Bupati Malinau : “Tak Mungikin Saya Sulitkan Masyarakat”

Bupati Malinau Dr. Yansen TP, MSi

Malinau - Pemerintah daerah tidak akan sepenuhnya melimpahkan penanganan masalah perbatasan kepada pemerintah pusat Untuk hal-hal yang subtansial ungkap Bupati Malinau Dr. Yansen TP, MSi. Pemerin­tah daerah tidak akan membiarkan. Khususnya yang berkaitan dengan substansi permasalahan perbatasan maka pemkab akan menangani.

“Berkaitan dengan kehidupan masyarakat disana kita tangani. Kita tidak mungkin membiarkan masyara­kat kita disana kesulitan pangan sem­ba­ko dan lainnya. Kita tetap maksimal mengurus perbatasan,” kata Bupati Yansen TP.

Bupati mengungkapkan, pihaknya akan berupaya menjalin hubungan baik kemudian akan dilanjutkan dengan upaya kerjasama antara kedua daerah perbatasan ini. “Tanggal 15 November ini kita bersama DPRD dan beberapa tokoh masyarakat pergi ke Malaysia. Kita harus mencoba. Tidak usah terlalu kaku dalam mengurus bangsa ini. Sepanjang ada jalan, kenapa tidak?” urai Yansen TP.

Dijelaskan, setiap hubungan tidak usah melulu memakai jalur diplomatik. “Jalur kekeluargaan juga bisa kita gunakan. Tidak ada salahnya yang pen­ting tujuannya baik untuk kepenting­an masyarakat. Komunikasi dan perte­mu­an itu dilakukan untuk merekatkan persatuan, kesatuan, kedekatan, dan kebersamaan masyarakat di wilayah perbatasan,” imbuh Yansen TP.

Selain jalur kekeluargaan, lanjut Yansen TP, jalur diplomatik pun akan ditempuh. Tapi itu merupakan kewena­ng­an pemerintah pusat. “Ada etika-etika, ada hubungan diplomasi lagi, kemudian hubungan bilateral. Semen­ta­ra yang menjadi persoalan di perbata­san saat ini ialah persoalan mendesak yang berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat. Persoalannya ‘kan kecil saja, bagaimana arus komunika­si, distribusi orang dan barang bisa lansar,” jelas Yansen TP.

Ditegaskan Yansen TP, kedatangan pihaknya bersama dewan dan tokoh masyarakat adalah resmi. “Kita akan bertemu dengan pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat disana,” ungkapnya. Namun demikian, harapannya kemudi­an tidak selamanya mengantungkan diri pada Malaysia. “Itu yang kita mau. Kalau mengurus negara ini kan tidak harus melempar kepada siapa. Tapi kan kewenangan pemerintah daerah terbatas. Batasnya jelas. Soal hubung­an luar negeri, jelas negara. Tapi kan tidak bisa masuk kesana. Nah akibat hubungan yang tidak lancar ini kan berpengaruh bagi masyarakat di sana. Daripada masyarakat terlantar / yang penting kita tidak menghilangkan identitas dan kehormatan bangsa!” tegasnya.

Harapan kedepan, lanjut Yansen TP, pemerintah pusat memberikan kontribusi segera mungkin. Jangan melihat bahwa persoalan sudah tere­dam atau sudah terselesaikan. Baha­sa sesungguhnya yang harus dilaku­kan pemerintah pusat itu adalah mengurus negara. Dan mengurus negara adalah bahwa apa yang dibu­tuh­kan negara adalah bahwa apa yang dibutuhkan negara, yang diperlukan masyarakat, maka itu yang harus dilakukan. “Yang dibutuhkan perbata­san Malinau ‘kan sederahana, soal idealisme, nasionalisme itu tidak usah diragukan persoalan itu transportasi, komunikasi. Dua itu persoalannya. Kalau soal SDM itu dimana-mana. Kalau dua kebutuhan mendasar itu sudah terpenuhi yang lainnya akan berkembang dan bergerak. Buka dulu jalur jalan itu, setelah itu baru bisa melakukan akselerasi pembangunan-pembangunan lainnya,” pungkasnya. Mandu