Usul APMS Baru di Perbatasan

Malinau - Usul pemerintah Kabupaten Malinau terhadap penambahan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di daerah Apau Kayan, khususnya daerah perbatasan sudah dikaji pertamina pusat. Apalagi perbatasan merupakan daerah rawan dengan negara berbatasan seperti di Pujungan dan Bahau Hulu. Sehingga Pertamina harus melayani distribusi minyak sampai ke  daerah-daerah pelosok.

“Ini sama seperti daerah Sebuku, Lumbis dan Sembakung,” ungkap Edwin Shabry dari Pertamina SR Retail III Tarakan menjelaskan hal itu di rapat koordinasi penambahan BBM di perbatasan, di ruang Rapat Intulun lantai II, kantor bupati, jalan Pusat Pemerintah, Tanjung Belimbing belum lama ini.

Rapat koordinasi ini, tidak lain adalah membahas usulan Pemkab Malinau untuk jatah BBM subsidi maupun non subsidi di wilayah Apau Kayan yang meliputi 5 wilayah kecamatan perbatasan. Yakni Sungai Boh, Pujungan, Bahau Hulu, Kayan Hulu, dan Kayan Selatan. Sehingga dalam rapat ini Pemkab Malinau meliatkan pemilik APMS yang ada di Bulungan beserta tim pengawasan BBM dari dinas dan instansi terkait. Termasuk dinas dan instansi pemerintah dan agen APMS dari kabupaten Kutai Barat sebagai kabupaten yang berdekatan langsung dengan kecamatan Sungai Boh.

Asisten III Administrasi dan Asset Setkab H EA Yusmana SKM MMT bertindak sebagai pimpinan rapat didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi David Serang Anba Bunga SH MAP dan Tomi Labo SE MSi.

Dijelaskan Edwin Shabry, untuk Kecamatan Pujungan dan Bahau Hulu diakui memang tidak bisa disuplai BBM dari ibu kota Kabupaten Malinau. Pasalnya, jalan satu-satunya yang bisa dilalui hanya dari Kabupaten Bulungan. Namun hal itu sering terkendala air mati.

Namun Edwin Shabry menegaskan, untuk wilayah Kecamatan Sungai Boh bisa dibuat APMS bisa disuplai dari Samarinda dan Kubar sendiri. “Bisa juga, jatahnya itu dititip ke APMS yang ada di Kubar, yang penting pembukuannya lebih jelas. Juga ada kesepakatn karena akan berakibat pada kost (biaya),” jelasnya.

Edwin Shabry juga meminta kepada calon APMS Sungai Boh atau Pujungan untuk mengajukan proposal pendirian APMS yang dilengkapi segala persyaratannya dan lahan luas yang akan digunakan. Dari proposal tersebut nantinya akan menjadi bahan kajian pertamina dan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Sebab, untuk 2012 pertamina akan lebih selektif dalam hal pendirian APMS ini agar tidak terjadi overload di suatu daerah. “Untuk pendistribusian BBM, semua harus menggunakan kendaraan yang resmi, terdaftar di pemerintah di Polres dan Perhubungan guna menghindar permasalahn,” tegasnya.

Sementara itu Kabag Ekonomi Setkab MalinauTomi Labo menekankan, bahwa inti dari pertemuan ini meminta pihak pertamina agar membnagun APMS di Pujungan dan derah di Apau Kayan. “Suka atau tidak, nantinya akan menambah satu lagi untuk daerah Apau Kayan ini,” tegas mantan Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ini.

Sedangkan Kabag Ekonomi Drs H Iriansyah MSi dari Tim Pengawasan dan Pengawasan Pemkab Bulungan menyambut baik atas upaya yang dilakukan Pemkab Malinau dalam memperjuangkan masyarakat perbatasan mendapatkan BBM. Dikatakan, Bulungan juga akan membentuk APMS di Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas. “Jadi bisa juga melalui APMS di Long Beluah. Yang penting harus ada MoU antara Pemkab Malinau, Pemkab Bulungan dan Polres,” tegasnya. Abd. Sulaiman