Tampilkan postingan dengan label NASIONAL. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label NASIONAL. Tampilkan semua postingan

Kamis, 10 Mei 2012

SDN Sukamurni II Juara POR SD

Tangerang, Balaraja - SDN II Sukamurni yang beralamat di desa Sukamurni Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang-Banten, menjadi juara umum Pekan Olahraga Sekolah Dasar (POR SD) yang diselenggarakan di Gugus 2 yang bertempat di SDN Cangkudu I dan II yang beralamat di Desa Cangkudu Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang – Banten yang dilaksanakan pada hari Jum’at dan Sabtu tanggal 30-31 Maret 2012 yang diikuti oleh 8 Sekolah Dasar (SD).

Menurut Sadini selaku Kepala Sekolah SDN Sukamurni menga­ta­kan, dalam I (satu) gugus yaitu gugus 2 SDN Sukamurni merebut beberapa juara dari bidang olahra­ga antara lain Bulu Tangkis juara I putra/putri, bola mini juara II putra, Volly Ball juara II putra dan yang terakhir Atletik juara II putra/putri, katanya kepada wartawan Patroli.

Saya bangga kepada siswa/siswi yang mempunyai prestasi dibidang olahraga, mudah-muda­han siswa-siswi akan tetap mem­per­tahankan gelar juara umum yang sekarang diraihnya, dan untuk kedepannya saya akan memper­hatikan semua sarana untuk lebih menunjang prestasi yang lebih baik di SDN II Sukamurni, mungkin sekarang SDN II Sukamurni men­jadi juara umum, untuk kedepan­nya saya selaku Kepala Sekolah SDN II Sukamurni mengintruksikan kepada siswa-siswi dan dewan guru agar semakin giat latihan agar kedepannya gelar juara umum tidak jatuh ke SDN lain, akan tetapi juara umum tersebut milik SDN Sukamurni II, amin, lanjutnya.

Sadini berharap, SDN II Suka­murni yang jumlah siswanya 598 siswa dan dewan guru 26 berikut guru honorer dan rua­ng­an berjumlah 12 ruangan, untuk itu semua pihak dewan guru akan lebih memperhatikan sis­wa-siswi yang berprestasi di semua bidang mereka masing-masing, agar setelah lulus nanti mereka lebih meningkatkan prestasinya diluar, karena mere­ka adalah penerus bangsa yang akan menjadi olahraga-olahra­gawan yang bisa mengharum­kan nama bangsa khususnya Desa Sukamurni Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang – Banten, harapnya. Erwan/A. Nawawi
Read More : SDN Sukamurni II Juara POR SD

Donor Darah Hakim PN Jakarta Pusat

Jakarta - Sekitar 100 Orang yang terdiri dari Hakim, Ketua, Wakil dan Panitera Seke­taris di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat men­donorkan darahnya, aksi sosial ini guna memperingati Hari Ulang Tahun Ikatan Ha­kim Indonesia (HUT IKAHI) ke 59.

Bertempat di Pengadilan Ne­ge­ri Ja­kar­ta Pusat, Jl. Gajah Mada no. 17 ruang si­dang utama lantai II, acara dimulai se­jak pukul 08.00 WIB sampai 13.00 dan di­ikuti seki­tar seratus orang peserta na­mun sete­lah di seleksi hanya 75 orang yang layak menyumbangkan da­rah­nya.

Demikian dikatakan Ketua Pa­ni­tia Pe­laksana Hakim Amin Sutik­no belum lama ini pada Patroli.
“dari seratus peserta donor da­rah ter­sebut diantaranya ada se­kitar 20 orang yang ditolak lanta­ran kadar darahnya me­ngan­dung kolesterol tinggi dan gang­guan kesehatan lainnya” jelasnya.

Menurut Humas Pengadilan Ne­geri (PN) Jakarta Pusat, Bagus Irawan, kegia­tan dalam perayan menyambut HUT IKAHI yang ke 59 kali ini perlu ada konsep baru yang positif dan lebih bermaanfaat bagi sesama, sekaligus untuk meng­gai­rahkan kembali kegiatan donor darah di tengah masyarakat, kata­nya.

Selain di sela-sela kesibukan mere­ka menangani perkara, para hakim dan jajarannya menyem­pat­kan diri untuk me­nyum­bangkan darah mereka. Karena ke­giatan se­macam ini begitu positif dan ber­manfaat, walaupun kegiatan ini tidak po­puler, namun kegiatan tersebut me­miliki pesan moral dan sosial yang sangat kental. Apalagi meng­ingat bahwa citra pe­ra­yaan HUT para petugas nega­ra kerap kali yang dikaitkan deng­an hura-hura atau menghambur-hamburkan uang yang tidak ber­gu­na sama sekali, maka kami sangat menyepakati hal ini untuk menyelenggarakan Donor Darah, apa­la­gi usia IKAHI yang sudah dapat dika­takan dewasa, sehing­ga pola pikirnya semakin mening­kat untuk memberikan pela­yanan atau perbuatan konstruktif sesuai dengan tugasnya, lanjutnya.

Padahal kegiatan donor darah itu me­ru­pakan suatu kegiatan yang tidak se­­remonial tetapi memi­liki pesan moral dan sosial yang sa­ngat kental di kehidu­pan ma­sya­rakat, katanya

Mengingat citra perayaan HUT yang kerap kali dikaitkan dengan acara hura-hura atau mengham­bur-hamburkan uang, apalagi yang mengadakannya pe­ja­bat. Maka dari itu, kami menye­pa­kati un­tuk me­nyambut HUT IKAHI ke 59 dengan menyelenggarakan aksi donor darah yang mencer­min­kan bahwa pola pikir hakim itu selalu memberi pelaya­nan atau perbuatan kons­truktif sesuai tu­gas­nya, tambah Bagus. (HN)
Read More : Donor Darah Hakim PN Jakarta Pusat

Sejarah Kabupaten Musi Rawas

Musi Rawas - Awalnya Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam wilayah keriesi­de­nan Palembang (1825-1966). Hal ini diawali oleh jatuhnya Kesulta­nan Palem­bang dan perlawa­nan Ben­teng Jati serta Enam Pasirah dari Pasemah Lebar ke tangan peme­rintah Belanda. Sejak Saat itu Belanda me­nga­dakan ekspansi dan penyusu­nan pemerintahan terhadap daerah ulu Palembang yang berhasil dikuasai­nya.

Sistim yang dipakai adalah Dekon­sen­trasi. Kemudian Keresidenan Pa­lem­bang dibagi atas wilayah binaan (Afde­ling), yaitu: Afdeling Banyu Asin en Kubus­treken, ibukotanya Palembang, Afdeling Palembangsche Beneden Lan­den, ibu­ko­tanya Baturaja dan Afde­ling Palem­bang­sche Boven Landen, ibu­kota­nya La­hat.

Afdeling Palembangsche Boven Lan­den dibagi dalam beberapa Onder Afde­ling (Oafd) : Oafd Lematang Ulu, ibu­ko­ta­nya Lahat, Oafd Tanah Pase­mah, ibu­kota­nya Bandar, Oafd Lema­tang Ilir, ibuko­ta­nya Muara Enim, Oafd Tebing Tinggi Em­pat Lawang, ibuko­ta­nya Tebing Tinggi, Oafd Musi Ulu, ibukotanya Muara Beliti, Oafd Rawas ibukotanya Surulangun Ra­was.

Setiap Afdeling dikepalai oleh Asis­tent Residen yang membawahai Onder Afde­ling yang dikepalai Contro­leur (Kontrolir). Setiap Onder Afdeling juga membawahi Onder Distric dengan De­mang sebagai pimpinannya. Musi Rawas berada pada Afdeling Palem­bangsche Boven Landen.
Pada Tahun 1907, Onder Distric Muara Beliti dan Muara Kelingi diinteg­rasikan kedalam satu Onder Afdeling yakni Onder Afdeling Musi Ulu. Tahun 19­33, jaringan kereta api Palembang Lahat Lubuk Linggau (dibuat antara tahun 1928-1933) dibuka pemerintah Belanda. Hal ini menyebabkan dipin­dahkan Ibu Kota Oafd Musi Ulu, Muara Beliti ke Lubuk Linggau, yang menjadi cikal bakal ibukota Kabu­paten Musi Ra­was.
Pada tanggal 17 Februari 1942, kota Lubuk Linggau diduduki Jepang dan Kepala Oafd Musi Ulu Controleur De Mey serta Aspirant Controleur Ten Kate menyerahkan jabatannya kepada Je­pang pada tanggal 20 April 1943. Je­pang mengadakan perubahan instansi da jabatan ke dalam bahasa Jepang. Peru­bahan inilah yang menjadi titik tolak Hari Jadi Kabupaten Musi Rawas. Perubahan Nama tersebut antara lain:

Onder Afdeling Musi Ulu diganti de­ngan Nama Musi Kami Gun dipim­pin Gunce (Guntuyo). Sedangkan Oafd Ra­was diganti menjadi Rawas Gun. Wasikin
Read More : Sejarah Kabupaten Musi Rawas

Bupati Musi Rawas H. Ridwan Mukti : PRIORITASKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Bupati  Musi Rawas
H. Ridwan Mukti
Musi Rawas - Peringatan Hari Jadi Kabupaten Musi Rawas atau dikenal dengan sebutan “Bumi Lan Serasan Sekentenan” kali ini mengambil tema “Musi Rawas Dahsyat menuju Musi Rawas Darus­salam.” Diusianya yang ke 69 Tahun (20 April 1943-20 April 2012) dan dibawah kepemimpinan Bupati Musi Rawas H Ridwan Mukti Dan Wakil Bupati H. Hendra Gunawan telah banyak melakukan terobo­san di segala bidang  dengan merealisasikan program kerja yang sudah disusun selama lima tahun. Diantaranya prioritas pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan dan pembangunan infra­struk­tur dasar  kelistrikan akan terus ditingkatkan sehing­ga kebutuhan dasar masyarakat akan energi listrik segera terpenuhi.
Demikian disampaikan Bupati Musi Rawas H. Ridwan Mukti pada Rapat Paripurna DPRD kabu­pa­ten Musi Rawas dalam rangka HUT Kabupaten Musi Rawas yang ke- 69.

Lebih lanjut Bupati mengatakan bahwa pada ta­hun 2011 dari seluruh desa di Musi Rawas sudah teraliri listrik sebanyak 224 desa serta 9 desa su­dah menuju proses operasi atau segera  bero­pe­ra­si. Kabupten Musi  Rawas bertekad pada tahun 2014 adalah batas untuk pembangunan jaringan kelistri­kan, dan di tahun 2015 Musi Rawas terang ben­derang.  Pada sektor pembanguna infrastruktur jalan, dari total yang sudah dibangun pemerintah kabupa­ten  sepan­jang 1.601, 95 Km. Dari jumlah tersebut 656 Km dalam kondisi aspal baik. Selain peme­rin­tah, pihak swasta juga berkontribusi dalam pem­bangunan infrastruktur jalan sepanjang 1.400 Km.

Wakil Bupati Musi Rawas
H Hendra Gunawan
Di tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Musi Ra­was telah menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dengan meningkatkan statusnya dari jalan tanah kerikil ke aspal sepanjang 190,6 Km. Selain infrastruktur jalan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas fokus membangun jembatan, dianta­ranya Jembatan Biaro sepanjang 180 M, Jembatan De­sa Semangus sepanjang 80 M, Jembatan Sungai Kungku sepanjang 40 M. Akhir tahun ini Jembatan Pulau Kidak sepanjang 150 M dan jembatan Desa Durian Remuk sepanjang 40 M akan selesai sesuai rencana.
“Total anggaran yang dialokasikan untuk pemba­ngunan jalan dan jembatan sebesar Rp. 366 Miliar atau 30 persen dari total APBD Musi Rawas. Ini meru­pakan bentuk dari komitmen kami dalam pemba­ngunan infrastruktur dasar,” paparnya.

Sedangkan untuk pembangunan ibukota kabu­paten pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 300 hektar. Sejak tahun 2006 dengan bantuan dana APBN dilahan tersebut telah dibangun perkantoran Instansi  Vertikal sebanyak 6 unit diantaranya Polres Musi Rawas,  Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, PLN, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik dan Kantor Kementerian Agama. Kemudian dengan dana APBD telah dibangun perkantoran Ins­tansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebanyak 32 unit.
“Ini berkat doa dan dukungan masyarakat, pada tahun 2011 seluruh perkantoran Satuan Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) sudah terpusat di ibukota kabupaten yakni Muara Beliti, dan tahun ini diharap­kan dimulai pembangunan kantor Bupati dan ge­dung DPRD kabupaten Musi Rawas,” harapnya. Wasikin
Read More : Bupati Musi Rawas H. Ridwan Mukti : PRIORITASKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Diskominfo Siapkan Aturan TV Kabel

Tarakan - Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan bersama Komisi I DPRD Kota Tara­kan bersinergi dalam upaya menyusun aturan tentang TV Kabel di Kota Tarakan. Seba­gai lang­kah awal, dilaksanakan kegiatan studi kompa­rasi rencana persiapan penyusu­nan Rancangan Peraturan Daerah tentang TV Kabel di Dinas Per­hubungan Komunikasi dan Informatika (Dis­hubkominfo) Provinsi Sulawesi Dipilihnya Dishubkominfo Prov. Sulsel karena merupakan daerah pertama yang menge­sahkan Peraturan Daerah mengenai TV Kabel. Dalam kunjungan tersebut diikuti oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Ta­ra­kan, H. Khaeruddin Arief Hidayat, M.Si, be­serta anggota komisi I lainnya, Jajaran Disko­minfo Kota Tarakan dari bidang Postel. Kunjung­an ini disambut oleh Kepala Dishubkominfo Prov. Sulsel, turut pula hadir Ketua KPID Prov. Sulsel selaku inisiator Perda TV Kabel. 

Kepala Dishubkominfo Prov. Sulsel, Ir. H. Masy­kur A. Sulthan, MS, menjelaskan gambaran umum penyusunan Perda TV Kabel di Sulsel. Mak­sud penyusunannya adalah melindungi se­ge­nap pemangku kepentingan baik operator mau­pun masyarakat selaku konsumen anatara lain dari segi konten, kualitas siaran, tiang dsb.

Selain itu, perda ini disusun untuk pencitraan Negara dalam melindungi hak seluruh warga Negara. Pembagian wilayah zonasi dilakukan da­lam kerangka keekonomian wilayah, adanya kewenangan penuntu­tan dari warga ke operator, perlindungan terhadap potensi penjahilan dalam hal pemanfaatan tiang sebagai prasa­rana distribusi siaran TV Kabel.

Sementara itu, Ketua KPI Daerah Sulsel, Rus­­din Tompo, melengkapi penjelasan Ketua Komisi A dengan menjelaskan penataan secara gradual yang sudah dilakukan KPI Daerah Sul­sel terkait masalah TV kabel. Namun, ada per­soa­lan kekosongan hukum menyangkut TV ka­bel yang bukan menyangkut kewenangan KPI.

Selain itu, sumber materi siaran harus me­ngutamakan konten lokal, dan kanal-kanal lokal, mem­perhatikan sensor internal untuk siaran free to air dan masalah sulih suaranya. Dari kun­ju­ngan ini harapan­nya Pemerintah Kota Tarakan bersama DPRD Kota Tarakan bisa segera me­lahirkan Peraturan Daerah tentang TV Kabel. Wm/hms
Read More : Diskominfo Siapkan Aturan TV Kabel

Senin, 27 Februari 2012

Walikota Medan Serahkan Bantuan 2 Unit Kapal Penangkap Ikan

Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap,MM
menyerahkan 2 unit kapal Prikanan Inka Mina ukuran 30 Gross Ton (GT)
sebagai penangkap ikan kepada Koperasi Nelayan,
Medan - Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap,MM menyerahkan 2 unit kapal Prikanan Inka Mina ukuran 30 Gross Ton (GT) sebagai penangkap ikan kepada Koperasi Nelayan, bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Senin ( 30/1) di UPTD Pusat Pendaratan Ikan  (PPI) Nelayan Indah, Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan.
Hadir pada acara tersebut, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kota Medan, Ketua DPRD kota Medan, Staf Ahli, Asisten, para Pimpinan SKPD di Jajaran Pemko Medan, Dandim 0201/BS,Danlanut, Kapolres Belawan, Kepala Pelabuhan Perikanan samudera Belawan, Kepala Perum Prasarana Pelabuhan Perikanan Belawan, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan, Ketua HNSI Kota Medan, Muspika Kecamatan Medan Labuhan, Tokoh Masyarakat, Agama dan Pemuda.
Walikota Medan dalam arahannya menyampaikan Kapal tangkap ikan ini sebagai salah satu prasarana dan sarana yang sangat didambakan masyarakat kita, khususnya masyarakat nelayan, keberadaan kapal ikan ini diharapkan dapat menambah kekuatan kapal-kapal ikan nelayan kita yang sebelumnya telah ada, sehingga para nelayan lebih mampu mencapa wilayah-wilayah laut,dimana sumber dan habitat ikan relatif masih banyak.
Bantuan ini juga merupakan salah satu bagian penting dari program-program pembangunan pro rakyat, untuk itu atas nama pemerintah kota Medan,khususnya atas nama masyarakat nelayan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Diotjen kementerian Kelautan dan Perikanan RI, yang telah memberikan bantuan 2 unit Kapal Ikan ini, diharapkan bantuan lainnya akan lebih banyak lagi pada masa-masa yang akan datang, unkapnya. "Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini masyarakat nelayan kita akan terdorong, termotivasi dan koperasi yang telah menerima bantuan ini , dan kita berharap bantuan ini merupakan bantuan awal, tentunya bantuan berikutnya akan lebih banyak lagi, sehingga dapat kita berikan kepada nelayan kita. Sangat patut kita bersyukur atas bantuan yang diberikan kementerian Perikanan dan Kelautan ini begitu besar, sehingga para nelayan kita mampu lebih jauh untuk beroperasi dikawasan zona ekonomi ekslusif Indonesia (ZEEI).
Keberadaan kapal ini diharapkan mampu untuk meningkatkan produksi ikan tangkap dan nyaman yang lebih bagi nelayan dalam mengoperasikannya", ujar Walikota.Menurutnya disamping penambahan kapal ikan nelayan kita, saat ini kita telah memiliki pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di tempat ini. Pemerintah kota Medan juga setiap tahunnya berupaya untuk terus meningkatkan peran dan fungsi PPI, melengkapinya dengan sarana pendukung yang dibutuhkan . Lokasi PPI yang ada telah dilengkapi dengan tempat pelelangan ikan, Doking kapal, dan dalam waktu dekat ini akan dibangun SPDN, sebagai stasiun pengisian bahan bakar minyak solar untuk nelayan, serta Cold Strage Mini dan mesin pembuat Es, yang merupakan bantuan dari Kementerian Kalautan dan Perikanan.
Walikota sangat mengharapkan kawasan ini menjadi kawasan bisnis, yang mampu membuka lapangan kerja baru bagi masrakat kita, yang terpenting adalah ciptakan kekondusipan, tidak perlu ada pertentangan. Pada bulan Maret ini perumahan nelayan akan dibangun sekitar 300 unit, ini merupakan bantuan dari kementerian Perumahan, sekarang kita lagi mendata, yang kita utamakan adalah yang dipinggir pantai.
Pada kesempatan itu Walikota telah menyampaikan kepada direktur Pembangunan, agar lahan pemeintah kota Medan yang luasnya sekitar 50 ha untuk dikelola, sehingga kawasan ini  nantinya menjadi kawasan wisata dan bisnis. (Cofri)
Read More : Walikota Medan Serahkan Bantuan 2 Unit Kapal Penangkap Ikan

Selasa, 17 Januari 2012

Kriteria Untuk SKPD

Empat poin yang menjadi ukuran kinerja Surat Keterangan Perjalanan Dinas (SKPD) itu masing-masing kemampuan dalam mengelolah tugas pokok atau tupoksi, aspek pengelolaan sumber daya manusia atau SDM, aspek kemampuan dalam memenej keuangan dan aspek kemampuan mengelola asset yang dimiliki daerah.

Malinau - Pengamatan dan pemberian point kinerja SKPD ini rutin dilakukan dalam skala tertentu, yakni bulanan pertriwulanan hingga tahunan, melalui lembaga berwe­nang yakini bagian inspektorat daerah Malinau. “Saya saat ini sedang me­nung­gu laporan inspektorat terkait grafik kinerja kepala-kepala SKPD dilingkup Pemkab Malinau,” ujar Yan­sen.
Tak saja para Kepala SKPD yang dipantau bupati, tetapi seluruh elemen aparatur pemerinttah daerah Malianu tak luput dari pengawasan. Persoalan kinerja aparatur meningkat atau seba­liknya menurun, akan terasa dalam percapaian sejumlah program yang telah dicanangkan.
Penekanan pemantauan kinerja aparatur pemerintah daerah Malinau, menurut Yansen, adalah selain untuk mengukur prestasi dan kinerja aparatur juga sebagai jawaban atas permoho­nan wakil rakyat di DPRD Malinau, khususnya fraksi Intimung yang me­min­ta laporan prestasi kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan.
Melalui Gidion Billa, Fraksi Intimung DPRD Malinau, mengungkapkan ke­inginan untuk melihat tingkat kinerja aparatu pemerintahan daerah Malinau karena untuk mesingkronkan antara ang­garan yang dialokasikan dengan pe­laksanaan program yang telah dise­pakati. “Kami meminta penjelasan se­ca­ra spesifik mengenai kinerja mere­ka dalam pembangunan, agar angga­ran yang dikucurkan isa diukur apakah tersalurkan dengan baik atau sebalik­nya di masing-masing SKPD,” kata Gi­dion Billa.
Bupati Malinau pun menjamin jika kinerja aparaturnya telah berjalan ideal sebab dari hasil penilaian yang dilaku­kan ke masing-masing SKPD, kinerja yang ditunjukkan telah terbangun me­lalui unit-unit di internal SKPD itu sen­diri.
Menurutnya, penilaian Pemkab Ma­li­nau terhadap setiap SKPD seperti te­lah diuraikan sebelumnya yakni melalui empat aspek, yakni pengelo­la­an tu­pok­si, pengelolaan Keuangan dan aspek pengelolaan asset. “Kita sudah mengu­kur kinerja SKPD melalui empat kinerja sehingga mudah me­ngon­trol apakah aplikasi kinerja di lapangan berjalan atau tidak,” kata Yansen.
Yansen mengungkap bahwa saat ini belum bisa ditarik kesimpulan ten­tang apakah penggunaan anggaran sing­kron dengan program pembangu­nan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD, sebab penilaian itu ber­proses dan baru bisa diketahui bebe­ra­pa tahun kemudian.
“Kalau sekarang menilainya kita pasti sulit, sebab kita baru sedang mem­bangun dan menggunakan ang­ga­ran dan belum selesai dilakukan, jadi harus sabar menilainya,” tambah­nya.
Bupati malinau ini mengungkapkan bahwa masyarakat dan wakil rakyat di DPRD Malinau bahwa untuk memba­ng­un harus didasari oleh optimis. “Karena dengan cara itulah masyarakat Malinau kita bisa bangun dan disejah­te­rakan diberbagai sektor,” kata Yan­sen. Abd. Rahman
Read More : Kriteria Untuk SKPD

Pangdam Resmikan Olah Sampah

Jakarta - Sampah merupakan masalah perkotaan yang cukup pelik, sehingga diperlu­kan suatu cara yang efektif untuk dapat mengu­bah suatu masalah menjadi suatu peluang. Pengo­lahan daur ulang limbah merupakan sa­lah satu cara untuk menghasilkan suatu nilai tambah dari barang bekas atau sampah teru­tama sampah yang berbahan baku plastik, kare­na sampah tersebut tidak dapat di hancurkan oleh alam.
Atas dasar itulah Kodam Jaya/ Jayakarta bekerja sama dengan PT Mitra Bangun Cemer­lang menyelenggarakan program Balai Latihan Kerja Daur Ulang Sampah Non Organik. Program yang bertujuan untuk mendaur ulang sampah berupa plastik, kaleng dan bahan non organik lainnya ini, diresmikan oleh Pangdam Jaya/ Jayakarta, Mayor Jenderal TNI Waris pada hari Jumat (30/12/ 2011) di Resimen Arhanud-1/ F. Acara yang dimulai dengan sambutan dari Komisaris  Utama PT MBC, bapak Nusantio Setiadi dihadiri pula oleh para Asisten Kasdam Jaya dan pejabat – pejabat di jajaran Kodam Jaya.
Peresmian program ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Pangdam  Jaya/ Jaya­kar­ta dilanjutkan dengan demonstrasi proses daur ulang sampah non organic. Pangdam Jaya dalam menyaksikan peragaan tersebut didam­pi­ngi oleh Danmenarhanud-1/ F, Kolonel Arh Hassanudin, S.IP dan Presiden Direktur PT MBC, bapak Djumo Martini. Sebe­lumnya, Pang­dam Jaya memberikan sambutan yang isinya antara lain, agar seluruh prajurit meman­faatkan waktu luangnya dengan hal-hal yang dapat mem­berikan nilai tambah seperti beternak lele, cacing, serta pengolahan limbah plastic ini. Se­hing­ga setelah prajurit memasuki masa pen­siun, sudah siap  dan memiliki kesibukan yang ber­manfaat dalam hal kesejahteraan. Amin S
Read More : Pangdam Resmikan Olah Sampah

Direksi Baru Di Medan Di Beri waktu Tiga Bulan

Walikota Medan Rahudman Harahap
melantik para direksi tiga Perusahaan Daerah di Kantor Pemko Medan.
Walikota memberikan garansi tiga bulan kepada direksi yang baru dilantik
untuk menunjukkan kinerjanya melaku­kan terobosan baru.
Medan - Teka-teki siapa yang akan menduduki jabatan direksi di tiga perusahaan milik Pemko Medan yakni Perusahaan Daerah (PD) Pasar, PD Rumah Potong Hewan dan PD Pem­ba­ngu­nan akhirnya terjawab sudah. Jumat (6/1), Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM telah melan­tik jajaran direksi maupun pengawas di Balai Kota Medan. Orang nomor satu di Pemko Medan ini berharap seluruh yang dilantik harus secepatnya menun­juk­kan kerja yang efisien dan efektif, sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya.
“Dewan direksi sudah harus me­nun­jukkan perubahan signifikan da­lam waktu 3 bulan ke depan. Bagi sa­ya, tuntutan penyegaran manajemen tidak perlu harus menunggu habis ma­sa periode jabatan secara normal. Un­tuk itu saya bersama dengan Wakil Walikota akan terus mengawasinya,”  kata Walikota.
Karenanya, Walikota berharap de­wan direksi yang baru dilantik ini be­kerja dengan profesional. Tak satu pun dari dewan direksi yang dikenal­nya, semua yang terpilih murni hasil fit and propertest  dari Universitas Sumatera Utara (USU). “Jadi saya tidak mau ada intervensi dari siapapun. Perusahaan Daerah harus dikelola secara otonom  dan professional,” tegasnya.
Walikota mengaku puas dengan de­wan direksi yang dilantik. Semuanya professional, malah ada mantan ang­gota DPRD Sumut. Diharapkannya de­wan direksi yang baru mampu me­la­kukan perubahan dan membuat tero­bo­san di perusahaan yang dipim­pin­nya, baik di PD Pasar, PD Pembangu­nan maupun PD Rumah Potong He­wan (RPH) sehingga beroperasi se­cara sehat sekaligus tumbuh dan ber­kem­bang melayani masyarakat.
Kepada jajaran Dirut PD Pasar, Wa­li­kota minta segera melakukan pena­ta­an pasar tradisional. Dari sekitar 43 pasar tradisional yang ada di Kota Medan, sebagian besar kondisinya sa­ng­at memprihatinkan. Untuk itu perlu di­la­kukan penataan secepatnya se­hing­ga pasar tradisional yang ada men­­jadi pasar representatif. Pasar tra­di­sional harus dipertahankan tapi ha­rus dilakukan pembenahan sehing­ga menjadi pasar tradisional yang modern.
Selain itu, lanjutnya, segera lakukan per­baikan manajemen serta  jalin kerja­sama dengan  seluruh jajaran PD Pasar, termasuk instansi terkait dan stakeholder  yang ada maupun pihak ketiga sehingga perusahaan yang mengelola pasar-pasar ini maju dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan publik terbaik.
Kemudian, Walikota minta kepada jajaran direksi PD Pembangunan agar memanfaatkan semua fasilitas yang dimiliki seperti kebun binatang, kolam renang, gelanggang remaja dan pergu­da­ngan. Semua fasilitas itu memiliki fungsi-fungsi ekonomi yang cukup me­non­jol, tentunya jika dikelola dengan baik dan profesional  mampu mengha­sil­kan keuntungan. Begitu pula dengan jajaran direksi PD RPH, sambungya, dengan ijin impor sapi dari Australia yang dimiliki mengapa tidak dimanfaat­kan untuk mendistribusikan sapi-sapi. Di samping itu Walikota berharap sete­lah pelantikan ini tidak ditemukan lagi tempat pemoto­ng­an hewan liar.
Dalam kesempatan itu, Walikota mem­berikan 5 catatan pokok yang  ha­rus mendasari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selaku badan penga­was dan jajaran direksi  yakni harus me­­mi­liki orientasi  dan bekerja berda­sar­kan tujuan pelayanan umum yang harus diseleng­garakan. Kedua, PD ha­rus dike­lola secara professional de­ng­an standar kerja dan standar operasio­nal prosedur yang ber­laku sehinggha meng­­ha­silkan jasa pela­yanan publik berkualitas.
Ketiga, terangnya, Badan penga­was harus mampu memberikan arah ke­bi­jakan yang tepat dan terukur sekali­gus mengendalikan operasi perusaha­an daerah sesuai dengan rencana stra­tegis yang ditetapkan. Keempat, de­wan direksi harus bekerja dengan kreatifitas dan inovasi usaha. Sedang­kan yang kelima, dalam jangka mene­ngah, PD harus bisa berkontribusi ter­ha­dap Pendapatan Asli Daerah.
Adapun badan pengawas daerah milik Pemko Medan periode 2012-2014  yakni Sekda (ketua), Asisten Pere­ko­nomian dan pembangunan (sekreta­ris), Ir Irwan Ritonga (anggota), Drs T Irwan­syah (anggota), Drs Chairil Anwar (ang­gota), Kabag Administrasi Pereko­no­mian, Drs Andreas Tarigan SE dan Drs Amril Anchan.
Sedangkan dewan direksi yang dilan­tik yakni Benny Sihotang SE (Dirut PD Pasar), Mulia Soleman Harahap SH (Direktur operasi), Osman Manalu SP (Direktur Pengembangan dan SDM), Dra lely Amra Siregar (Direktur Adminis­trasi Keuangan), Drs Putra Alkahiri (Dirut PD RPH) Sugito Hadi SE MSi (Direk­tur Pengembangan Perusaha­an), Ahmad Prayudi SE MM (Direktur Umum dan keuangan /SDM), Drs Musa jasmen P (Direktur Operasional), HM Harmein Ginting SSos (Dirut PD Pem­ba­ngu­nan), Rafriandi Nasution SE MT (Direktur Pengembangan Perusaha­an), Ir Besri Nazir (Direktur Umum dan Keuangan/SDM) serta Ir M Ichwan Hu­sein Siregar (Direktur Operasional).
“Maafkan saya jika membangunkan anda jam dua pagi. Itu merupakan tuntutan tugas. Jika jam kerja hanya sam­­pai pukul empat sore, tak ada yang bisa kita buat,” pungkas Walikota sebe­lum mengakhiri sambutannya. (Cofri)
Read More : Direksi Baru Di Medan Di Beri waktu Tiga Bulan

Bupati Malinau : “Tak Mungikin Saya Sulitkan Masyarakat”

Bupati Malinau Dr. Yansen TP, MSi
Malinau - Pemerintah daerah tidak akan sepenuhnya melimpahkan penanganan masalah perbatasan kepada pemerintah pusat Untuk hal-hal yang subtansial ungkap Bupati Malinau Dr. Yansen TP, MSi. Pemerin­tah daerah tidak akan membiarkan. Khususnya yang berkaitan dengan substansi permasalahan perbatasan maka pemkab akan menangani.
“Berkaitan dengan kehidupan masyarakat disana kita tangani. Kita tidak mungkin membiarkan masyara­kat kita disana kesulitan pangan sem­ba­ko dan lainnya. Kita tetap maksimal mengurus perbatasan,” kata Bupati Yansen TP.
Bupati mengungkapkan, pihaknya akan berupaya menjalin hubungan baik kemudian akan dilanjutkan dengan upaya kerjasama antara kedua daerah perbatasan ini. “Tanggal 15 November ini kita bersama DPRD dan beberapa tokoh masyarakat pergi ke Malaysia. Kita harus mencoba. Tidak usah terlalu kaku dalam mengurus bangsa ini. Sepanjang ada jalan, kenapa tidak?” urai Yansen TP.
Dijelaskan, setiap hubungan tidak usah melulu memakai jalur diplomatik. “Jalur kekeluargaan juga bisa kita gunakan. Tidak ada salahnya yang pen­ting tujuannya baik untuk kepenting­an masyarakat. Komunikasi dan perte­mu­an itu dilakukan untuk merekatkan persatuan, kesatuan, kedekatan, dan kebersamaan masyarakat di wilayah perbatasan,” imbuh Yansen TP.
Selain jalur kekeluargaan, lanjut Yansen TP, jalur diplomatik pun akan ditempuh. Tapi itu merupakan kewena­ng­an pemerintah pusat. “Ada etika-etika, ada hubungan diplomasi lagi, kemudian hubungan bilateral. Semen­ta­ra yang menjadi persoalan di perbata­san saat ini ialah persoalan mendesak yang berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat. Persoalannya ‘kan kecil saja, bagaimana arus komunika­si, distribusi orang dan barang bisa lansar,” jelas Yansen TP.
Ditegaskan Yansen TP, kedatangan pihaknya bersama dewan dan tokoh masyarakat adalah resmi. “Kita akan bertemu dengan pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat disana,” ungkapnya. Namun demikian, harapannya kemudi­an tidak selamanya mengantungkan diri pada Malaysia. “Itu yang kita mau. Kalau mengurus negara ini kan tidak harus melempar kepada siapa. Tapi kan kewenangan pemerintah daerah terbatas. Batasnya jelas. Soal hubung­an luar negeri, jelas negara. Tapi kan tidak bisa masuk kesana. Nah akibat hubungan yang tidak lancar ini kan berpengaruh bagi masyarakat di sana. Daripada masyarakat terlantar / yang penting kita tidak menghilangkan identitas dan kehormatan bangsa!” tegasnya.
Harapan kedepan, lanjut Yansen TP, pemerintah pusat memberikan kontribusi segera mungkin. Jangan melihat bahwa persoalan sudah tere­dam atau sudah terselesaikan. Baha­sa sesungguhnya yang harus dilaku­kan pemerintah pusat itu adalah mengurus negara. Dan mengurus negara adalah bahwa apa yang dibu­tuh­kan negara adalah bahwa apa yang dibutuhkan negara, yang diperlukan masyarakat, maka itu yang harus dilakukan. “Yang dibutuhkan perbata­san Malinau ‘kan sederahana, soal idealisme, nasionalisme itu tidak usah diragukan persoalan itu transportasi, komunikasi. Dua itu persoalannya. Kalau soal SDM itu dimana-mana. Kalau dua kebutuhan mendasar itu sudah terpenuhi yang lainnya akan berkembang dan bergerak. Buka dulu jalur jalan itu, setelah itu baru bisa melakukan akselerasi pembangunan-pembangunan lainnya,” pungkasnya. Mandu
Read More : Bupati Malinau : “Tak Mungikin Saya Sulitkan Masyarakat”

Proyek Pembangunan Perbatasan Kaltim Rp 1, 473 Triliun

Kaltim - Pembangunan kawasan perbata­san negara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan masyarakat Malaysia bagian Timur, dalam tiga tahun terakhir telah menghabiskan dana senilai Rp 1,437 triliun. Dana itu dialokasikan terutama untuk infrastuktur jalan. “Dana tersebut bersumber dari dua mata angaran, yakni dari APBN senilai Rp 884,24 miliar dan yang dari APBD Kaltim senilai Rp 553,54 miliar,” ucap Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy.
Rinciannya adalah, dari Anggaran Pendapa­tan dan Belanja Negara (APBN) pada 2009 dialokasikan Rp 18,37 miliar, 2010 sebesar Rp 1,79 miliar, dan pada APBN 2011 dianggarkan sebesar Rp 864,07 miliar. Sedangkan dari Angarran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang sebesar Rp 553,54 miliar, 2010 Rp 151,86 miliar, dan alokasi untuk 2011 sebesar Rp 256,11 miliar.
Dengan alokasi anggran APBN dan APBD itu, sasaran percepatan pembangunan kawa­san perbatasan diarahkan untuk meningkatkan pembangunan infrastuktur dan memberdayakan ekonomi masyarakat melalui proyek pembangu­nan. Pemerintah pusat yang merupakan peme­gang otoritas untuk membangun dan menjaga kedaulatanwilayah di perbatasan sebagai kawa­san strategis nasional, diharapkan terus me­ngu­cur­kan anggaran untuk membnagun perba­tasan.
Menurutnya, perhatian pusat diharapkan lebih besar lagi karena bertujuan untuk mem­bantu melakukan percepatan pembangunan didaerah terpencil, pendalaman dan kawasan perbatasan agar sejajar dengan negara tetang­ga Malaysia.
Kaltim, lanjutnya, merupakan salah satu pro­vinsi terluas di Indonesia yang memiliki kawa­san perbatasan langsung dengan Malysia, baik perbatsan dari sisi darat maupun dari sisi laut. Sedangkan secara administrasi, terdapat tiga kabupaten yang berbatasna langsung, yakni Kutai Barat di wilayah Barat Kaltim, dan Malinau serta Nunukan di wilayah Utara Kaltim dengan batas antar daerah total sepanjang 3.882,86 kilometer.
Untuk panjang garis perbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak dan Sabah Malay­sia Timur sepanjang 1.038 kilometer. Sedangkan luas wilayah perbatsan mencapai 57.731,64 km2 atau 23,54 persen dari luas provinsi, sementara luas wilayah tiga kabupaten itu mencapai 88.513,08 km2 .
Kawasan perbatasan itu letaknya memben­tang dari pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan hingga ke Gunung Lasan Tuyan di Kabupaten Kutai Barat. Sementara di daerah perbatasan terdapat 15 kecamatan yang berbatasan lang­sung dengan Sabah dan Serawak, dengan jum­lah penduduknya sebanyak 143 ribu jiwa yang tersebar di 258 desa. Mandu
Read More : Proyek Pembangunan Perbatasan Kaltim Rp 1, 473 Triliun

Rabu, 21 Desember 2011

Bongkar Dong....... “Rekening Gendut PNS Muda”

Abraham Samad Ketua KPK
Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melansir temuan mengejutkan yakni menemukan ada 10 PNS muda yang memiliki rekening miliaran rupiah. Uang didu­ga berasal dari dana proyek. Temuan itu pun sudah dilaporkan ke Komisi Pemberan­tasan Korup­si (KPK). Kini korupsi tidak hanya dilakukan pejabat yang tua, namun sudah dilakukan sejumlah pegawai negeri sipil yang masih muda.
Haryono Umar selaku Wakil Ketua KPK menga­ta­kan sampai saat ini saya belum baca laporan PPATK terkait rekening gendut PNS muda. Nanti saya pelajari terlebih dahulu, seperti apa, katanya pada wartawan di Jakarta.
Haryono hanya mengungkapkan janji KPK pasti akan menindaklanjuti laporan yang masuk itu. “Pasti akan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sementara Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso menyatakan ada PNS golongan III B yang memiliki harta miliaran rupiah. “Ada dua anak muda golongan III B potensial. Usia 28-38 tahun menger­ja­kan proyek fiktif menilep belasan miliar,” katanya.
Menurut Agus, pegawai golongan IIIB umumnya adalah pegawai potensial yang berprestasi duduk di tempat-tempat strategis, seperti posisi benda­hara. PPATK mengaku, telah melaporkan temuan­nya itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, ujarnya.
Pramono Anung

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung meminta KPK menelusuri rekening pegawai negeri sipil (PNS) yang mencurigakan dan memprosesnya secara hukum sesuai prosedur untuk memberikan efek jera. “Kalau PPATK (Pusat Pelaporan Analisa Tran­saksi Keuangan) menemukan adanya rekening milik PNS berusia muda yang melampaui kewajaran, pasti ada yang tidak wajar diterimanya,” kata Pramo­no pada wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Menurutnya, KPK mesti segera menelusuri dan menindaklanjuti temuan itu dengan tidak membiar­kan­nya hanya sebagai wacana. “Temuan ini tidak bisa dibiarkan, karena bisa menular ke PNS lainnya,” katanya.
Bahkan Pramono Anung meminta tidak hanya menyelidiki rekening mencurigakan milik PNS berusia muda, tetapi juga rekening serupa yang dimiliki PNS mana pun. “Temuan PPATK ini harus ditindaklanjuti, karena kalau dibiarkan akan meng­uap seperti banyak kasus lainnya,” katanya.
Mahfud Md

Mahfud Md
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md menyatakan adanya rekening gendut yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) muda merupakan bagian dari birokrasi busuk. “Ini harus diungkap semua­nya,” kata Mahfud usai menghadiri acara deklarasi “Birokrasi Bersih dan Melayani” di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), di Depok, Jawa Barat.
Menurut dia, cara mengungkapnya juga tidak sulit, serahkan saja dan beri tugas untuk melaporkan yang mencurigakan kepada yang berwajib seperti ke kejaksaan, KPK, atau kepolisian. “Setiap laporan yang mencurigakan harus segera dilaporkan ke pihak lembaga hukum,” katanya.
Mantan politisi PKB itu menyebut yang perlu diungkap adalah dugaan mereka telah memanfaat­kan dana yang ada di lembaga pemerintah karena sebenarnya masalahnya birokrasi yang sekarang bermasalah. Ia menyarankan agar PPATK melapor­kan indikasi-indikasi uang itu darimana, kemudian jika sudah diketahui akan mudah mencari bagaima­na bisa ada uang seperti itu.
PPATK juga harus mengungkap lebih lanjut dan melapor indikasi-indikasi asal uang tersebut. Dalam penyeleksian kasus bermasalah, maka akan semakin jelas bahwa inspektur pengawasan disebut tidak bekerja. Far
Read More : Bongkar Dong....... “Rekening Gendut PNS Muda”

Jumat, 16 Desember 2011

Ribuan Buru Pekerja

Ribuan Buru Pekerja Tuntut Kenaikan UMK

Tarakan - Walikota Tarakan tidak bisa menampik para buruh yang sekitar 1.500 lebih mendatangi kantornya, mereka menuntut agar pemerintah kota Tarakan mengako­mo­dir kenaikan upah minimum Kota Tarakan sesuai dengan KHL (Krite­ria Hidup Layak) Kota Tarakan yaitu 1.577.862 dikatakan amos sihaan Ketua DPE Kahut Tarakan, karena ga­­ji yang selama ini diberikan kepa­da kami Cuma 1.214.900, semen­tara harga-harga kebutuhan pokok Kota Tarakan semakin meningkat ja­di “Bagaimana Nasib Kami.” Demi­kian pembicaraan pende­mo dihadapan Walikota H. Udin Hiang­gio di gedung pertemuan im­baya.
Sementara disatu sisi buruh dimin­ta untuk memiliki produktivitas tinggi agar bisa memberi kontribusi besar kepada Kota Tarakan, tapi sayang tidak di imbangi dengan kenai­kan naiknya upah buruh.
Pertemuan antara pemerintah kota dengan perwakilan buruh, sema­kin tegang karena prwakilan buruh bersike­ras agar mereka pulang mem­ba­wa hasil perubahan nilai UMK, lanta­ran walikota unsure pemerintah kota yang di pimpin waliko­ta melakukan ra­pat tertutup dengan unsur staf dinas tena­ga kerja, ketua DPRD dan sejum­lah asisten.
Walikota Kota Tarakan pun me­nyata­kan, penen­tu­an besarnya UMK tidak bisa serta merta dinaikkan, oleh karena pihaknya meminta masukan seperti apa UMK diselu­ruh kabupa­ten di utara dan di Kaltim lanjut, walikota Kota Tarakan mengatakan kenai­kan besarnya UMK, pemerin­tah Kota hanya memikirkan kepenti­ng­an yang lain yang juga harus dipertim­bangkan secara ma­tang, baik ke­pen­ti­ngan pengusa­ha mau­pun kepentingan pekerja, karena tanpa perusahaan pekerja tidak ada apa-apanya, sesuai perin­ta­han un­dang-undang bangsa ini harus mense­jah­te­rakan rakyatnya untuk itulah pemerintah kota ber­tang­gung jawab menjem­ba­tani para buruh tersebut, kata Udin Hianggio. MD WM
Read More : Ribuan Buru Pekerja

Kapoldasu

Kapoldasu Berikan Reward Penghargaan

Foto bersama Personil Ditreskrimum Poldasu
yang mendapat Reward Penghargaan
dari Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, 22 Nopember 2011
Sumatera Utara - Kepala Polisi Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu), Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, mem­berikan reward kepada 32 personil polisi atas keberhasilan dan prestasi yang dicapai para personil tersebut,  sesuai kasus dan prestasi yang dica­pai oleh masing-masing personil.
 Acara penyerahan penghargaan dan tali batin tersebut dipimpin lang­sung oleh Kapoldasu, Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro yang dilaksanakan di Aula Kamtibmas Mapoldasu, Selasa (22/11) siang.
Pada acara itu, turut hadir Wakapol­dasu, Brigjen Pol Drs. Sahala Alagan, Irwasdasu, Kombes Pol Monang Manullang,SH,MM, para pejabat uta­ma Poldasu, seluruh Kapolresta/ Kapolres dan para perwira.
 Beberapa personil polisi yang mendapat reward penghargaan dan tali batin tersebut, masing-masing dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Poldasu, diantaranya Aipda Jujur Sinulingga,SH, Brigadir Victor Hutaba­rat, Brigadir Donal P Simanjuntak, Bripka Handoko, Bripka Malan Hara­hap, Brigadir Jimmi E Depari, Aiptu Imran, Brigadir Endahken Sembiring.
Sedangkan dari Direktorat Narko­ba Poldasu, Aipda Bernard Siagian dan Bripka Khairi Maulana. Dari personil Satuan Brimob Poldasu, Briptu Mas­rul­syah, Briptu Imam Basori, Briptu Adi Wahyuan Putra, dan Bripda Alexander Zai.
Tak hanya itu, personil Reskrim  Polresta Medan, juga mendapat penghargaan, diantaranya, Bripka Gordon Rico Sigalingging, Brigadir Kondawani, Aiptu Heri Syahputra, Aiptu S.Surbakti, Aiptu Nurul Andika, Aipda Budianto, Aipda Elia Karo Karo, Bripka Rapolo Siahaan dan Briptu Nirwan­syah.  
 Dalam kata sambutan singkatnya, Kapoldasu, Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, mengatakan, sebenarnya untuk seluruh jajaran yang diminta, sementara untuk hari ini, baru yang dari Polda dan Polresta yang baru mendapat reward penghargaan atas prestasi yang diberikan, “Saya minta kepada para Kapolres, kirimkan daftar nama-nama anak buahmu yang kamu anggap berprestasi diwilayah masing-masing. Kirimkan namanya, nanti akan kita berikan reward,” ujar Kapoldasu, Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro.
 Lanjut Kapoldasu, Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, “Mungkin bagi teman-teman, ini tidak ada artinya. Tapi bagi saya sebagai pimpinan, termasuk Wakapolda beserta dengan staff, kita berikan ini semua dalam rangka untuk memberikan motivasi kedepan. Karena apa. Saya pernah katakan. Kita jangan pernah merasa mengkleim, diri kita yang paling hebat. Kita jangan pernah mengatakan, mengkleim bahwa diri kita yang paling serba bisa,” ucap Kapoldasu.
 “Ingat. Setiap keberhasilan yang kamu peroleh, itu adalah berkat pengor­banan orang lain. Jadi karena itulah, saya mencoba bersama Wakapolda dan seluruh pejabat utama, kita coba pikirkan ini. Sekali lagi. Mungkin tidak ada artinya, selain selembar kertas dan mungkin ada sedikit tali batin. Tapi bukan itu, sekali lagi, ini menandakan bahwa kita peduli kepada apa yang kalian kerjakan,” jelas Kapoldasu.
 Tambahkannya lagi, “Walaupun sebenarnya tidak usah dapat penghar­ga­an atau perangsang. Kita sudah digaji oleh Negara, termasuk ada na­ma­nya tunjangan remunerasi. Tapi ini perlu kita berikan yang demikian. Paling tidak bagi temen-teman yang be­lum berbuat lebih baik lagi, ada terge­rak hatinya untuk berbuat yang lebih baik lagi. Dan bagi teman-teman yang hari ini, yang kebetulan dari hasil pengamatan kita memang patut diberi­kan reward, jangan terus berpuas diri. Masih banyak sebenarnya masalah-masalah yang harus kita perangi. Masih banyak sebenarnya hal-hal yang harus kita tindak. Tinggal kembali, mau nggak kita berbuat yang terbaik terha­dap institusi polri yang kita cintai ini,” tambah Kapoldasu.
 Dikatakan Kapoldasu juga, “Hanya berbekal motivasi aja membuat kita bias berdiri sampai hari ini. Saya kira kita semua sepakat, karena motivasi aja kita bias berdiri hari ini. Sekali lagi, kepada teman-teman, rekan-rekan saya, hari ini sama-sama kita berikan apresiasi itu, tolong ini jadikan cambuk dan tidak pernah goyah. Kalau kamu goyah, pasti cepat atau lambat, kamu akan tergilas oleh situasi yang ada,” tegas Kapoldasu.
 Kapoldasu juga menegaskan, “Jangan pernah berpikir, nggak terlihat saya oleh Pak Kapolres, nggak terlihat saya oleh Kasat, nggak terlihat saya oleh Panit. Tapi ingat, ingat itu sekali lagi, Tuhan itu melihat, apa yang kamu kerjakan. Jangan pernah berbohong,” tegas Kapoldasu.
 Kapoldasu menambahkan lagi, “Tolong ini jaga baik-baik. Kemudian berperinsiplah. Kalau kita mau menuai yang baik, tolong kamu semai bibit yang baik. Setelah kamu semai, tolong itu dirawat, dipelihara, insya Allah, tepat waktunya, kau akan tuai hasil yang lebih baik. Itupun kalau Dewi Portuna, sedang berpihak pada kita. Kalau tidak, terjadi namanya puso, atau bencana alam. Karena itu jangan pernah lupa kita bermohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Apa yang akan kita kerjakan, mohonlah pada yang diatas, Kalau kita sudah berusaha, bermohon juga masih belum dikabulkan, iya kita harus bersabar. Tunggu. Jangan pernah berhenti untuk berusaha dan bermo­hon” ucap Kapoldasu, Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, mengakhiri. (Sahat Simamora)
Read More : Kapoldasu

Bulungan dan Merauke

Bulungan dan Merauke Teladan se-Indonesia

Bulungan - Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Merauke menjadi teladan atau con­toh dalam program cetak sawah atau pem­bu­kaan sawah baru oleh Kementerian Pertanian. Bupati Bulungan bersama Bupati Merauke diwakili Wakil Bupati juga secara khusus diundang menjadi pembicara, dalam rapat koordinasi perluasan areal tanaman pangan, di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertani­an, Jakarta pada Senin (12/12).
Kehadiran Bupati Bulungan dan Bupati Me­rauke selaku pembicara, tak lepas dari keber­ha­silan melaksanakan pembukaan sa­wah baru dalam program Food Estate sepanjang tahun 2011 serta 2010. Data Dirjen PSP Kementerian Pertanian menunjukkan, dari target 100 hektare lahan cetak sawah di tahun 2010, Kabupaten Bulungan berhasil merealisasikan 100 persen. Bahkan di tahun 2011, dari target 1.000 hektare, Bulungan menurut data Dirjen PSP berhasil me­rea­lisasikan 1.005 hektare. Dan di tahun 2012, Kementerian Pertanian kembali menar­get­kan cetak sawah baru bagi Bulungan seluas 1.000 hektare. Hal serupa juga terjadi di Kabu­paten Merauke di Papua, yang sepanjang tahun 2011 berhasil merealisasikan 100 persen atau 1.000 hektare. Merauke mendapat jatah cetak sawah baru 2.000 hektare tahun depan karena wilayah­nya yang masih luas. 
Selaku pembicara, Bupati Bulungan diminta memaparkan pengalaman Kabupaten Bulung­an, dalam pelaksanaan  perluasan sawah skala luas. Seperti diketahui, perluasan sawah skala luas di Bulungan merupakan bagian dari program Food Estate, di mana Kabupaten Bulungan juga tercatat sebagai kabupaten pertama yang telah memulai program Food Estate. Perluasan sawah dalam food estate ini juga terkait dengan program transmigrasi, dalam komitmen untuk membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk di Indonesia.
Selain menjadi pembicara, Bupati Bulungan, Drs H BUdiman Arifin MSi juga menjadi bupati pertama yang menandatangani nota kesepaka­tan atau MoU antara bupati dengan Kementerian Pertanian dalam komitmen menyukseskan program pembukaan sawah baru dalam mendu­kung surplus 10 juta ton di tahun 2014. Tercatat 19 bu­pati dan 5 wakil bupati dari 34 kabupaten se-Indonesia yang menandatangani MoU deng­an Kementerian Pertanian pada Senin kemarin.
“Bupati Bulungan menjadi teladan atau contoh bagi kabupaten lain se-Indonesia yang melaksanakan program cetak sawah karena te­lah membuat SK Bupati tentang penetapan calon lokasi atau pencadangan calon lokasi rencana cetak sawah reguler dan skala luas,” terang Dirjen PSP Kementerian Pertanian, Dr Ir Sumarjo Gatot Irianto. SK Bupati tentang penca­da­ngan calon lokasi itu, juga dibagikan sebagai contoh bagi kabupaten lain se-Indonesia yang melaksanakan program cetak sawah. Gatot men­­jelaskan, penetapan cetak sawah melalui SK Bupati itu sangat penting, untuk menjamin pelaksanaan pembuatan sawah baru.
“Sebab lokasi cetak sawah baru itu harus sesuai dengan RTRW wilayah, lahan harus clean dan clear serta jelas statusnya,” tegasnya. Sementara, Wakil Menteri Pertanian, Dr Rusman Heriawan dalam sambutannya menjelaskan, ada 4 program yang dilakukan Kementerian Perta­nian dalam mencapai surplus 10 juta ton di tahun 2014. Yaitu perluasan dan pengelolaan lahan, penyempurnaan manajemen, penurunan konsumsi beras serta penerapan teknologi. Da­lam perluasan lahan, ditargetkan 100 ribu hek­tare sawah baru dicetak setiap tahunnya.
“Dari 4 program ini, aspek perluasan lahan menjadi prioritas untuk mencapai swasembada 2014,” ucapnya. Ia menjelaskan, dalam kurun 2005-2010 tercatat 69.100 hektare lahan sawah baru telah dicetak di luar Pulau Jawa, atau sekitar 14 ribu hektare setiap tahunnya. Sementara, alih fungsi lahan sawah di Pulau Jawa juga mencatat angka yang hampir sama.
“Jadi lahan sawah yang hilang atau berubah fungsi di Jawa, dengan gantinya di luar Jawa masih sama, belum ada peningkatan,” terang­nya. Ia menambahkan, perluasan lahan sawah baru mencapai surplus 10 juta ton merupakan amanat khusus yang disampaikan Presiden RI berulang dalam berbagai kesempatan. Yaitu untuk meyakinkan bahwa ketahanan pangan Indonesia telah mencapai swasembada dan berkelanjutan. (Manurung)
Read More : Bulungan dan Merauke

DPRD KOTA TARAKAN

DPRD KOTA TARAKAN

PEMERINTAH KAB. BULUNGAN

PEMERINTAH KAB. BULUNGAN

LOWONGAN KERJA PT. TRINANDA BAYO PERKASA (TBP)

LOWONGAN KERJA PT. TRINANDA BAYO PERKASA (TBP)

LOWONGAN KERJA

LOWONGAN KERJA

GEMPA 8.9 SR ACEH & SUMUT

GEMPA 8.9 SR ACEH & SUMUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DPRD KOTA TARAKAN

DPRD KOTA TARAKAN

PENGADILAN NEGERI KLAS I-A TANGERANG

PENGADILAN NEGERI KLAS I-A TANGERANG

BELASUNGKAWA

BELASUNGKAWA

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Pemerintah Kab. Tanggamus

Pemerintah Kab. Tanggamus

Keluarga Besar H. Fadlan Hamid

Keluarga Besar H. Fadlan Hamid

DPRD KAB. BULUNGAN

DPRD KAB. BULUNGAN

BPPKB BANTEN

BPPKB BANTEN

DPRD Kab. Bulungan

DPRD Kab. Bulungan

DPRD Kota Tarakan

DPRD Kota Tarakan

DPC Partai Demokrat Kota Tarakan

DPC Partai Demokrat Kota Tarakan

PT. Karya Indah Berau

PT. Karya Indah Berau

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Berau

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Berau

280 Px

PEMERINTAH KAB. KOTA TARAKAN

PEMERINTAH KAB. KOTA TARAKAN

PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG

PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG

DPRD KABUPATEN TANGGAMUS

DPRD KABUPATEN TANGGAMUS

PT. YASIN EFREN JAYA BERAU

PT. YASIN EFREN JAYA BERAU

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

Dewawn Perwakilan Rakyat Tanggamus

Dewawn Perwakilan Rakyat Tanggamus

Pemerintah Kab. Berau

Pemerintah Kab. Berau

DPRD Kota Tarakan

DPRD Kota Tarakan

Pimpinan Kab. Malinau

Pimpinan Kab. Malinau

Pemkab Berau

Pemkab Berau

PT Yasin Efren Jaya Berau

PT Yasin Efren Jaya Berau

Pemerintah Daerah Kab. Cirebon

Pemerintah Daerah Kab. Cirebon

PT. Dian Puspa Samudra Berau

PT. Dian Puspa Samudra Berau

280 Px

KELUARGA BESAR PATROLI

KELUARGA BESAR PATROLI

DPRD TANA TIDUNG

DPRD TANA TIDUNG

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KUANGAN & ASET DAERAH KAB. TANGGAMUS

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KUANGAN & ASET DAERAH KAB. TANGGAMUS

PT. TRINANDA BAYO PERKASA

PT. TRINANDA BAYO PERKASA
LOWONGAN KERJA

DPRD Kab. Tana Tidung

DPRD Kab. Tana Tidung

Pemerintah Kab. Bulungan

Pemerintah Kab. Bulungan

PIMPINAN PENGURUS PERCASI KOTA TARAKAN

PIMPINAN PENGURUS PERCASI KOTA TARAKAN

Pemkot Tarakan

Pemkot Tarakan

Dinas Kesehatan Kota Tarakan

Dinas Kesehatan Kota Tarakan

Pemkot Tarakan & Diskominfo

Pemkot Tarakan & Diskominfo

PT. Yasin Efren Jaya Berau

PT. Yasin Efren Jaya Berau

280 Px

  © Blogger templates The Transformers by Blog Tips And Trick 2009