Kriteria Untuk SKPD
Empat poin yang menjadi ukuran kinerja Surat Keterangan Perjalanan Dinas (SKPD) itu masing-masing kemampuan dalam mengelolah tugas pokok atau tupoksi, aspek pengelolaan sumber daya manusia atau SDM, aspek kemampuan dalam memenej keuangan dan aspek kemampuan mengelola asset yang dimiliki daerah.
Malinau - Pengamatan dan pemberian point kinerja SKPD ini rutin dilakukan dalam skala tertentu, yakni bulanan pertriwulanan hingga tahunan, melalui lembaga berwenang yakini bagian inspektorat daerah Malinau. “Saya saat ini sedang menunggu laporan inspektorat terkait grafik kinerja kepala-kepala SKPD dilingkup Pemkab Malinau,” ujar Yansen.
Tak saja para Kepala SKPD yang dipantau bupati, tetapi seluruh elemen aparatur pemerinttah daerah Malianu tak luput dari pengawasan. Persoalan kinerja aparatur meningkat atau sebaliknya menurun, akan terasa dalam percapaian sejumlah program yang telah dicanangkan.
Penekanan pemantauan kinerja aparatur pemerintah daerah Malinau, menurut Yansen, adalah selain untuk mengukur prestasi dan kinerja aparatur juga sebagai jawaban atas permohonan wakil rakyat di DPRD Malinau, khususnya fraksi Intimung yang meminta laporan prestasi kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan.
Melalui Gidion Billa, Fraksi Intimung DPRD Malinau, mengungkapkan keinginan untuk melihat tingkat kinerja aparatu pemerintahan daerah Malinau karena untuk mesingkronkan antara anggaran yang dialokasikan dengan pelaksanaan program yang telah disepakati. “Kami meminta penjelasan secara spesifik mengenai kinerja mereka dalam pembangunan, agar anggaran yang dikucurkan isa diukur apakah tersalurkan dengan baik atau sebaliknya di masing-masing SKPD,” kata Gidion Billa.
Bupati Malinau pun menjamin jika kinerja aparaturnya telah berjalan ideal sebab dari hasil penilaian yang dilakukan ke masing-masing SKPD, kinerja yang ditunjukkan telah terbangun melalui unit-unit di internal SKPD itu sendiri.
Menurutnya, penilaian Pemkab Malinau terhadap setiap SKPD seperti telah diuraikan sebelumnya yakni melalui empat aspek, yakni pengelolaan tupoksi, pengelolaan Keuangan dan aspek pengelolaan asset. “Kita sudah mengukur kinerja SKPD melalui empat kinerja sehingga mudah mengontrol apakah aplikasi kinerja di lapangan berjalan atau tidak,” kata Yansen.
Yansen mengungkap bahwa saat ini belum bisa ditarik kesimpulan tentang apakah penggunaan anggaran singkron dengan program pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD, sebab penilaian itu berproses dan baru bisa diketahui beberapa tahun kemudian.
“Kalau sekarang menilainya kita pasti sulit, sebab kita baru sedang membangun dan menggunakan anggaran dan belum selesai dilakukan, jadi harus sabar menilainya,” tambahnya.
Bupati malinau ini mengungkapkan bahwa masyarakat dan wakil rakyat di DPRD Malinau bahwa untuk membangun harus didasari oleh optimis. “Karena dengan cara itulah masyarakat Malinau kita bisa bangun dan disejahterakan diberbagai sektor,” kata Yansen. Abd. Rahman
0 komentar:
Posting Komentar