Masyarakat Indramayu Kecam Ketua BPD Larangan Jambe
Indramayu - Polemik proses pemilihan kades (Pilkades) Laranganjambe, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu yang digelar 7 Desember 2011 lalu berbuntut hukum hingga masuk proses ke meja pengadilan, pasalnya prosesi pemilihan kades ditengarai adanya pelanggaran dan kecurangan. Kendati sudah 3 kali diadakan mediasi namun tetap tidak mencapai kemufakatan/keputusan dan mengalami kebuntuan.
Masyarakat dari nomor urut (1) Suradi mendatangi kantor kecamatan Kertasmaya untuk menyampaikan aspirasinya terhadap ketua BPD laranganjambe Karta, karena disinyalir telah sengaja mengesahan kades terpilih.
Padahal proses hukum sedang dan masih berjalan, oleh karenanya masyarakat menuntut dan meminta pengesahan perhitungan suara yang telah ditanda tangani BPD dan Camat Kertasmaya untuk segera dicabut, karena dinilai cacat hukum.
Ketegangan sempat terjadi di kantor Camat Kertasmaya, namun dari pihak keamanan yang dipimpin langsung Kapolsek Kertasmaya AKP. Arisman beserta jajarannya dan dibantu dari TNI AD (Koramil) serta Satpol PP dengan sigap dan siaga serta kooperatif menghalau dan meredam emosional warga Suradi. Ketua BPD Laranganjambe Karta sempat mendapat pengawalan dan pengamanan ketat dari Kepolisian, Insiden tersebut dapat terkendali dan kondusifitaspun kembali normal.
Menurut H. Sukim S. (Juru bicara Suradi) mengatakan “proses hukum sedang berjalan, tapi mengapa BPD dan Camat berani menandatangani dan mengesahkan kades terpilih ?, padahal pelanggaran dan kecurangan yang terjadi jelas dapat dibuktikan, katanya.
Masyarakat Suradi datang ke kantor Camat Kertasmaya ini atas dasar inisiatif dan kesadaran serta keingnan masyarakat itu sendiri. Adapun sidang perdana dipengadilan tertanggal 10 Januari 2012 lalu masyarakat meminta ketua BPD dan Camat untuk segera mencabut kembali berkas pengesahan tersebut dan meminta surat tanda bukti penangguhannya, kata Sukim.
Sementara ketua BPD KARTA mengatakan “pada tanggal 22 Desember 2011 berkas ditandatangani, karena saya lihat diberkas itu panitia Pilwu semuanya sudah menandatangani, berarti tidak ada masalah. Sementara surat dari pengadilan datangnya pada tanggal 28 Desember 2011. Dengan apa yang terjadi permasalahan ini kami serahkan ke Pemda Kab. Indramayu, katanya.
Camat Kertasmaya ASEP AFANDI DJ, S. Sos saat menjelaskan “kesepakatan masalah ini kita serahkan ke Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati melalui Kabag Hukum dan bidang pemerintahan desa Pemda Kab. Indramayu, katanya. Chaerudin / Gun
0 komentar:
Posting Komentar