Ketua BPD Larangan Jambe, di Kecam Warga

Indramayu - Polemik pemilihan kepala desa Laranganjambe, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu pada 7 Desember 2011 lalu berbuntut hukum, pasalnya proses pemili­han kepala desa ditengarai pelanggaran dan kecurangan. Sudah tiga kali diadakan mediasi namun tidak mencapai keputusan dan menga­lami kebuntuan.

Sementara pendukung Suradi, beberapa waktu lalu geruduk kantor kecamatan Kertas­maya karena kecewa terhadap Karta selaku ke­tua BPD Laranganjambe. Disinyalir dengan se­ngaja mengesahan kepala desa terpilih. Pada­hal proses hukum sedang dan masih berja­lan.

Selain itu, massa meminta pengesahan perhitungan suara yang telah ditanda tangani BPD dan Camat Kertasmaya segera dicabut, ka­re­na dinilai cacat hukum dan meminta perhi­tu­ng­an ulang.

Situasi di kantor Camat Kertasmaya sempat memanas dan diwarnai ketegangan, namun pi­hak keamanan yang dipimpin kapolsek Kertas­maya AKP. ARISMAN beserta jajarannya dan dibantu dar TNI AD (Koramil) serta Satpol PP dapat meredamnya dan kembali normal. Bah­kan ketua BPD Laranganjambe Karta sem­pat mendapat pengawalan dan pengama­nan ketat dari Kepolisian,

Menurut Sukim S. mengatakan “proses hu­kum sedang berjalan, tapi BPD dan Camat bera­ni menandatangani dan mengesahkan kades terpilih ?, padahal pelanggaran dan kecu­rangan yang terjadi jelas dapat dibuktikan, katanya.

Adapun sidang perdana dipengadilan ter­tang­gal 10 Januari 2012 lalu massa pendu­kung meminta ketua BPD dan Camat segera men­cabut kembali berkas pengesahan terse­but dan meminta surat tanda bukti penanggu­han­nya, kata Sukim.

Menurut Karta, ketua BPD mengatakan, pada tanggal 22 Desember 2011 berkas ditandata­nga­ni, karena saya lihat diberkas itu panitia ke­pala desa semuanya sudah menandatanga­ni, berarti tidak ada masalah, sedangkan surat dari pengadilan datangnya pada tanggal 28 De­sember 2011. Untuk itu, apa yang terjadi per­ma­sa­lahan ini kami serahkan ke Pemda Kab. Indramayu, katanya.

Camat Kertasmaya Asep Afandi DJ, S. Sos men­jelaskan, kesepakatan masalah ini kita serahkan ke Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati melalui Kabag Hukum dan bidang peme­rintahan desa Pemda Kab. Indramayu, katanya.Chaerudin / Gun