD Pasar), Mulia Soleman Harahap SH (Direktur operasi), Osman Manalu SP (Direktur Pengembangan dan SDM), Dra lely Amra Siregar (Direktur Adminis­trasi Keuangan), Drs Putra Alkahiri (Dirut PD RPH) Sugito Hadi SE MSi (Direk­tur Pengembangan Perusaha­an), Ahmad Prayudi SE MM (Direktur Umum dan keuangan /SDM), Drs Musa jasmen P (Direktur Operasional), HM Harmein Ginting SSos (Dirut PD Pem­ba­ngu­nan), Rafriandi Nasution SE MT (Direktur Pengembangan Perusaha­an), Ir Besri Nazir (Direktur Umum dan Keuangan/SDM) serta Ir M Ichwan Hu­sein Siregar (Direktur Operasional).

“Maafkan saya jika membangunkan anda jam dua pagi. Itu merupakan tuntutan tugas. Jika jam kerja hanya sam­­pai pukul empat sore, tak ada yang bisa kita buat,” pungkas Walikota sebe­lum mengakhiri sambutannya. (Cofri)