Walikota Dukung Tim Horas USU di Kompetisi SEM Asia 2012

Medan - Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM mendukung Tim Horas Fakultas Teknik Mesin Uni­versitas Sumatera Utara  yang  akan mengikuti kompetisi Shell Eco-Marathon (SEM) Asia 2012 di Sepang, Malaysia pada 4-7 Juli mendatang. Da­lam kompetisi itu masing-masing peserta akan unjuk kebolehan untuk mencipatakan desain mobil hemat ener­gi dan ramah lingkungan. Seba­gai bentuk dukungannya, orang no­mor satu di Pemko Medan ini me­nye­rahkan bantuan Rp.50 juta.

“Untuk itu saya menghimbau agar Tim Horas dapat mempersiapkan tim dengan sebaik-baiknya sehingga bisa meraih prestasi membangga­kan dalam SEM Asia 2012,” kata Walikota ketika menghadiri launching mobil hemat energi  hasil produksi  Tim Horas Mesin USU di Pendopo USU beberapa waktu lalu.

Dengan diciptakannya mobil hemat energi itu, Walikota mengaku merasa cu­kup surprise sekaligus bangga, sebab apa yang dihasilkan itu merupa­kan sebagai bentuk inovasi, kreatifitas serta semangat dalam ber­kar­ya dan mempersembahkan sesua­tu yang bermanfaat bagi orang lain, alam dan lingkungan. “Ini merupakan suatu ke­mu­li­aan  sekaligus ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ung­kap­nya.

Diakui, Walikota, pemuda kehusus­nya kalangan mahasiswa merupakan salah satu sendi-sendi penopang uta­ma kebanggaan bangsa. Karenanya, para pemuda sedianya harus mampu mengaktualisasikan dirinya  berbagai hal positif ditopang dengan penerapan teknologi, ilmu pengetahuan, sema­ng­at, inovasi yang tinggi serta tidak melu­pakan rasa nasionalisme terhadap bang­sanya.

“Kita harus memiliki daya saing, nilai kompetitif khususnya dalam menghadapi ketatnya persaingan pada era globalisasi saat ini. Tidak ada ala­san untuk kalah bersaing, seka­rang ada­lah era globalisasi, era digital, tidak ada batasan untuk mengenali ilmu pe­ngetahuan sehingga tida ada batasan untuk menciptakan karya-karya imaji­natif yang dapat dimanfaat­kan sebaik-baiknya oleh setiap orang,” ujarnya me­motivasi.

Untuk itu Walikota berharap agar ke­­ikutsertaan Tim Horas bersama de­ng­an berbagai perguruan tinggi dari 17 negara, dapat menjadi pemacu sema­ngat lahirnya karya-karya lain dari para putra-putri lainnya di berba­gai bidang. “Saya selalu berkeyakinan bahwasan­nya sumber daya menusia kita tidak ka­lah cerdas dan kompeten dari negara-negara lainnya Namun rasa kurang per­­caya diri serta kurang­nya dukungan dari berbagai pihak sekan menjadi pem­batas imajinasi berkarya,” papar­nya.

Kepada  segenap civitas akade­mi­ka USU, Walikota  mengajak untuk te­rus memberikan perhatian dan duku­ng­an kepada  Tim Horas, sebab mere­ka merupakan perwakilan bangsa Indonesia, khususnya Sumatera Utara. “Kita tentu berharap agar mereka mem­persembahkan prestasi terbaik,” ha­rap­nya.

Sementara itu Rektor USU Prof Dr dr Syahril Pasaribu DTH & H  menyata­kan Tim Horas tentunya bukti bahwa semangat mahasiswa dalam mengha­dapi isu tantangan energy masa depan tidak kalah dengan perguruan tinggi lain di Indpnesia maupun Asia. Karenanya, USU sangat bangga akan komptensi dan kerja keras dari mahasiswa Fakul­tas Teknik ini.

Sedangkan menurut manajer um­mum Tim Horas Munawir R Siregar, mereka menargetkan konsumsi bahan bakar sebesar 200 km/liter untuk mobil  yang telah diciptakan. Diakuinya, masih  ada beberapa kendala dan keterbata­san. Meski demikian Munawir  optimistis dengan dukungan banyak pihak,  mere­ka dapat mencapai target yang telah di­te­tapkan.

Dalam acara launching, Tim Horas menunjukkan kebolehan kenderaan hemat energy dengan test drive lang­sung. Kompetisi SEM Asia 2012 ini akan diikuti 145 tim dari 17 negara. Selain Tim Horas, Indonesia juga diwakili 17 tim lain yang berasal dari sejumlah per­guruan tinggi dengan  perincian Institut Teknologi Sepuluh Nompember (3 tim), Institut Teknologi Bandung (4 tim), Universitas Pendidikan Indonesia (2 tim),  Universitas Indonesia (3 tim), Politeknik Negeri Jakarta (1 tim), Politeknik Negeri Pontianak (2 TIM), Universitas Gadjah Mada (1 tim) dan Politeknik Manufaktur Ban­dung (1 tim). (Cofri Sianturi)

Read More : Walikota Dukung Tim Horas USU di Kompetisi SEM Asia 2012

Tanamkan ”Cinta Produk Indonesia”

Tarakan - Adanya seminar sehari di Kota Tarakan yang membahas problem besar Indonesia yang dihadapkan barang impor, untuk itu asisten I pemerintah Provinsi Kalimantan Timur H. Aji Sayid Faturrahman di damping Wali Kota Tarakan H. Udin Hianggio di gedung serba guna menegaskan untuk mendongkrak penggunaan produk II domestic melalui program stimulant seperti kampanye program cinta produk, dengan adanya perbaikkan ekonomi nasional marilah kita memproduksi produk sendiri, yang di pertajam lagi dengan baiknya kualitas produk tersebut agar dapat laku di jual di pasaran local dan internasional tapi yang terpenting produk Indonesia haruslah di beli dan digunakan oleh mesyarakat Indonesia agar produksi dalam negeri berlanjut lengkap H. Aji Sayid Faturrahman kepada eksekutor.

Lanjut masyarakat Indonesia, terutamannya diwilayah perbatasan seperti Kota Tarakan, tak dapat mencegah atau melarang masuknya berbagai produk luar negeri kewilayahnya, satu konsekuensi keterlibatan Indonesia dalam pencaturan dunia yang mendukung adanya perdagangan bebas, untuk itu perbaikan kualitas produk local haruslah di utamakan guna dapat bersaing dengan produk luar negeri yang biasanya memiliki mutu cukup baik, yang harus dilakukan adalah mencegah pengguanaan produk luar negeri secara berlebihan karena kalau berlebihan maka serapan produk local menjadi rendah jadi kuncinya disini adalah kualitas produk.

Peningkatan pencapaian penggunaan pro­duk dalam negeri secara nasional tahun 2012, provinsi Kalimantan Timur menempati posisi teratas menyaingi daerah istimewa Yogyakarta, atas keberhasilan tersebut, provinsi Kalimantan Timur pun meraih penghargaan dari presiden RI Susilo Bambang Yuddoyono yang di terima gubernur Kalimantan Timur H. Awang Faroek Ishak di Jakarta ujar H. Faturrahma. Mandu

Read More : Tanamkan ”Cinta Produk Indonesia”

Target PT Asuransi Bumida Tahun 2012 Kartu Baru Didistribusikan

Tarakan - PT. Asuransi Bumida menyesepakati antara pemerintah Kota Tarakan di mana program Jam­kes­da 2012 diupayakan untuk tertib 1 bulan setelah kontrak kerjasama di tan­da tangani 1 April bulan setelah kontrka Dinas Kesehatan Kota Tara­kan memperkirakan pada tahun 2012 nanti, kartu baru peserta program jaminan kesehatan daerah (Jamkes­da) Kota Tarakan sudah dapat didistri­busikan oleh badan penyelenggara, tapi kartu lama masih berlaku, karena baru 148 ribu kartu terbit pada tanggal 1 desember 2011, kata kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan Dr. H Khairul kepada eksekutor.

H. Dr Khairul memperkirakan penerbitan kartu Jamkesmas hanya me­makan 1 hari, dengan catatan selu­ruh persyaratanj terpenuhi dengan baik, dengan batasan domisili 1 tahun, jadi yang penting warga harus memi­liki dokumen seperti KTP, Kartu Ke­luarga (KK). Mau tinggal 14 hari di Tara­kan pun asal punya KTP atau KK Tara­kan tetap di jamin.

Tahun ini jamkesda mengalami peningkatan di mana pada tahun 2011 hanya 125 ribu jiwa, tahun ini menjadi 60 ribu jiwa, jadi bagi warga Tarakan yang belum terdaftar sebagai peserta Jamkesda dapat segera mengurusnya melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) masing-masing untuk kepetingan reko­mendasi warga Tarakan, dilanjutkan ke kelurahan, berhubung pada tahun lalu, saat di audit kami di minta data peserta Jamkesda dan tidak bias menunjukkan karena semua proses pengurusan lang­sung ke Bumida, maka pada tahun ini pengurus Kartu Jmakesda setelah RT, kelurahan di lanjutkan ke dinas keseha­tan, setelah itu baru ke Bumida dengan jaminan kesehatan yang lebih fleksibel ini, diharapkan tidak ada lagi warga yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Mandu

Read More : Target PT Asuransi Bumida Tahun 2012 Kartu Baru Didistribusikan

Pencapaian Rata-rata 90 persen

Malinau - Bupati Yansen TP dan Wakil Bupati, Topan Amrullah, belum lama ini menyampaikan Laporang Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ). Penyampaian LKPJ kali pertama duet Yansen TP-Topan Amrullah dilakukan dalam rapat Paripurna Ke-1 Masa Sidang I DPRD Pdt Martin Labo, Wakil Ketua I Jhonny Laing Impang dan Wakil Ketua II Northon Billa. Paripurna dihadiri oleh seluruh anggota dewan, pimpinan instansi dan jajaran muspida serta tokoh-tokoh masyarakat dan partai politik.

Pdt Marthin Labo dalam Paripurna mengatakan, penyampaian LKPJ tersebut merupakan kewajiban konstitusional kepala dan wakil kepala daerah yang akan ditanggapi oleh dewan selambatnya 30 hari setelah disampaikan. LKPJ tersebut, jelas Marthin Labo, selanjutnya akan dibahas oleh panitia khusus (Pansus) yang akan dibentuk Dewan. Pansus ini lah yang nantinya akan membahas sekaligus memberikan catatan dan rekomendasi kepada pemerintah.

“Rekomendasi untuk perbaikan kinerja peme­rintah selanjutnya,” kata Marthin Labo. Dari waktu penyampaian, imbuh Marthin Labo, LKPJ yang disampaikan Ynasen TP dan Topan Amrullah kema­rin paling cepat dibanding daerah lainnya. Penyam­paian LKPJ dilakukan secara bergiliran. Pertama kali disampaikan oleh Wabup Topan Amrullah. LKPJ yang disampaikan kedua pimpinan daerah ini meli­puti 2 buku yaitu buku 1 yang berupa ringkasan umum dan buku 2 yaitu ringkasan lengkap.

Terkait dengan anggaran dan realisasinya, To­pan Amrullah, melaporkan bahwa tahun 2011 untuk sector sebesar pendapatan pemerintah berhasil merealisasikan sebesar Rp 1,647 triliun lebih atau 122 persen persen dari pendapatan tahun tersebut Rp 1,356 triliun lebih. Sedangkan untuk sector belanja, dari anggaran Rp 1,606 triliun pemerintah merealisasikan sebesar Rp 1,237 triliun atau sekitar 77,5 persen. Belanja tersebut, papar Topan Amrullah meliputi belanja operasional, modal dan tak terduga. Untuk belanja operasional anggarannya Rp 905, 452 miliar dan terealisasikan Rp 732, 353 miliar atau 88 persen. Modal Rp 699,154 miliar dan terealisasikan Rp 505,551 miliar atau sekitar 70 persen. Kemudian biaya tak terduga Rp 2 miliar dan realisasinya Rp 24 juta.

Selanjutnya Topan Amrullah juga melaporkan pencapaian-pencapaian kegiatan wajib dan yang menjadi pilihan pemerintah.dari laporan yang disampaikan Topan Amrullah, rata-rata pencapaian atau realisasi program pembangunan secara fisik di seluruh bidang/sector mencapai angka 94,86 persen dan keuangan 90,71 persen dan realisasi keuangan 72,91 persen. Bidang Kesehatan yang memiliki 20 program, fisik 92,87 persen dan keuangan 81,89 persen.

Pekerjaan umum yang memiliki 8 program berhasil merealisasikan 94,76 program fisik dan 75,23 persen realisasi keuangan. Beberapa bidang mencapai realisasi fisik 100 persen, misalnya disdukcapil dengan realisasi anggaran 94,3 persen, Sosial dan realisasi keuangan 92,87 persen. Tapi ada juga yang realisasinya dibawah 70 persen yaitu BPMD yang realisasi fisik hanya 68,91 persen dan keuangan 60,22 persen.

Sementara itu, untuk urusan pilihan pencapaian­nya rata-rata antara 80 hingga 90 persen. Pertanian misalnya, yang memiliki 13 kegiatan realisasi fisik mencapai 95,64 persen dan keuangan 90,16 persen. Kehutanan dan perkebunan dengan 6 kegiatan, realisasi fisik 90,58 persen dan keuangan 80,91 persen. Sedangkan Ekonomi dan Sumber Daya Mineral realisasi fisik mencapai 92,63 persen dan keuangan 86,94 persen. Terakhir bidang perda­gangan dengan 9 kegiatan. Adapun capaian kinerja bidang perdagangan untuk fisik sebesar 94,63 persen dan keuangan 77,05 persen.

Diungkapkan Yansen TP diawal laporan, pemerintah untuk tahun 2011 melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh pemerin­tah terdahulu yaitu pada Desember 2011. Namun demikian dalam RAPBD Perubahan sebagian program Pemerintah baru mulai dimasukkan.

Ada 3 program strategis yang dilaporkan Yansen TP, dilaksanakan pemerintah dalam tahun 2011, yaitu dibidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Malinau tengah membangun sekolah menengah umum kebangsaan yang peletakkan baru pertama­nya dilakukan oleh gubernur Kaltim pada tanggal 26 November tahun 2011 yang lalu. “Sekolah kebang­saan ini menjadi sekolah unggulan bagi putra-putri terbaik kabupaten Malinau dimana model pendidikannya mengedapankan pembentukkan karakter (character building),” jelas Yansen TP. Sekolah tersebut, tambahnya diharapkan mampu membentu kemampuan intelektual dari siswa, membentuk akhlak dan menumbuhkan jiwa nasionalisme dengan berbasiskanbudaya bangsa yang berbhineka tunggal ika. “Hal ini sangat penting mengigat daerah kita ini berada diwilayah perbata­san,” tegasnya.

Kemudian dibidang pemerintah, untuk mengim­ple­men­tasikan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN guna mewujudkan good government dan clean governance pemerintah daerah terus melakukan pembinaan disiplin dan kinerja kepada seluruh pegawai negeri sipil diselu­ruh SKPD serta kecamatan baik di perkotaan mau­pun perbatasan.

Selain itu untuk meningkatkan kinerja SKPD, pemerintah daerah saat ini tengah melakukan peni­laian kepada seluruh SKPD yang meliputi empat aspek yaitu aspek pengelolaan tuposi, aspek pe­nge­lolaan sdm, aspek pengelolaan keuangan dan aspek pengelolaan aset. Upaya ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa kontruksi opini pemerintah daerah dibangun oleh kontruksi opini SKPD sehingga jika opini terhadap SKPD baik maka opini terhadap pemerintah daerah pun akan baik.

Upaya lainnya yang sangat starategis dalam bidang pemerintah adalah diterbitkannya peraturan bupati malinau nomor 13 tahun 2011 tentang penyerahan 31 urusan kepada pemerintah desa dan peraturan bupati nomor 14 tahun 2011 tentang pendelegasian kewenangan kepada pemerintah kecamatan serta diterapkannya aplikasi electronic government.

Dibidang pemberdayaan masyarakat, Yansen TP menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan model gerakan desa membangun (Gerdema) sebagai model pembangunan daerah tahun 2011-2016 pelaksaannya masih pada tahapan persiapan antara lain, pelatihan sakmat dan sekcam, pelati­han substansial gerdema bagi aparatur desa, BPD dan LPM, pelatih dan penempatan satgas ger­dema, penyusunan pedoman gerdema, penyusu­nan tipologi desa, penyusunan system informasi geografis pedesaan, pemetaan perma­sa­lahan desa, pelimpahan kewenangan pada pemerintah kecamatan, penyerahan urusan kepada pemerintah desa, aplikasi elekronik government, penyeleng­ga­raan forum perencanaan partisipatif pambangu­nan desa (FP3D) dan kegiatan lainnya yang mendukung persiapan pelaksanaan model gerde­ma.

Terakhir bidang kesehatan, dalam rangka per­cepatan realisasi komitmen daerah yaitu mewu­jud­kan rumah sakit daerah sebagai rumah sakit rujukan, Yansen TP menyampaikan bahwa peme­rin­tah daerah melalui manajemen rumah sakit umum daerah telah melakukan langkah-langkah strategis khususnya berkaitan dengan perbaikan manajemen, pelayanan, fasilitas rumah sakit, tenaga dokter dan medis serta kesejahteraan seluruh stafnya. Melalui berbagai langkah tersebut, maka saat ini RSUD Malinau telah lulus akreditasi nasional yang diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan. AR

Read More : Pencapaian Rata-rata 90 persen

Potensi Perikanan Perlu Dimanfaatkan Optimal

Berau - Berau memiliki (SDA) sektor perika­nan yang begitu besar, baik laut maupun sungai. Potensi ini seharusnya membuat nelayan makin sejahtera. Namun fakta di lapangan memang ber­beda. Kesejahteraan nelayan masih jauh dari yang diharapkan.

Terkait dengan hal ini anggota Komisi III DPRD Berau Bidang Pembangunan Dan Kese­jah­teraan Rakyat, Warsito SPd, mengharapkan Pemkab Berau melalui SKPD terkait dapat men­dongkrak Sumber Daya Manusia (SDM) para ne­la­yan, dengan lebih mempertajam program pembinaan SDM serta mendukung peningkatan ber­bagai fasilitas sarana dan prasarana diper­lu­kan di sektor diwujudkan di lapangan.

“Khusus untuk program pelatihan arahan kami dapat ditempuh dengan upaya mengalihkan budaya pemanfaatan sumber daya ikan dari pola tangkap menjadi pola budidaya. Disamping kami menyarankan perlunya upaya menjaga kelesta­ri­an seperti berbentuk pelatihan keterampilan pemanfaatan limbah ikan. Melalui upaya pemga­yaan manfaat sumber daya diantaranya menjadi­kan tepung ikan, pakan ternak dan lainnya,” te­rang Warsito baru-baru ini.

Sementara tambahnya, dukungan sarana pra­sa­rana dimaksud diantaranya dengan men­du­kung penambahan Tempat Penampung­an Ikan (TPI) di sentra-sentra produksi perikanan, yang disesuai­kan kebutuhan masing-masing kecamatan. “Seperti Kecamatan Pulau Derawan dari pengama­tan kami masih harus memerlukan dukungan serius untuk memacu pengelolaan­nya, diantara­nya perlu ditunjang lembaga sim­pan pinjam, evaluasi kualitas ikan, kestabi­lan pe­masaran dan harga jual beli khususnya harga lelang ikan dari oara nelayan dan agen penam­pung,” jelas Warsito.

Menyinggung telah hadirnya Perda Retribusi Izin Perikan dan Tempat Pelelangan Ikan, dikatakan Warsito karena landasan berpijaknya sudah jelas, maka perlu ditunjang tenaga ope­rasional dilapa­ngan dengan memilki SDM me­ma­dai guna mendukung optimalnya perapan Perda. AR

Read More : Potensi Perikanan Perlu Dimanfaatkan Optimal

Indahnya Masjid Pondok Hijau Permai, Kota Bekasi

Hadits riwayat Usman bin Affan ra: ”Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena mengharapkan keridhaan Allah SWT, maka Allah Swt akan membangun untuknya sebuah rumah di surga.” (H.R Bukhari dan Muslim)

Jakarta - Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam. Kebera­da­an­nya sangat vital seka­li. Bahkan dibe­be­rapa tempat, masjid dibangun dengan cukup be­sar, harapannya adalah agar mampu menampung jamaah yang banyak saat beribadah.

Masjid Jami’ Pondok Hijau Per­mai adalah masjid yang terle­tak di  peru­ma­han Pondok Hijau Permai, Kelurahan Pe­ngasinan, Kecama­tan Rawalumbu, Kota Be­kasi. Mas­jid ini memiliki mena­ra yang begitu gagah dan indah dengan karakte­ristiknya menyeru­pai menara Mas­jidil haram deng­an daya tampung sekitar 3000 jamaah.

Tiap malam hari kawasan mas­jid ini terlihat terang bende­rang dipenuhi hiasan cahaya lampu, terutama lampu menara Masjidnya terang benderang keli­ha­tan menju­lang sehingga pe­ngun­jung seakan-akan berada dikawasan Masjidil Haram. Bebe­rapa bagian masjid yang masih dalam tahap pemba­ngunan ini berdasarkan filosofi ini dan itu.

Pembangunan Masjid ini un­tuk me­wadahi fungsi utamanya se­ba­gai tempat ibadah dan didu­kung fasilitas lainnya. Dengan demikian masjid akan hidup oleh berbagai aktivitas yang terjadi di dalamnya. Untuk mengakomo­da­si se­luruh aktivitas tersebut maka bangunan masjid dikembangkan menjadi 2 lantai.

Lantai 1bersifat lebih privat untuk kegiatan ibadah yang mem­bu­tuhkan ketenangan (hablum­minallah) se­dang­kan lantai 2 ber­sifat lebih publik untuk kegiatan muamalah yang melibat­kan inte­rak­si antar manusia (hablum­mi­nan­naas).

Pemilihan material berupa be­ton dan kaca untuk membentuk frame, me­negaskan entrance, memberikan pen­cahayaan maksi­mal bagi ruang, seka­li­gus mem­beri kesan bersih dan terbu­ka menyam­but setiap jamaah yang da­tang.

Bentuk bangunan Masjid ini meru­pakan perpaduan tipikal mas­jid Taj Ma­hal (India) untuk memberi kesan modern. Namun tetap tidak meninggalkan nilai-nilai lokal. Se­dangkan bahan pem­bangunan Mas­jid ini dipilih bahan beton dan metal Kalzip un­tuk kemudahan pa­da sistem kons­truksi maupun kece­pa­tan da­lam pengerjaannya. 

Keramahan dan kenyamanan juga diwujudkan kemudahan ak­ses bagi pa­ra jamaah di tiap rua­ng­an Masjid ini, selain itu juga ke­muda­han sirkulasi pa­da site mau­pun sir­kulasi dalam bangu­nan.

Pembangunan Masjid Jami’ Pondok Hijau Permai dianggarkan menelan da­na besar. Koordinator Penggalang Da­na, H. Muhammad Nadjib menjelas­kan, pembangu­nan dilaksanakan dalam dua ta­hap.

Tahap pertama telah rampung dan nampak bangunan dua lantai secara ko­koh. Dana pun sudah mam­­pu dise­diakan dari swadaya masyarakat dan bantuan sukarela para donatur.

Tahap dua pihaknya memfo­kus­kan untuk lantai satu dan dua. Tahap dua ini direncanakan akan menelan dana be­sar. Dana itu akan dicari melalui le­lang amal. “Ka­mi akan melakukan lelang amal tahap dua. Mudah-muda­han berja­lan lancar sehingga masjid ini dapat digunakan secepatnya,” ucap H. Muham­mad Nadjib bebe­rapa waktu la­lu pada Patroli.

Ia menyebutkan, dana tahap dua itu akan digunakan untuk pe­ngadaan ku­sen, daun pintu/jen­de­la, lubang angin bahan alumu­nium dan rangka atap ba­ja ringan. Selan­jutnya, pagar teras dan tang­ga alu­munium, lantai, kubah dan mo­mo­lo alu­munium, pengecatan, ke­ramik dan upah ker­ja.

“Selain penyediaan material yang memerlukan dana besar, juga untuk membayar upah tenaga kerja,” kata H. Muhammad Nadjib.

H. Muhammad Nadjib meng­imbau kaum muslimin untuk men­dermakan se­bagian hartanya di ja­lan Allah Swt melalui sodaqoh dan infaq. “Insya Allah dengan dukungan segenap kaum musli­min se­cara ikhlas dan sungguh-sungguh, pem­­bangunan masjid dua lantai ini akan se­lesai lebih cepat,” jelasnya.

H. Muhammad Nadjib me­nyam­pai­kan terima kasih atas partisipasi kepada para derma­wan dan dona­tur sehingga pada tahap pertama telah rampung de­ngan berdirinya bangunan dua lantai se­cara kokoh.

Namun tidak menutup ban­tuan yang datangnya dari eksekutif di lingkungan Pemkab Bekasi serta ma­syarakat lain­nya. “Kami mengu­capkan terima kasih ke­pa­da para masyarakat dan donatur yang telah menyisihkan sebagian harta­nya untuk pembangunan mas­jid ini. Dan berharap agar pa­ra pejabat Pem­kab Be­kasi juga ter­ketuk hati­nya untuk sama-sa­ma memberi­kan kontribusi bagi pem­ba­ngunan masjid ini,” harapnya. Irvin Pramono

Penyampaian Infaq dan Shoda­qoh :

Secara tunai di antar langsung ke sekretariatan Masjid Jami’ Pon­dok Hijau Permai di peruma­han Pondok Hijau Per­mai, Kelura­han Pengasinan, Keca­matan Ra­wa­lumbu, Kota Bekasi, Jawa Ba­rat.

Atau menghubungi:

1. Bapak H. Muhammad Nadjib. No. HP 0852 8852 2397

2. Bapak Darmansyah No. HP 0813 1920 7795

3. Bapak Supari No. HP 0812 9333 558 (sepupu Irvin Pramono, ketua koordinator liputan biro Patroli)

Read More : Indahnya Masjid Pondok Hijau Permai, Kota Bekasi

Gatot : Pemprovsu Hasil Perjuangan Pendahulu

Medan - Puncak acara Hari  Ulang Tahun Pempropsu ke 64, Senin, (16/4) diawali dengan  sidang Paripurna DPRD SUmut yang dibuka Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun didam­pingi Gu­ber­nur Sumatera Utara Gatot Pujo Nug­roho, ST, keempat Wakil Ketua DPRD SU Ir Chaidir Ritonga, MM,  Sigit Pramo Asri, SE, Ir. Kamalud­din Harahap, MSi, dari Muhammad Afan, SS,  Sekda Provsu dan FKPD Prov­su, Mantan Gubsu, Man­tan Sekda­provsu.

Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho da­lam sambutannya mengatakan, Peri­nga­tan hari jadi yang sangat berse­jarah ini pantas di syukuri masyarakat Sumut.

Mengenang kilas balik terbentuk­nya provinsi Sumatera Utara yang diawali dengan sidang pertama komi­te nasio­nal daerah yang menetapkan pemben­tukan Propinsi Sumatera yang dibagi menjadi sub Provsu, Pro­pinsi Sumatra Te­ngah,dan sub Pro­pin­si Sumatera  Selatan.

Dikilas balik ini, Gatot juga menga­takan, tahun 1948 melalui penetapan undang-undang No 10 sub propinsi yang dimaksud ditetapkan menjadi daeah otonomi dan wilayah Suma­tera utara yang meliputi eks ke residenen Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli.

Selanjutnya, pada tahun 1956 Aceh menjadi otonom setingkat propinsi se­hinggga konsekwensinya wilayah Su­mut  ditata ulang ulang kembali deng­an mengurangi wilayah Aceh sehingga wilayahnya tingal eks keresiden Suma­tera Timur dan Tapanuli dan sampai saat ini eksis dan utuh sebagai satu wi­la­yah propinsi.

Masih diungkapkan Gatot, tatanan penyelenggaraan pemerintah tingkat kabupaten di Sumut  tahun 1956 di­ben­tuk daerah otonom setingkat kabu­paten yang meliputi  kabupaten kabu­paten Tapanuli Tengah, Taput, Tapsel, Nias, Langkat, Karo, Deliserdang, Si­ma­lu­ngun, Asahan dan Labuhanbatu sesuai dengan undang-undang  tahun 1956. Sedangkan pemerintahan se­ting­kat kota dibentuk daerah otonom kota Me­dan, Pematangsiantar, Sibol­ga, yang dibentuk berdasarkan un­dang-undang  No 8 tahun 1956.

Kemudian kota kecil meliputi Tan­jungbalai, Binjai dan TebingTinggi, ber­da­sarkan undang-undang No 9 tahun 1956 seiring dengan perkembangan dan kemajuan daerah untuk  pertama sekali dilakukan pemekaran kabupten Tapanuli Utara menjadi kabupaten Dairi dengan undang undang no 4 tahun 1964 dan disusul kemudian tahun1998 dengan pemekaran kabu­paten Mandai­ling Natal dan Tobasa.

Disamping keinginan untuk mewu­judkan pemekaran untuk daerah kabu­paten terus berkembang dari tahun 2003-2008 hingga akhirnya berjum­lah  25 kabupten dan 8 kota.

Melalaui renungan bersejarah ini ujar Gatot, betapan gigihnya pengga­gas dan pejuang untuk membentu Suma­tera Utara dan kabupten/kota.

Diusia provinsi Sumatera Utara yang ke 64, lanjut Gatot, kemajuan te­rus me­ningkat khususnya pada tahun 2011 yang mana indikator ekonomi makro maupun sosial. Dibi­dang pere­konomi­an laju pertumbuhan menca­pai 6,58 persen, atau lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 6,10 per­sen dan dita­hun 2012 ditargetkan men­jadi tum­buh menjadi7persen se­tingkat inflasi  2011 sebesar 3,67per­sen.

Dari sisi neraca lanjut Gatot, perda­gangan  luar negeri tahun 2011 sumut surplus 6,93 miliar US dollar. Artinya, hal ini disumbangkan dari sektor ekspor dengan volume 8,16 juta ton senilai 11,88 miliar US dolllar dan volume import sebesar 6,71 juta ton  atau senilai 4,95 US dollar. Sedangkan ditingkat pengganguran terbuka su­mut berada pada  di posisi 6,37persen atau lebih rendah diban­ding tahun 2010 sebesar 8,0 persen.

Melihat penurunan jumlah pendu­duk miskin di Sumut kata Gatot, seja­lan  dengan perbaikan indikator  makro ekonomi, dari data  yang dimiliki pada tahun 2011 sejumlah 10,83 persen le­bih rendah jika dibandingkan dari tahun 2010 sebesar 11,31 persen. Jum­­lah pen­duduk  miskin ini diha­rap­kan tahun 2012 turun 7 persen.

Sedangkan program 2013, Plt Gub­su  bertekad mewujudkan masya­rakat Sumut yang beriman dan bertak­wa ke­pada Tuhan yang maha esa me­lalui dukungan pelayanan publik de­ngan terwujudnya good governance dan clean government ujar Gatot.

Dikatakan Gatot, keberhasilan pem­bangunan dan program adalah merupa­kan buah dari kerjasama kita semua. “Terimakasih atas partisipasi yang telah diberikan bagi keberhasilan pembangu­nan propinsi Sumatera Utara yang kita cintai ini, sebut Gatot.

Kedepan sebut Gatot, pembangu­nan terus kita lanjutkan dengan target pem­bangu­nan tahun 2013 dengan ber­bagai komitmen yakni diantaranya, meningkat­kan infrastruktur dan pe­ngem­bangan wilayah, program MP­3EI, komitmen me­wujudkan masyara­kat Sumut yang punya masa depan, komit­men mewujudkan masyarakat Sumut yang tidak sakit, masyarakat yang tidak bodoh, masya­ra­kat tidak lapar dan program lainnya.

Usai Plt Gubsu memberikan kata sam­­butannya, acara dilanjutkan pe­nye­rahan cendara mata pada manta mantan gubernur, wakil gubernur, dan juga sekda Provinsi Sumatera Utara. Dilanjutkan de­ngan makan siang ber­sa­ma.

Sementara itu Ketua DPRDSU Drs H Saleh Bangun mengatakan, mem­pe­ringati Hari Jadi ke-64  Provinsi Su­mut mem­punyai makna dan arti  se­de­­mikian signifikan selain untuk mem­pererat silaturahim secara kon­frehensif dikalang­an wakil rakyat/DP­R­DSU, ekse­kutif dan lainnnya dan juga meng­ingatkan kita akan kemaju­an kemajuan yang telah dicapai oleh pemeritahan selama 64 tahun.

Dikesempatan itu Saleh Bangun juga mengurai singkat seputar berdiri­nya provinsi Sumut setelah terpisah dari Aceh. Kemudian Ketua DPRDSU ini, me­nyebutkan seputar kemajuan yang telah dicacapai daerah ini. Baik telah dilakukan eksekutif dalam hal pemerintahan Sumut mau pun oleh pi­hak swasta.

“Kita berharap  kemajuan dalam pem­bangunan kedepan akan terus ber­kem­bang sehingga manfaatnya akan dirasa­kan secara langsung oleh ma­sya­rakat,” ujarnya. (Cofri Sianturi)

Read More : Gatot : Pemprovsu Hasil Perjuangan Pendahulu

Pemekaran, Berau Alokasikan Rp 10 Miliar

Berau - Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berau yang baru berkisar Rp 100 miliar me­nye­babkan Pemkab Berau hanya bias meng­alokasikan dana Rp 10 miliar dalam untuk men­dukung perwujudan pemekaran Kabupaten Pesi­sir Selatan.

Besaran angka itu ditetapkan mengacu pada aturan-aturan yang ada, termasuk melihat daerah lain yang sudah lebih dahulu dimekarkan, dian­ta­ranya seperti Kabupaten Tanah Tidung peme­karannya hanya sekitar Rp 5 miliar. Demikian hal menarik lainnya dari dibahasnya kekurangan persyaratan pemekaran Kabupaten Berau Pesisir Selatan oleh DPRD-Pemkab Berau, beberapa wak­tu lalu.

Mendengar penjelasan itu anggota DPRD Be­rau dalam rapat dipimpin ketua dewan Ir Erlita Her­lina didampingi wakil ketua H Saga dan wakil ketua H Muharam SPd, mengharapkan bila peme­karan terealisasi, Pemkab Berau tidak langsung me­lepas daerah yang dimekarkan. Harapan itu didasari pada Kepmen Nomor 78 Tahun 2007, dimana pasca dimekarkan daerah tersebut masih harus digandeng kabupaten induk selama 2 ta­hun.

Menurut Wakil Ketua DPRD Berau H Muharam SPd sesuai target disepakati antara Pemkab Berau dan dewan paling lambat 2 minggu semua persyaratan kekurangan sudah harus diajukan ke Provinsi Kaltim. “Ini sudah menjadi target kita, agar usulan permohonan rencana pemekaran Be­rau bias masuk prioritas seperti rencana peme­karan Mahulu,” terang Muharam.

Terkait besaran dana hibah dukungan awal ren­cana pemekaran, dikatakan Muharam, meng­ingat perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Be­rau baru kisar Rp 100 miliar, karenanya Pem­kab Berau hanya bias mengalokasikan dana Rp 10 miliar dalam mendukung perwujudan peme­ka­ran Kabupaten Pesisir Selatan.

Besaran angka ditetapkan bukan tidak ada da­sar, tapi juga sudah mengacu aturan, termasuk me­li­hat daerah lain yang sudah lebih dahulu dime­karkan diantaranya seperti Kabupaten Tanah Tidung yang pemekarannya hanya senilai Rp 5 mi­liar.

Wakil Rakyat Bumi Batiwakkal dalam rapat di­pim­pin ketua dewan Ir Elita Herlina didampingi wakil ketua H Saga dan wakil ketua H muharam SPd, beberapa waktu lalu mengharapkan bila pe­mekaran terealisasi, maka Pemkab Berau tidak lang­sung melepas daerah yang dimekarkan.

Harapan itu didasari pada aturan terkait, se­per­ti Kepmen Nomor78 tahun 2007, dimana pas­ca dimekarkan daerah tersebut masih harus di­gan­deng kabupaten induk selama 2 tahun. Dika­takan anggota kamisi III Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Barhanuddin, merujuk Kepmen Nomor78 tahun 2007semua sudah jelas diatur penggarisan mendukung pembinaan ke­pa­da daerah yang dimekarkan.

“Semua itu saya yakin bila kita merajut dengan pasti Kepmen Nomor 78 Tahun 2007 semua su­dah jelas diatur penggaris mendukung pembina­an kepada daerah yang dimekarkan,” jelas ang­gota Komisi III DPRD Berau Barhanuddin.

Sementara itu Sekda Berau Drs H Jonie Mar­hanyag mengatakan itu sudah memang menjadi kewajiban kabupaten induk untuk tidak melepas begitu saja bila sudah terwujud wacana peme­ka­ran dimaksud. “Untuk pembinaan kami tentu akan tetap memperhatikan karena memang se­suai aturan selama 2 tahun setelah pemekaran, daerah induk masih tetap bertanggung jawab un­tuk pembinaanya. Disamping semua aturan yang ber­laku terkait pemekaran tetap menjadi perha­tian kami untuk mengimplementasikannya di lap­angan,” terang Sekda Jonie Marhansyah.

Menyikapi harapan itu pimpinan dewan me­nya­takan dewan mendukung penuh dan meng­ha­rapkan Pemkab Berau harus bisa secepatnya un­tuk dapat memenuhi semua persyaratan yang dinilai masih kurang. AR

Read More : Pemekaran, Berau Alokasikan Rp 10 Miliar

Plt Gubsu Peringati Hari Cacat Internasional

Medan - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST mengajak semua pihak untuk melibatkan pe­nyandang cacat dalam setiap pemba­ngunan. Sehingga, katanya, dengan keikutsertaan penyandang cacat dalam kerjasama program pemba­ngunan akan terjalin hubu­ng­an yang harmonis dan saling menguntung­kan.

Hal ini dikatakan Plt Gubsu dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Kesesahteraan Sosial Setda­propsu Drs Rachmat­syah, pada peringatan Hari Interna­sio­nal Penyan­dang Cacat (Hipenca) tingkat Provsu, di Aula Martabe, Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (7/12). “Peri­ngatan Hipenca mengandung makna penga­ku­an akan eksistensi penyan­dang cacat sekaligus peneguhan komitmen seluruh bangsa di penjuru dunia untuk membangun kepedulian bagi keseta­raan dan kesejahteraan penyandang cacat,” kata Gatot, daam sambutan tertulisnya tersebut.

Plt Gubsu juga mengingatkan agar momentum peringatan Hipenca dija­di­kan sebagai momentum untuk semua pihak melakukan refleksi tentang bapa saja yang telah diperbuat bagi penyan­dang cacat. Hal ini sebagai renungan bahwa penyandang cacat adalah anak bangsa yang sama haknya dengan masyarakat lainnya.

Disamping itu, lanjutnya, peringa­tan Hipenca juga merupakan salah satu upaya dan bagian integral dalam mewu­judkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Juga sebagai wujud dari komit­men pemerin­tah dalam memenuhi hak-hak dari penyandang cacat di Indonesia.

“Untuk itu, dalam rangka pember­da­yaan orang dengan kecacatan dalam meningkatkan dan mengem­bang­kan kesejahteraan sosial bagi orang deng­an kecatatannya kemente­rian sosial meng­himbau diterbitkannya perda untuk pemenuhan hak-hak penyandang cacat,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Plt Gubsu juga mengharapkan dunia usa­ha, BUMN dan BUMD serta peru­sa­haan-perusahaan yang telah me­raih sukses di Sumut agar lebih memperha­tikan penyandang cacat dan dapat memberi­kan kesempatan kerja dan aksesibilitas bagi penyan­dang cacat yang mempunyai kemam­pu­an, penge­tahuan, keterampi­lan yang ada di perusahaan terkait. “Hal ini mengingat penyandang cacat sangat membutuh­kan dan tetap menunggu uluran tangan dari kita semua, karena kalau bukan kita siapa lagi,” tambahnya.

Ketua Peringatan Hipenca Provsu Tahun 2011 Sir Jhon Chaniago me­nga­ta­kan, tujuan peringatan tersebut untuk mendukung terwujudnya ke­man­dirian, kesetaraan dan kesejah­te­raan penyan­dang cacat. Kemudian meningkatnya pemahaman, kepe­du­lian dan keberpi­ha­kan semua pihak terhadap per­masala­han pe­nyan­dang cacat. “Serta mendu­kung suksesnya implementa­si renca­na aksi nasional tahun 2004-2013,” sebutnya.

Dalam kesempatan tersebut Hi­penca juga melaporkan, dengan tema “Bersama Penyandang Cacat/Pe­nyan­dang Disabilitas dalam pemba­ngu­nan : wujudkan Dunia yang Lebih Baik Bagi Semua” juga diberikan penyerahan bantuan bagi penyan­dang cacat.

Bantuan tersebut antaralain uang sebesar Rp15juta dari PT Bank Sumut, Rp5juta dari Pelindo I , Rp6 juta dari Dispenda Sumut. Selanjut­nya bantuan dua unit kursi roda dari PDAM Tirtanadi, sepuluh buah hearing dari PT Askes Regional I, 20 buah kursi roda dan 20  buah hearing dari Dinkes Sumut. Kemudian lima kursi roda dari Anggota DPD RI Parlindu­ng­an Purba, 2 kursi roda dari Binsos Sumut dan bantuan modal bagi 13 orang penyandang cacat dari Din­sos Sumut. (Cofri)

Read More : Plt Gubsu Peringati Hari Cacat Internasional

Bagi-Bagi Motor Gratis

Bulungan - Sebanyak 9 ribu pe­ser­ta mengikuti Pawai 1 Muharram pa­da Minggu (27/11) pagi di Tanjung Se­lor, yang memberikan hadiah uta­ma 5 unit motor gratis melalui undian, ber­sama puluhan hadiah lainnya.

Uniknya dari 5 motor yang terdiri 4 motor matic Yamaha Mio dan 1 Yama­ha Jupiter, terbagi rata kepada para peserta yang beruntung, mulai dari bapak-bapak pengurus majelis takmir, ibu rumah tangga, personel keama­nan dari Polres Bulungan hingga pela­jar.

Hadiah utama 5 Sepeda motor dibe­­rikan melalui pengambilan nomor kupon undian yang dilakukan Bupati Bulungan, Drs H Budiman Arifin MSi, sang isteri yang juga anggota DPRD Kaltim, Ny Hj Chairiah dan Ketua DPRD Bulungan, H Hasbullah. Selain sepeda motor, tersedia pula 10 sepe­da gu­nung, kulkas, televisi, kipas angin, kompor gas dan puluhan hadi­ah lainnya yang juga dibagikan melalui penarikan nomor undian.

“Selamat kepada peserta yang ber­untung, dan saya juga mengucap­kan banyak terima kasih kepada para peserta khususnya yang datang dari luar Tanjung Selor, mulai dari Tanjung Palas, Apung, Karang Agung bahkan hingga Salim­batu,” ucap Bupati sesaat sebelum pembagian hadiah. Bupati tak keting­ga­lan menyampaikan terima kasih pada panitia dan para sponsor yang menyiap­kan lebih banyak door­prize dibanding tahun sebelumnya. Tercatat 109 hadiah disediakan dalam Pawai 1 Muharram kali ini, lebih banyak dibanding tahun sebe­lumnya yang berjumlah 80 hadiah. Tak heran jum­lah peserta pun membludak men­capai 9 ribu orang, yang terdiri ins­tansi pemerintah, swasta, organi­sa­si kema­sya­rakatan serta para pelajar.

“Kita berharap dalam pelaksanaan pawai yang akan datang, juga bisa lebih meriah dan lebih banyak lagi hadiah­nya,” sahut Bupati. Rute Pawai 1 Muharram yang dimulai sekitar pukul 07.30 Wita itu mengambil start di Lapangan Ahmad Yani dan finish di area Pasar Induk Sengkawit, berbeda dibanding tahun sebelumnya yang biasanya finish di Lapangan Agathis. (*)

Read More : Bagi-Bagi Motor Gratis

Yansen TP : “Ciptakan Rasa Kepercayaan dan Kebersamaan”

Malinau - Otonomi daerah memberi angin segar dalam membangun daerah. Agar otonomi daerah bermakna, harus diikuti kesiapan masyara­kat. Dalam kaitan ini desa sebagai pemerintah terdekat dengan masyarakat harus bisa mendo­rong dengan membangkitkan kesadaran itu.

Karena itu Bupati Malinau Dr Yansen TP Msi meminta masyarakat termasuk pemerintah desa harus bisa menggarapa dan menyerap aspirasi masyarakat secara cermat. Sehingga tidak terjebak kepada isu komunal. Tak hanya itu, bupati juga menekankan agar semua pihak menyatukan perbedaan menjadi kekuatan. “Ciptakan rasa kepercayaan dan kebersamaan, bekerja cerdas, tulus dan bersih. Filosofis pelangi yakni warna memberikan kesan perbedaan, namun tak ada yang menonjol. Tapi menjadi satu kesatuan,”ujar bupati saat melantik kepala desa (kades) terpilih periode 2011-2017 diruang tebengang Kantor Bupati Jalan Pusat Pemerintah, Tanjung Belim­bing, belum lama ini.

Ke 41 kades yang dilantik itu berasala dari tujuh kecamatan yakni Kayan Selatan, Malinau Barat, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Pujungan, Bahau Hulu, Sungai Boh dan Mentarang Hulu. Bersamaan dengan pelantikan kades itu, Bupati juga melantik Drh Raden Subono menjadi sekretaris Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan.

Dalam program Gerdema, lanjut Bupati Yansen TP, kades dituntut tidak hanya jadi pemimpin tapi harus jadi inisiator, yang mampu mengerakkan seluruh potensi desa. Oleh sebab itu kades harus tahu konsep gerdema dan mampu menterjemah­kan­nya didesa. Gerdema sebagai jawaban atas krisis kpercayaan mas terhadap pemeintah.

Kedepan masalah-masalah harus dielimir. Gerdema mampu menjawab itu karena desa menjadi pusat pembangunan karena desa merupa­kan poros pembangunan. “Saya optimis gerdema akan menjadi bahan kajian nasional, akademik dan pemerintah. Konsep baru pembangunan yang menitik beratkan kekuatan dan potensi desa,” tegasnya.

Menyimnggung tentang pelantikan, Bupati Yansen TP mengungkapkan pelantikan yang dilakukan ada dua jabatan yang berbeda yakni jabtan kades 41 orang dan satu orang jabatan sruktural. Namun demikian, perbedaan tidak masalah sebab tujuannya sama, yakni berjuang untuk satu tujuan membangun Bumi Intimung.

Pelantikkan berjalan secara alamiah sebagai dinamika pemerintah. “Oleh karenanya, jabatan ini harus dimaknai sebagai amanat yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan mental,” tegas bupati dihadpan para kades dan sejumlah undangan yang hadir, serta meminta kepada yang dilantik agar dapat menjalankan peran dan fungsinya. Manurung

Read More : Yansen TP : “Ciptakan Rasa Kepercayaan dan Kebersamaan”

Prapatan Jangan Ditambang

Berau - Masyarakat Kampung Bujangga Kecamatan Tanjung Redeb yang tergabung di Aliansi Masyarakat Bujangga Bersatu (Ambur) tetap tegas menolak kawasan Prapatan yang memiliki potensi batu bara untuk ditambang. Sikap harga mati menolak secara tegas hal tersebut sudah dilakukan warga Bujangga sejak beberapa bulan lalu dengan berbagai cara.

Diantaranya memasang spanduk penolakkan dan menyurati Kepala Daerah hingga pejabat ber­kompeten lainnya dijajaran Pemkab Berau. Namun sejauh ini tidak mendapat respon positif, bah­kan ke­giatan penambangan di kawasan Perapatan mulai terlihat, seperti pihak perusahaan sudah mulai melakukan land clearing.

Aspirasi penolakkan penambangan di Prapatan dari warga setempat tersebut menjadi slah satu materi pembahasan dan tanggapan dari Komisi III DPRD saat melakukan Reses di Kampung Bu­jang­ga, khususnya di Rukun Tetangga (RT) 6, belum lama ini. Dalam pembahasan hadir antara lain ang­gota DPRD Berau Kamaluddin SSos, merupakan Ketua Fraksi PPP serta Ir H Rustam anggota Ko­misi III DPRD Berau dari Fraksi Demokrat.

“Saya secara pribadi sangat mendukung akan peno­lakan penambangan yang ingin dilakukan pi­hak perusahaan terkait dikawasan Pra[atan ini. Yang mana diketahui, apabila penambangan dilakukan maka nantinya dapat menyebabkan Kota Tanjung Redeb dan masyarakatnya akan terkena dampak dari penambangan yang ada, apalagi aspirasi masyarakat ini semata demi kebaikkan kita bersama sampai ke anak cucu kita nantinya,” ungkap Kamaluddin SSos.

Bersama anggota DPRD lainnya, komisi III nanti akn melakukan pembahasan, akan membuat jadwal agar bisa dilakukan hearing terlebih dahulu memper­temukan Masyarakat dengan Pihak Peru­sa­haan. “Perlu diketahui juga, setiap ijin penamba­ngan selain memiliki amdal dan ijin lainnya, salah satu yang paling penting adalah persetujuan masyarakat. Apabila masyarakat menolak tegas, maka secara otomatis apabila itu sampai dilanggar, maka dinilai sudah melanggar aturan yang ada,” imbuhnya.

Sedang Ir H Rustam dari Fraksi Demokrat DPRD Berau mengatakan seperti diketahui setiap melaku­kan pembuatan Amdal, harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kemasyarakat sekitar. Sementara seperti diakui masyarakat setempat kalau sampai saat ini belum pernah adanya dilakukan sosialisasi ke masyarakat terhadap pembuatan Amdal wajib hukumnya untuk dilaksa­na­kan, sementara saat ini pihak perusahaan seperti diketahui masyarakat sudah melakukan land clearing dan juga alat-alat beratnya sudah memasuki daerah yang ingin ditambang.

“Disini perlu ditekankan ke instansi terkait dan juga pihak perusahaan, didalam pembuatan Amdal tersebut seharusnya dilakukan sosialisasi dahulu. Namun hal tersebut tidak dilakukan dan tiba-tiba sudah ada dan diharapkan disini Pemkab Berau bisa mengecek itu secara langsung dilapangan. Kita mendukung aspirasi masyarakat dan ini tentunya demi kebaikkan kita bersama. Disini juga diharpakan penolakan ini tidak saja dari RT 6 namun dari seluruh masyarakat dan RT-RT lainnya,” ujar H Rustam.

Salah satu perwakilan masyarakat yang mewakili RT 6 setempat Marjuki MM mengatakan semua aspirasi yang ada sangat mendasar, Perapatan jangan ditambang demi kebaikkan bersama, dan penolakkan masyarakat sekitar, tidak saja dari pemasangan spanduk penolakan, pengiriman surat ke pemerintah daerah bahkan pusat, DPRD Berau sampai pihak Perusahaan, namun hal itu tidak ada mendapat tanggapan dari Pemerintah daerah.

“Kita disini secara tegas mengatakan tidak akan pernah setuju kawasan Perapatan untuk ditambang dan itu sudah harga mati, tidak ada kata lain lagi. Besar harpan aspirasi kami ini, bisa dibawa keperwakilan Rakyat yaitu DPRD Berau, untuk bisa melakukan hal terbaik buat masyarakatnya. Karena seluruh anggota DPRD yang ada, merupakan perwakilan dari masyarakat. Selain anggota DPRD, siapa lagi yang akan mendengarkan aspirasi kami saat ini dan ini kami lakukan buat seluruh masyarkat Berau dan anak cucu kita nanti. Jangan setelah banyak lobang dan Berau terkena dampak yang merugikan, baru menyesal nantinya. Sebelum itu terjadi, dengan harapan seluruh masyarakat Berau bisa bergabung untuk menolak adanya penamba­ng­an di kawasan Perapatan ini,” tegas­nya. Manurung

Read More : Prapatan Jangan Ditambang

Pemkot Pagaralam Data Kerusakan Hutan Libatkan TNI

Pagaralam - Dinas Kehutanan dan Perke­bu­nan (Dishutbun) Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, melibatkan anggota TNI dari Kodim 0405 Lahat, untuk mendata hutan lindung yang mengalami kerusakan. “Kami bersama TNI dari Koramil Pagaralam, akan melakukan penyisiran beberapa lokasi hutan lindung yang masih banyak mengalami kerusakan akibat aksi perambahan, seperti di kawasan Gunung Dem­po, Lematang dan Kerinjing, Kecamatan Dempo Utara,” kata Kepala Dinas Kehutanan dan Perke­bunan, Hasan Barin Ibnu, di Pagara­lam, Senin.

Dia mengatakan, penyisiran akan dilakukan mulai dari kawasan hutan lindung Bukit Dingin, Bukit Kayu Manis dan kemudian termasuk sekitar hutan jati emas kawasan Gunung Dempo. “Kalau pengurangan luas wilayah hutan lindung ada sekitar 4.000 hektare, dan belum lagi yang saat ini banyak rusak akibat perambahan yang dilakukan masyarakat untuk perluasan lahan perkebunan,” ungkap dia.

Menurut dia, faktor utama kerusakan hutan karena hingga saat ini tapal batas masih belum bisa ditentukan. Kondisi ini dimanfaatkan warga untuk memperluas lahan perkebunan kopi. “Kita sudah turunkan tim beranggotakan 30 orang berasal dari petugas pengawas hutan kota untuk diterjunkan langsung di lokasi kerusakan hutan jati emas kawasan lereng Gunung Dempo,” kata dia.

Ia mengatakan, pihaknya harus segera mela­kukan pengecekatan dan pendataan berapa sebenarnya luas hutan lindung di kaki Gu­nung Api Dempo, yang rusak dan titik mana saja yang beralih fungsi. “Kerusakan hutan lindung ini ada beberapa faktor, yaitu pergeseran batas wilayah hutan dengan perkebunan warga, alih fungsi hutan menjadi kebun kopi dan paling parah ilegal loging atau pencurian kayu,” ungkap dia.

Sedangkan perluasan untuk kebun, kata dia, hanya terbatas di areal yang masih cocok untuk lahan dan letaknya juga terbatas tidak sampai ke puncak Gunung Dempo. “Sementara aksi pen­cu­rian kayu tampa batas bisa meluas ke se­mua sisi dan daerah hutan lindung Gunung Dem­po, yang memiliki luas sekitar 3.500 hek­tare,” ungkap dia.

Sementara itu Dandim 0405 Letkol INF Fathur Rahman didampingi Perwira Penghu­bung Mayor Haryo melalui Danramil 10 Pagaralam, mengatakan memang sudah ada laporan dan hasil pendataan di beberapa lokasi hutan lindung di Kota Pagaralam, kondisinya sudah banyak yang rusak akibat perambahan.

“Sebenarnya kita sudah mendapatkan data kerusakan hutan dari pihak Tim Ekspedisi Bukit Barisan 2011 lalu. Namun untuk memastikan apa­kah semua aktivias perambahan hutan sudah tidak ada lagi kita akan kembali melaku­kan pengecekan,” ujar Fatur Rahman yang juga koordinator tanggap bencana Pagaralam-Lahat. (PARDINAL)

Read More : Pemkot Pagaralam Data Kerusakan Hutan Libatkan TNI

Cermati Laporan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran

Drs. H. Badrun, M.Si

Sekretaris Daerah Kota Tarakan

Tarakan - Halaman Kantor Walikota Tara­kan,- Sekretaris Daerah Kota Tarakan Drs. H. Badrun, M.Si, mengajak seluruh pegawai yang mengikuti apel pagi dilingkungan Setda Kota Tarakan agar selalu mensyukuri segala nikmat yang dianugrahkan, saat menjadi Pembina Apel,

Saat bersamaan, Sekda memberitahukan bahwasanya Pemerintah Kota Tarakan tadi malam, telah menerima penghargaan/anugrah Manggala Husada Bhakti yang diberikan olah Menteri Kesehatan RI di Jakarta.

“Mudah – mudahan penghargaan ini sebagai bentuk motivasi dan semangat serta inspirasi dalam rangka melaksanakan tugas kita,” harapnya.

Selain itu Badrun mengingatkan kepada tim terkait, yang akan menyusun Laporan Pertang­gung Jawaban Kepala Daerah tahun 2011 untuk mencermati dan mepersiapkan segala sesuatu yang terkait agenda konstitusional yang akan disampaikan laporan tersebut oleh Kepala Daerah.

“Mari kita cermati dan kita dalami untuk kita sempurnakan seluruh laporan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran 2011,” tekan badrun.

Berkaitan dengan itu saat ini sedang dibahas kalender penyusunan anggaran dan mudah – mudahan hasil kerja saat ini mencerminkan sebagai seluruh kegiatan yang ada di organic organisasi yang ada di Pemerintah Kota tanpa terkecuali. Manurung

Read More : Cermati Laporan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran

Lamongan

Lamongan Raih Investment Award

Lamongan - Dalam rangka me­ning­kat­kan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur salah satunya diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai investasi baik dalam negeri maupun asing. Bertempat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Pemkab Lamong­an mendapatkan anugerah tersebut yang diberikan Gubernur Sukarwo, senin malam (12/12).

Ini adalah Investmen Award kali kedua yang diterima Lamongan. Setelah tahun lalu meraihnya di bidang infrastruktur, kini penghargaan itu diraih lewat bidang pelayanan periji­nan.

Investment Award itu diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat memberikan layanan investasi secara mudah, tepat dan ce­pat. Penilaian terhadap program terse­but dilaksanakan oleh tim penilai yang terdiri atas sejumlah perwakilan. Dianta­ra­nya Badan Penanaman Modal (BPM), SKPD terkait, akademisi, media massa, Kadin, asosiasi perusaha­an dan profesi.

Penilaian yang dilakukan meliputi fisik dan non fisik. Non fisik dengan cara mengisi kuisioner. Sementara itu penilaian fisik terdiri dari kelembaga­annya, pelayanan perizinannya, pro­mo­si dan kinerja investasi.

“Penghargaan ini diraih Lamong­an karena dipandang mampu mencip­takan daya saing sebagai daerah tujuan investasi. Serta mampu mem­be­rikan layanan terbaik dibidang investasi penanaman modal secara mudah, tepat dan cepat dengan pelayanan terpadu satu pintu,” ungkap Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik.

Sementara itu Gubernur Jatim Sukarwo dalam sambutannya me­nam­bahkan, di tahun 2005, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan Propinsi Jawa Timur mencapai Rp 256,4 triliun. Kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi penyumbang terbesar bagi propinsi ini yang menca­pai 29,1 persen atau senilai Rp 74,6 triliun, diikuti sektor industri pengola­han (27,6 persen) dan sektor pertanian (17,4 persen) dengan nilai masing-masing sektor sebesar Rp 70,6 triliun dan Rp 44,7 triliun.

Besarnya kontibusi sektor perda­ga­ng­an, hotel dan restoran di propinsi ini menunjukkan bahwa potensi sek­tor tersebut sangat menjanjikan dan masih memungkinkan untuk berkem­bang mengingat jumlah penduduk di Jawa Timur mencapai 37 juta jiwa. “Siapapun yang investasi disini tidak akan terganggu oleh ledakan pendu­duk,” tandasnya.

Penghargaan itu diterima lang­sung Bupati Fadeli. Hadir mendampi­ngi­nya Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik serta Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Chairil Anwar. Event malam itu dihadiri sejumlah perwakilan Negara sahabat. Juga Duta besar RI di Swiss Djoko Susilo. “Penghargaan ini adalah buah dari kerja keras semua pihak. Semoga bisa menambah motivasi kami untuk terus meningkatkan pelayanan, “ ujar Fadeli secara terpisah. (Amin.S)

Read More : Lamongan

Walikota Medan

Walikota Medan Ajak Warganya Dukung PSMS

Medan - Walikota Medan  selaku Ketua Umum PSMS Medan Drs H Rahudman Harahap MM mengha­rap­kan dukungan serta doa  restu dari seluruh warga untuk terus mendukung tim berjulukan Ayam Kinanatan, se­hing­ga  bisa  meraih prestasi mem­bang­gakan di ajang Indonesia Super  League (ISL) 2011. Apalagi tim besutan Raja Isa ini akan menggelar serang­kai­an partai tandang di Aceh dan Bandung.

Harapan ini disampaikan Wali­ko­ta setelah menyaksikan PSMS sukes menumbangkan tamunya Persisam Samarinda dengan skor tipis 1-0 di laga keduanya di Stadion Teladan Medan, Kamis (8/12) pe­tang.  Gol  semata wayang itu dice­tak Zulkarnaen  jelang babak perta­ma berakhir sehing­ga membawa PSMS meraih tiga poin penuh.

“Kita mengharapkan dukungan seluruh Warga Kota Medan khusus­nya dan Sumatera Utara umumnya. Dengan dukungan dan doa ini, kita harapkan PSMS bermain lebih baik lagi pada pertandingan berikutnya. Apalagi usai melawan Persisam, PSMS akan menjalani partai tan­dang di Sigli dan Bandung,” kata Walikota.

Menurut Walikota, antusiasme warga untuk menyaksikan pertandi­ng­an sepakbola sangat luar biasa. Hal ini tidak terlepas dari semakin me­ning­kat­nya grafik permainan Mar­kus Horison dan kawan-kawan. Jika perfor­ma ini terus dipertahan­kan dan diting­katkan lagi, Walikota optimis  warga yang akan menyaksi­kan  setiap laga home tim yang juga dijuluki The Killer ini semakin me­ning­kat.

“Kita tidak meragukan soal sim­pa­tik warga Kota Medan terhadap PSMS. Kita lihat saja penonton hari ini  jumlahnya sama banyak ketika mela­wan Mitra Kukar pada laga pertama­nya. Saya yakin jika PSMS kemabli meraih kemenangan pada pertanding­an selanjutnya, jumlah penonton akan lebih banyak lagi,” ungkapnya.

Itu sebabnya Walikota berjanji akan terus memperhatikan  dan memantau seluruh punggawa PS­MS sehingga  tampil lebih kompak lagi, serta me­ning­katkan skill dan teknik bermain. Dengan demikian diharapkannya tim berlambang daun tembakau ini tampil semakin baik dan terus mendulang kemena­ng­an.

Dalam duel versus Persisam,  Ayam Kinantan tampil dominan dan menguasai jalannya pertandingan. Meski Persisam diperkuat sejumlah pemain bintang seperti Cristian “El Locco” Gonzales, Yongki Aribowo dan Eka Ramdani namun anak-anak Me­dan tampil trengginas. Berulangkali  kali Louis Saha mela­ku­kan penetrasi dan memperoleh sejumlah peluang namun gagal menghasilkan gol.

Sebaliknya, El Locco dan Saha tak mampu berkutik karena terus di mar­king dengan ketat oleh pemain bertahan PSMS. Stadion Teladan bergemuruh setelah tembakan keras  Zulkarnaen berhasil merobek jala gawang Persi­sam setelah melaku­kan penetrasi dari sektor kanan Persisam jelang babak perta­ma berakhir.

Di babak kedua, PSMS semakin meningkatkan tempo permainan untuk menambah kemenangan Ter­ca­tat ada tiga peluang yang seharus menjadi gol gagal dimanfaatkan dengan baik pe­main depan Ayam Kinantan. Sampai wasit peniut peluit panjang pertanda pertanding­an ber­akhir, Ayam Kinantan gagal memper­be­sar kemenangan. Meski demikian ribuan pendukung fanatik­nya merasa puas dengan me­ning­­kat­­nya permain PSMS. (Cofri)

Read More : Walikota Medan