Pemekaran, Berau Alokasikan Rp 10 Miliar

Berau - Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berau yang baru berkisar Rp 100 miliar me­nye­babkan Pemkab Berau hanya bias meng­alokasikan dana Rp 10 miliar dalam untuk men­dukung perwujudan pemekaran Kabupaten Pesi­sir Selatan.

Besaran angka itu ditetapkan mengacu pada aturan-aturan yang ada, termasuk melihat daerah lain yang sudah lebih dahulu dimekarkan, dian­ta­ranya seperti Kabupaten Tanah Tidung peme­karannya hanya sekitar Rp 5 miliar. Demikian hal menarik lainnya dari dibahasnya kekurangan persyaratan pemekaran Kabupaten Berau Pesisir Selatan oleh DPRD-Pemkab Berau, beberapa wak­tu lalu.

Mendengar penjelasan itu anggota DPRD Be­rau dalam rapat dipimpin ketua dewan Ir Erlita Her­lina didampingi wakil ketua H Saga dan wakil ketua H Muharam SPd, mengharapkan bila peme­karan terealisasi, Pemkab Berau tidak langsung me­lepas daerah yang dimekarkan. Harapan itu didasari pada Kepmen Nomor 78 Tahun 2007, dimana pasca dimekarkan daerah tersebut masih harus digandeng kabupaten induk selama 2 ta­hun.

Menurut Wakil Ketua DPRD Berau H Muharam SPd sesuai target disepakati antara Pemkab Berau dan dewan paling lambat 2 minggu semua persyaratan kekurangan sudah harus diajukan ke Provinsi Kaltim. “Ini sudah menjadi target kita, agar usulan permohonan rencana pemekaran Be­rau bias masuk prioritas seperti rencana peme­karan Mahulu,” terang Muharam.

Terkait besaran dana hibah dukungan awal ren­cana pemekaran, dikatakan Muharam, meng­ingat perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Be­rau baru kisar Rp 100 miliar, karenanya Pem­kab Berau hanya bias mengalokasikan dana Rp 10 miliar dalam mendukung perwujudan peme­ka­ran Kabupaten Pesisir Selatan.

Besaran angka ditetapkan bukan tidak ada da­sar, tapi juga sudah mengacu aturan, termasuk me­li­hat daerah lain yang sudah lebih dahulu dime­karkan diantaranya seperti Kabupaten Tanah Tidung yang pemekarannya hanya senilai Rp 5 mi­liar.

Wakil Rakyat Bumi Batiwakkal dalam rapat di­pim­pin ketua dewan Ir Elita Herlina didampingi wakil ketua H Saga dan wakil ketua H muharam SPd, beberapa waktu lalu mengharapkan bila pe­mekaran terealisasi, maka Pemkab Berau tidak lang­sung melepas daerah yang dimekarkan.

Harapan itu didasari pada aturan terkait, se­per­ti Kepmen Nomor78 tahun 2007, dimana pas­ca dimekarkan daerah tersebut masih harus di­gan­deng kabupaten induk selama 2 tahun. Dika­takan anggota kamisi III Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Barhanuddin, merujuk Kepmen Nomor78 tahun 2007semua sudah jelas diatur penggarisan mendukung pembinaan ke­pa­da daerah yang dimekarkan.

“Semua itu saya yakin bila kita merajut dengan pasti Kepmen Nomor 78 Tahun 2007 semua su­dah jelas diatur penggaris mendukung pembina­an kepada daerah yang dimekarkan,” jelas ang­gota Komisi III DPRD Berau Barhanuddin.

Sementara itu Sekda Berau Drs H Jonie Mar­hanyag mengatakan itu sudah memang menjadi kewajiban kabupaten induk untuk tidak melepas begitu saja bila sudah terwujud wacana peme­ka­ran dimaksud. “Untuk pembinaan kami tentu akan tetap memperhatikan karena memang se­suai aturan selama 2 tahun setelah pemekaran, daerah induk masih tetap bertanggung jawab un­tuk pembinaanya. Disamping semua aturan yang ber­laku terkait pemekaran tetap menjadi perha­tian kami untuk mengimplementasikannya di lap­angan,” terang Sekda Jonie Marhansyah.

Menyikapi harapan itu pimpinan dewan me­nya­takan dewan mendukung penuh dan meng­ha­rapkan Pemkab Berau harus bisa secepatnya un­tuk dapat memenuhi semua persyaratan yang dinilai masih kurang. AR