Kajati Dan Aspidum DKI Jakarta Akan Koordinasi TEMPAT EKSEKUSI 17 PIDANA MATI

Dari kiri : Kajati dan wakajati DKI Jakarta

dan jaksa Struktural Kajati DKI Jakarta

Jakarta - Kepala Kejaksaan Ting­gi (Kajati) DKI Jakarta Dideik Darman­to SH MH, melakukan jumpa pers di ja­lan Kuningan Raya Jakarta Selatan Dan dihadiri beberapa jaksa Struk­tural Kajati seperti, Wakajati Abdoel Kodiroen SH MH, As Intel. Deden Rizky SH MH, AS Pidsus. Aditia Warman SH MH, AS Was Sri Hardjanti SH MH, As Bin. Ary Mulyanto SH MH, AS Datun. Mudim Aryanto SH MH, As Pidum He­ru Sriyanto SH MH, dan Kasie Pen­kum Suhendra SH MH. Bertatap mu­ka dengan insan Pers. Dan Didiek ke­pa­da Insan Pers hu­kum bahwa insan pers memiliki alat penghubung infor­masi tentang hukum, menangani in­for­masi jangan ditutup-tutupi, karena informasi ini dari masyarakat, agar ma­­sya­rakat mengetahui tentang kinerja kejaksaan yang sesuai deng­an prosedur. 

Selama ini menurutnya (Kajati) tu­gas di kejati baru seumur jagung yaitu 56 hari bekerja, namun kinerjanya su­dah melakukan Inspeksi sidak di be­be­rapa Kejaksaan Negeri Jakarta da­lam sidak tersebut melakukan tes Urine seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Jakarta dari mulai Cleaning Service sampai dengan Kejarinya apakah ada pengguna narkoba atau tidak, Ternyata di tes Urine seluruhnya Negatif. Tidak ada pengguna Narko­ba maupun narkotika kata Didiek ke­pada Wartawan.

Masih kata Kajati masalah Pidana Mati seluruhnya ada 17 orang pidana mati, 10 orang dari Indonesia, 7 orang warganegara asing, memang sela­ma ini bersikap pasif terhadap pida­na mati akhirnya kini Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengambil sikap tegas institusi segera mengeksekusi terhadap pidana mati selama ini tak kunjung dilaksanakan. Dan Kajati akan masih akan meminta Fatwa ke­pada mahkamah Agung, karena  de­ng­an fatwa ini penting karena dengan fatwa tersebut akan bisa didapat ke­pastian batas waktu pelaksanaan eksekusi itu sendiri. Hanya saja Didiek belum bisa memastikan kapan ekse­kusi itu akan dilaksanakan ujarnya Didiek kepada sejumlah wartawannya lagi.

Kajati berharap, fatwa yang dinan­ti­kan pihak selaku eksekutor akan mem­­beri waktu bagi para terpidana ma­­ti untuk mengajukan permohonan PK atau grasi. Upaya hukum luar biasa (PK) itu sendiri berapa kali dapat dimo­honkan atau cukup sekali dan selama ini tidak ada batas waktu mengajukan grasi atau PK (Peninjauan Kembali) dan beberapa kali fatwa dapat dimo­hon­kan, namun ada pidana mati yang sampai bertahun tahun menunggu ke­matiannya

Masih dikejati,menurut As Pidum Heru Sriyanto kepada wartawan ten­tang ke 17 pidana mati kita akan koor­dinasi dulu kepada LP (Lembaga Pe­ma­syarakatan) ditempat mereka dita­han dan koordinasi lagi kepada Men­kum­ham dan kita akan cari tempat lo­kasi eksekusi pidana mati. Diantara pida­na mati ada beberapa nama yang terdaftar seperti, Hanoko Dewantoro dan Gunawan santoso alias Acin kasus pembunuh berencana, yang bersang­ku­tan rencana mengajukan PK ( Penin­jauan Kembali).

Terpidana mati kasus terorisme Yak­ni, Iwan Darmawan Mutho alias Rais dan Achmad Hasan alias Agung Cahyono alias Purnomo Dan terpidana mati kasus narkoba Yakni, Yuda Akng, Sastra Wijaya, Tjik Wang alias Akwang alias Ricky Candra, Fedrick Luttar, Lim jet wie alias Kim dan jet Lie Chandra alias Cece sedangkan 7 warga Negara asing yakni, Hunphrey Ejike alias Dokter, Gap nadi alias Papa, Eugee Ape alaiasFelixe dan Ek Fere Dike Ole Kumala alaias Samuel keempatnay warga Negara Nigeria Dan selain itu Atjay (Cina Malaysia), Seck Osmane (Senegal) dan martin Enderson alias Belo (Ghana) ketujuh warga Negara asing semuanya terlibat Narkoba..

Menurut Informasi yang berkembang, beberapa diantara terpidana mati ini menjadi “raja kecil” didalam lembaga pemasyarakatan yang terlibat kasus Narkoaba dan Narkotika/psitrofika didalam atau dibalik tembok lembaga pemasyakatan yang melibatkan peng­huni bui. Informasi menyebutkan para terpidana mati tidak takut melakukan tindak kejahatan karena memang me­reka sudah divonis mati. Dan selan­jut­nya tertunda-tundanya eksekusi ter­hadap koruptor dan terpidana umum akibat terlambat didapatkan salinanan putusan oleh eksekutor, kajati beren­cana melakukan koordib\nasi dengasn pihak terkait’ Saya berharap eksekutor da­pat melakukan tugasnya begiti per­ka­ra tersebut mempunyai kekuatan hokum tetap. Untuk eksekusi tidak perlu slainan putusan, yang pentingperkara sudah mempunyai kekauatan hokum pasti. Salaianan putusan diperlukan untuk diperlukan keperluan upaya hokum saja.ucapnya Didiek lagi (Eddy.W)