UU TPPU DI Langgar Bank Mandiri

Hartono Tanuwidjaja, SH, Msi,

Kuasa Penggugat

Jakarta - Undang undang Tin­dak Pidana Pencucian Uang (TPPU)  pa­sal 26 ayat(5) menurut kepala pusat pelaporan dan analisa transaksi ke­uangan (ppatk) Muhammad Yusup yang mengatakan bahwa penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan transaksi kepada ppatk dengan melampirkan berita acara penundaan transaksi dalam waktu 24jam terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan ketentuan terse­but tidak mengatur adanya kewaji­ban /keharusan bagi penyedia jasa keuangan untuk melapor kepada pi­hak kepolisian namun apabila pe­nun­daan transaksi yang di laku­kan kare­na adanya indikasi tindak pida­na maka penyedia jasa keuangan dapatmelakukan koordinasi dengan ppatk dan penegak hokum dalam rangka penanganan harta kekayaan yang di duga dari hasil tindak pidana.

Sedangkan pasal 71 UU TPPU  penyidik berwenang melakukan pem­blokiran harta kekayaan yang di ketahui atau patut di duga merupa­kan hasil tindak pidana dari tersang­ka  terdakwa atau setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik yang di lakukan paling lama 30 hari kerja

Penjelasan kepala PPATK itu ter­tuang dalam dua surat  masing ma­sing bernomor S96/1 02/1PPATK /03/12tanggal 9maret 2012 dan 12 april 2012 sebagai jawaban atas  permo­honan klarifikasi dari kantor penga­cara Hartono Tanuwidjaja, SH, Msi & patners kepada PPATK terkait tiga kantor cabang bank mandiri (persero tbk)yang di gugat oleh nasabahnya sebesar Rp11,1 miliar di pengadilan Jakarta pusat.

Kata Hartono Tanuwidjaya SH Msi  Kuasa hukum Nasabah Donny Cah­ya­di Foeng dan Lindawati Efendi, berdasarkan pasal 26 (5) UU TPPU pihak tergugat 1 PT, Bank Mandiri (persero) tbk, cabang Jambi Gatot Subroto, beralamat di Jalan Gatot Sub­roto N0. 60-A Jambi selaku tergu­gat I tidak pernah  melakukan keten­tuan tersebut buktinya tergugat 1 tidak pernah membuat laporan kepada PPATK dan tidak dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut di duga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana selain itu tergugat 1 juga tidak dapat melaksa­nakan ketentuan pasal 26 ayat (7) UU TPPU tambah Hartono sambil me­nye­butkan ketiga bank tersebut PT, Bank Mandiri (persero) Tbk, ca­bang Gunung Sahari, beralamat di Ja­lan Industri N0.1 Jakarta Pusat. Selanjut­nya disebut selaku tergugat II serta Pt, Bank Mandiri (persero) Tbk, kantor kas Jakarta, beralamat diwisma Tigris Jalan Batu Ceper N0.19 Ja­kar­ta Pusat untuk selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai “Pa­ra tergugat

Yang telah melakukan perbuatan  melanggar hukum seperti yang telah  di atur dalam KUHP perdata belum lagi PT Bank Mandiri ini sudah melanggar ketentuan pasal 49 ayat (1) a jo pasal 2 undang undang no 10 tahun 1998 tentang atas peruba­han undang undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan

Lanjut Hartono sambil menjelas­kan kedua penggugat ini merupa­kan pengusaha emas dan berlian yang bonafit dan tidak pernah punya masalah dengan pihak mana­pun (HN)