Diskominfo Siapkan Aturan TV Kabel

Tarakan - Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan bersama Komisi I DPRD Kota Tara­kan bersinergi dalam upaya menyusun aturan tentang TV Kabel di Kota Tarakan. Seba­gai lang­kah awal, dilaksanakan kegiatan studi kompa­rasi rencana persiapan penyusu­nan Rancangan Peraturan Daerah tentang TV Kabel di Dinas Per­hubungan Komunikasi dan Informatika (Dis­hubkominfo) Provinsi Sulawesi Dipilihnya Dishubkominfo Prov. Sulsel karena merupakan daerah pertama yang menge­sahkan Peraturan Daerah mengenai TV Kabel. Dalam kunjungan tersebut diikuti oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Ta­ra­kan, H. Khaeruddin Arief Hidayat, M.Si, be­serta anggota komisi I lainnya, Jajaran Disko­minfo Kota Tarakan dari bidang Postel. Kunjung­an ini disambut oleh Kepala Dishubkominfo Prov. Sulsel, turut pula hadir Ketua KPID Prov. Sulsel selaku inisiator Perda TV Kabel. 

Kepala Dishubkominfo Prov. Sulsel, Ir. H. Masy­kur A. Sulthan, MS, menjelaskan gambaran umum penyusunan Perda TV Kabel di Sulsel. Mak­sud penyusunannya adalah melindungi se­ge­nap pemangku kepentingan baik operator mau­pun masyarakat selaku konsumen anatara lain dari segi konten, kualitas siaran, tiang dsb.

Selain itu, perda ini disusun untuk pencitraan Negara dalam melindungi hak seluruh warga Negara. Pembagian wilayah zonasi dilakukan da­lam kerangka keekonomian wilayah, adanya kewenangan penuntu­tan dari warga ke operator, perlindungan terhadap potensi penjahilan dalam hal pemanfaatan tiang sebagai prasa­rana distribusi siaran TV Kabel.

Sementara itu, Ketua KPI Daerah Sulsel, Rus­­din Tompo, melengkapi penjelasan Ketua Komisi A dengan menjelaskan penataan secara gradual yang sudah dilakukan KPI Daerah Sul­sel terkait masalah TV kabel. Namun, ada per­soa­lan kekosongan hukum menyangkut TV ka­bel yang bukan menyangkut kewenangan KPI.

Selain itu, sumber materi siaran harus me­ngutamakan konten lokal, dan kanal-kanal lokal, mem­perhatikan sensor internal untuk siaran free to air dan masalah sulih suaranya. Dari kun­ju­ngan ini harapan­nya Pemerintah Kota Tarakan bersama DPRD Kota Tarakan bisa segera me­lahirkan Peraturan Daerah tentang TV Kabel. Wm/hms