DPRD Temukan Proyek Bermasalah

PAGARALAM - Wakil Ketua DPRD Pagara­lam menemukan manipulasi proyek di Kecama­tan Dempo Utara dusun gunung agung pauk dan talang Kibuk kota pagaralam.Yakni ukuran yang tidak sesuai dan penyalahan bestek. Dua proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011.

Sejak Selasa (20/12), Wakil Ketua I DPRD tersebut melakukan peninjauan lokasi proyek jalan yang terdapat di wiyah kota pagaralam apalagi daerah pemilihan mereka di Dempo - Dempo. Yakni Razmizal SH, Wakil Ketua I DPRD Kota pagaralam ikut dalam kunjungan tersebut dari pihak kejaksaan Negeri (Kajari) pagaralam M Iqbal SH Kasi Intelejin kota pagaralam.

Peninjauan kelokasi proyek tersebut adalah guna memantau kualitas proyek benar benar sesuai harapan masyarakat kota pagaralam. Kunjungan dan pemantauan langsung tersebut bertujuan untuk memantau pelaksanaan proyek sehubungan dengan banyak Laporan dari masyarakat.”ungkapnya.

Proyek bermasalah itu ditemukan anggota dewan di Desa gunung agung pauh dan Desa janang, Kecamatan dempo utara. Pelaksanaan proyek memanipulasi panjang jalan yang dikerjakan. Dengan menggunakan dana DAK dan APBD 2011, panjang jalan di Desa janang - Kibuk tertera 2 km dengan anggaran Rp.2 miliar lebih yang di kerjakan oleh PT Artha Graha Na­mun setelah diukur, panjangnya kurang dari 2 km.

Masih di kecamatan yang sama, yakni di Desa tanjung cermin manipulasi juga terjadi untuk proyek peningkatan jalan yang panjangnya 1, km dengan anggaran Rp 974.127.000 juta. Di lapangan, dewan menemukan pelaksana ha­nya melapis aspal jalan yang lama dan pem­buatan tiga plat dekerd. dengan menggunakan sumber dana DAK dan APBD 2011. “Ini sudah tidak benar dan harus disikapi oleh aparat penegak hukum. Inilah yang namanya orang ‘ma­kan aspal’. Sebab pelaksana proyek me­ngurangi volome jalan,” kata Razmizal, politisi dari Fraksi PAN, pada Koran suara sumsel.

Razmizal, mengaku kecewa dengan buruk­nya kualitas penggunaan anggaran bersumber DAK dan APBD. Diperkirakan, masih banyak pro­yek seperti itu terjadi di pagaralam, ungkap­nya. “Kalau dana proyek yang menggunakan APBD ini disalahgunakan terus, ngapain dewan bersusah payah memperjuangkannya ketika masuk di Badan Anggaran kalau yang menik­mati proyek itu juga bukan rakyat, tapi pejabat daerah dan kontraktor,” ujarnya.

Hal senada dikemukakan M Iqkbal. Katanya, manipulasi proyek ini sama dengan menciderai rakyat. “Kita akan melakukan pemeriksaan terhadap dinas terkait dan akan memintak keterangan (pulbaket) dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) masalah ini juga menjadi temuan aparat penegak hukum,” katanya. (pardinal)