Kepala Daerah Diminta Permudah IMB Untuk SPBG

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik meminta kepada para kepala daerah baik gubernur, walikota dan bupati agar mempermudah pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di daerah­nya. Sebab, dengan kemudahan tersebut maka pembangunan SPBG bisa dilaksanakan lebih cepat untuk mendukung pemanfaatan gas bumi untuk sektor transportasi.

Jero Wacik mengemukakan hal tersebut seusai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman pemanfaatan gas bumi untuk sektor transportasi di Jakarta,belum lama ini. Penandatanganan antara lain dilakukan oleh perusahaan minyak dan gas bumi (migas) seperti PT.Pertamina Hulu Energi (PHE), Pertamina Eksplorasi & Produksi ( Pertamina EP), Medco E&P, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) serta pemerintah daerah yaitu DKI Jakarta, Kota Bekasi (Jabar), Kota Depok (Jabar), Kota Tangerang Selatan (Banten), Kota Bogor (Jabar), Kabupaten Bogor, Kabupaten Sidoarjo (Jatim), Kabupaten Gresik (Jatim) dan Kota Surabaya (Jatim).

“Saya mohon para kepala daerah agar mempercepat pemberian IMB untuk SPBG. Saya berharap agar IMB untuk SPBG bisa selesai atau keluar izinnya dalam waktu satu minggu,”kata dia. Jero Wacik telah menerima keluhan dari para pengusaha transportasi bahwa keluarnya IMB SPBG harus menunggu dalam waktu lama.

Jero Wacik mengatakan pula, untuk memper­ce­pat penerapan pemanfaatan gas bumi untuk sektor transportasi harus tersedia infrastuktur gas bumi seperti SPBG dalam jumlah yang me­madai. Kalau pembangunan SPBG tersen­dat-sendat maka penerapan gas bumi untuk sektor transportasi menjadi terkendala. Diversi­fikasi ba­han bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) pada sektor transportasi,kata dia, meru­pakan salah satu bukti keseriusan peme­rin­tah untuk memberikan pilihan bahan bakar trans­portasi dan mengurangi BBM yang harganya mahal dan tidak ramah lingkungan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Evita Herawaty Legowo mengatakan sampai saat ini, pemanfaatan gas bumi untuk sektor trans­portasi belum maksimal terutama karena kurangnya pasokan gas, terkendala infrastuktur seperti SPBG serta dirasa masih mahalnya converter kit (tangki untuk BBG di kendaraan) oleh para pengemudi angkutan umum. Alokasi gas bumi sebesar 35,5 MMSCFD (Million Standard Cubik Feet per Day) dialokasikan di daerah Jabodetabek, dimana gas dipasok dari Pertami­na E&P, Medco E&P, PHE Wilayah Jawa, PT.Pe­rusahaan Gas Negara Tbk (PGN), JOBP Talisman Jambi-Merang, dengan total volume gas 23,1 MMSCFD. Surabaya, Gresik dan Sidoarjo dipasok dari PHE west Madura Offshore dan Santos dengan total volume gas 10,2 MMSCFD dan Palembang dipasok dari SP2J dan Pertami­na EP dengan total volume gas sebesar 2,2 MMSCFD.   

Pada tahun 2012, kata Evita Legowo, peme­rin­tah akan membangun infrastuktur gas bumi SPBG di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo, DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tange­rang Selatan, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabu­paten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya. SPBG LGV (liquid gas for vehicle) juga akan dibangun terutama di daerah-daerah yang tidak tersedia alokasi gas bumi dan infrastuktur pipa gas seperti Bandung, Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada tahun 2012, pemerintah juga akan membagikan 25.500 unit converter kit kepada kendaraan dinas dan angkutan umum.Program ini diharap­kan dapat menghemat 0,3 juta KL (kilo liter) BBM atau subsidi BBM sekitar Rp 1,5 triliun.

Evita Herawaty Legowo mengatakan pula, program diversifikasi dari BBM ke BBG pada sektor transportasi merupakan salah satu program prioritas nasional yang memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah. Keuntungan bagi masyarakat, tambah dia, gas harganya lebih murah,bersih dan sesuai tun­tu­tan teknologi permesinan kendaraan sehingga akan meningkatkan kesejahteraan dsan kese­hatan masyarakat. Sedangkan bagi pemerintah penggunaan BBG bisa menjamin ketahanan energi dan menghemat subsidi BBM. (mgn)