Target PT Asuransi Bumida Tahun 2012 Kartu Baru Didistribusikan

Tarakan - PT. Asuransi Bumida menyesepakati antara pemerintah Kota Tarakan di mana program Jam­kes­da 2012 diupayakan untuk tertib 1 bulan setelah kontrak kerjasama di tan­da tangani 1 April bulan setelah kontrka Dinas Kesehatan Kota Tara­kan memperkirakan pada tahun 2012 nanti, kartu baru peserta program jaminan kesehatan daerah (Jamkes­da) Kota Tarakan sudah dapat didistri­busikan oleh badan penyelenggara, tapi kartu lama masih berlaku, karena baru 148 ribu kartu terbit pada tanggal 1 desember 2011, kata kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan Dr. H Khairul kepada eksekutor.

H. Dr Khairul memperkirakan penerbitan kartu Jamkesmas hanya me­makan 1 hari, dengan catatan selu­ruh persyaratanj terpenuhi dengan baik, dengan batasan domisili 1 tahun, jadi yang penting warga harus memi­liki dokumen seperti KTP, Kartu Ke­luarga (KK). Mau tinggal 14 hari di Tara­kan pun asal punya KTP atau KK Tara­kan tetap di jamin.

Tahun ini jamkesda mengalami peningkatan di mana pada tahun 2011 hanya 125 ribu jiwa, tahun ini menjadi 60 ribu jiwa, jadi bagi warga Tarakan yang belum terdaftar sebagai peserta Jamkesda dapat segera mengurusnya melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) masing-masing untuk kepetingan reko­mendasi warga Tarakan, dilanjutkan ke kelurahan, berhubung pada tahun lalu, saat di audit kami di minta data peserta Jamkesda dan tidak bias menunjukkan karena semua proses pengurusan lang­sung ke Bumida, maka pada tahun ini pengurus Kartu Jmakesda setelah RT, kelurahan di lanjutkan ke dinas keseha­tan, setelah itu baru ke Bumida dengan jaminan kesehatan yang lebih fleksibel ini, diharapkan tidak ada lagi warga yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Mandu

Read More : Target PT Asuransi Bumida Tahun 2012 Kartu Baru Didistribusikan

Pencapaian Rata-rata 90 persen

Malinau - Bupati Yansen TP dan Wakil Bupati, Topan Amrullah, belum lama ini menyampaikan Laporang Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ). Penyampaian LKPJ kali pertama duet Yansen TP-Topan Amrullah dilakukan dalam rapat Paripurna Ke-1 Masa Sidang I DPRD Pdt Martin Labo, Wakil Ketua I Jhonny Laing Impang dan Wakil Ketua II Northon Billa. Paripurna dihadiri oleh seluruh anggota dewan, pimpinan instansi dan jajaran muspida serta tokoh-tokoh masyarakat dan partai politik.

Pdt Marthin Labo dalam Paripurna mengatakan, penyampaian LKPJ tersebut merupakan kewajiban konstitusional kepala dan wakil kepala daerah yang akan ditanggapi oleh dewan selambatnya 30 hari setelah disampaikan. LKPJ tersebut, jelas Marthin Labo, selanjutnya akan dibahas oleh panitia khusus (Pansus) yang akan dibentuk Dewan. Pansus ini lah yang nantinya akan membahas sekaligus memberikan catatan dan rekomendasi kepada pemerintah.

“Rekomendasi untuk perbaikan kinerja peme­rintah selanjutnya,” kata Marthin Labo. Dari waktu penyampaian, imbuh Marthin Labo, LKPJ yang disampaikan Ynasen TP dan Topan Amrullah kema­rin paling cepat dibanding daerah lainnya. Penyam­paian LKPJ dilakukan secara bergiliran. Pertama kali disampaikan oleh Wabup Topan Amrullah. LKPJ yang disampaikan kedua pimpinan daerah ini meli­puti 2 buku yaitu buku 1 yang berupa ringkasan umum dan buku 2 yaitu ringkasan lengkap.

Terkait dengan anggaran dan realisasinya, To­pan Amrullah, melaporkan bahwa tahun 2011 untuk sector sebesar pendapatan pemerintah berhasil merealisasikan sebesar Rp 1,647 triliun lebih atau 122 persen persen dari pendapatan tahun tersebut Rp 1,356 triliun lebih. Sedangkan untuk sector belanja, dari anggaran Rp 1,606 triliun pemerintah merealisasikan sebesar Rp 1,237 triliun atau sekitar 77,5 persen. Belanja tersebut, papar Topan Amrullah meliputi belanja operasional, modal dan tak terduga. Untuk belanja operasional anggarannya Rp 905, 452 miliar dan terealisasikan Rp 732, 353 miliar atau 88 persen. Modal Rp 699,154 miliar dan terealisasikan Rp 505,551 miliar atau sekitar 70 persen. Kemudian biaya tak terduga Rp 2 miliar dan realisasinya Rp 24 juta.

Selanjutnya Topan Amrullah juga melaporkan pencapaian-pencapaian kegiatan wajib dan yang menjadi pilihan pemerintah.dari laporan yang disampaikan Topan Amrullah, rata-rata pencapaian atau realisasi program pembangunan secara fisik di seluruh bidang/sector mencapai angka 94,86 persen dan keuangan 90,71 persen dan realisasi keuangan 72,91 persen. Bidang Kesehatan yang memiliki 20 program, fisik 92,87 persen dan keuangan 81,89 persen.

Pekerjaan umum yang memiliki 8 program berhasil merealisasikan 94,76 program fisik dan 75,23 persen realisasi keuangan. Beberapa bidang mencapai realisasi fisik 100 persen, misalnya disdukcapil dengan realisasi anggaran 94,3 persen, Sosial dan realisasi keuangan 92,87 persen. Tapi ada juga yang realisasinya dibawah 70 persen yaitu BPMD yang realisasi fisik hanya 68,91 persen dan keuangan 60,22 persen.

Sementara itu, untuk urusan pilihan pencapaian­nya rata-rata antara 80 hingga 90 persen. Pertanian misalnya, yang memiliki 13 kegiatan realisasi fisik mencapai 95,64 persen dan keuangan 90,16 persen. Kehutanan dan perkebunan dengan 6 kegiatan, realisasi fisik 90,58 persen dan keuangan 80,91 persen. Sedangkan Ekonomi dan Sumber Daya Mineral realisasi fisik mencapai 92,63 persen dan keuangan 86,94 persen. Terakhir bidang perda­gangan dengan 9 kegiatan. Adapun capaian kinerja bidang perdagangan untuk fisik sebesar 94,63 persen dan keuangan 77,05 persen.

Diungkapkan Yansen TP diawal laporan, pemerintah untuk tahun 2011 melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh pemerin­tah terdahulu yaitu pada Desember 2011. Namun demikian dalam RAPBD Perubahan sebagian program Pemerintah baru mulai dimasukkan.

Ada 3 program strategis yang dilaporkan Yansen TP, dilaksanakan pemerintah dalam tahun 2011, yaitu dibidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Malinau tengah membangun sekolah menengah umum kebangsaan yang peletakkan baru pertama­nya dilakukan oleh gubernur Kaltim pada tanggal 26 November tahun 2011 yang lalu. “Sekolah kebang­saan ini menjadi sekolah unggulan bagi putra-putri terbaik kabupaten Malinau dimana model pendidikannya mengedapankan pembentukkan karakter (character building),” jelas Yansen TP. Sekolah tersebut, tambahnya diharapkan mampu membentu kemampuan intelektual dari siswa, membentuk akhlak dan menumbuhkan jiwa nasionalisme dengan berbasiskanbudaya bangsa yang berbhineka tunggal ika. “Hal ini sangat penting mengigat daerah kita ini berada diwilayah perbata­san,” tegasnya.

Kemudian dibidang pemerintah, untuk mengim­ple­men­tasikan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN guna mewujudkan good government dan clean governance pemerintah daerah terus melakukan pembinaan disiplin dan kinerja kepada seluruh pegawai negeri sipil diselu­ruh SKPD serta kecamatan baik di perkotaan mau­pun perbatasan.

Selain itu untuk meningkatkan kinerja SKPD, pemerintah daerah saat ini tengah melakukan peni­laian kepada seluruh SKPD yang meliputi empat aspek yaitu aspek pengelolaan tuposi, aspek pe­nge­lolaan sdm, aspek pengelolaan keuangan dan aspek pengelolaan aset. Upaya ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa kontruksi opini pemerintah daerah dibangun oleh kontruksi opini SKPD sehingga jika opini terhadap SKPD baik maka opini terhadap pemerintah daerah pun akan baik.

Upaya lainnya yang sangat starategis dalam bidang pemerintah adalah diterbitkannya peraturan bupati malinau nomor 13 tahun 2011 tentang penyerahan 31 urusan kepada pemerintah desa dan peraturan bupati nomor 14 tahun 2011 tentang pendelegasian kewenangan kepada pemerintah kecamatan serta diterapkannya aplikasi electronic government.

Dibidang pemberdayaan masyarakat, Yansen TP menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan model gerakan desa membangun (Gerdema) sebagai model pembangunan daerah tahun 2011-2016 pelaksaannya masih pada tahapan persiapan antara lain, pelatihan sakmat dan sekcam, pelati­han substansial gerdema bagi aparatur desa, BPD dan LPM, pelatih dan penempatan satgas ger­dema, penyusunan pedoman gerdema, penyusu­nan tipologi desa, penyusunan system informasi geografis pedesaan, pemetaan perma­sa­lahan desa, pelimpahan kewenangan pada pemerintah kecamatan, penyerahan urusan kepada pemerintah desa, aplikasi elekronik government, penyeleng­ga­raan forum perencanaan partisipatif pambangu­nan desa (FP3D) dan kegiatan lainnya yang mendukung persiapan pelaksanaan model gerde­ma.

Terakhir bidang kesehatan, dalam rangka per­cepatan realisasi komitmen daerah yaitu mewu­jud­kan rumah sakit daerah sebagai rumah sakit rujukan, Yansen TP menyampaikan bahwa peme­rin­tah daerah melalui manajemen rumah sakit umum daerah telah melakukan langkah-langkah strategis khususnya berkaitan dengan perbaikan manajemen, pelayanan, fasilitas rumah sakit, tenaga dokter dan medis serta kesejahteraan seluruh stafnya. Melalui berbagai langkah tersebut, maka saat ini RSUD Malinau telah lulus akreditasi nasional yang diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan. AR

Read More : Pencapaian Rata-rata 90 persen

Potensi Perikanan Perlu Dimanfaatkan Optimal

Berau - Berau memiliki (SDA) sektor perika­nan yang begitu besar, baik laut maupun sungai. Potensi ini seharusnya membuat nelayan makin sejahtera. Namun fakta di lapangan memang ber­beda. Kesejahteraan nelayan masih jauh dari yang diharapkan.

Terkait dengan hal ini anggota Komisi III DPRD Berau Bidang Pembangunan Dan Kese­jah­teraan Rakyat, Warsito SPd, mengharapkan Pemkab Berau melalui SKPD terkait dapat men­dongkrak Sumber Daya Manusia (SDM) para ne­la­yan, dengan lebih mempertajam program pembinaan SDM serta mendukung peningkatan ber­bagai fasilitas sarana dan prasarana diper­lu­kan di sektor diwujudkan di lapangan.

“Khusus untuk program pelatihan arahan kami dapat ditempuh dengan upaya mengalihkan budaya pemanfaatan sumber daya ikan dari pola tangkap menjadi pola budidaya. Disamping kami menyarankan perlunya upaya menjaga kelesta­ri­an seperti berbentuk pelatihan keterampilan pemanfaatan limbah ikan. Melalui upaya pemga­yaan manfaat sumber daya diantaranya menjadi­kan tepung ikan, pakan ternak dan lainnya,” te­rang Warsito baru-baru ini.

Sementara tambahnya, dukungan sarana pra­sa­rana dimaksud diantaranya dengan men­du­kung penambahan Tempat Penampung­an Ikan (TPI) di sentra-sentra produksi perikanan, yang disesuai­kan kebutuhan masing-masing kecamatan. “Seperti Kecamatan Pulau Derawan dari pengama­tan kami masih harus memerlukan dukungan serius untuk memacu pengelolaan­nya, diantara­nya perlu ditunjang lembaga sim­pan pinjam, evaluasi kualitas ikan, kestabi­lan pe­masaran dan harga jual beli khususnya harga lelang ikan dari oara nelayan dan agen penam­pung,” jelas Warsito.

Menyinggung telah hadirnya Perda Retribusi Izin Perikan dan Tempat Pelelangan Ikan, dikatakan Warsito karena landasan berpijaknya sudah jelas, maka perlu ditunjang tenaga ope­rasional dilapa­ngan dengan memilki SDM me­ma­dai guna mendukung optimalnya perapan Perda. AR

Read More : Potensi Perikanan Perlu Dimanfaatkan Optimal

Indahnya Masjid Pondok Hijau Permai, Kota Bekasi

Hadits riwayat Usman bin Affan ra: ”Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena mengharapkan keridhaan Allah SWT, maka Allah Swt akan membangun untuknya sebuah rumah di surga.” (H.R Bukhari dan Muslim)

Jakarta - Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam. Kebera­da­an­nya sangat vital seka­li. Bahkan dibe­be­rapa tempat, masjid dibangun dengan cukup be­sar, harapannya adalah agar mampu menampung jamaah yang banyak saat beribadah.

Masjid Jami’ Pondok Hijau Per­mai adalah masjid yang terle­tak di  peru­ma­han Pondok Hijau Permai, Kelurahan Pe­ngasinan, Kecama­tan Rawalumbu, Kota Be­kasi. Mas­jid ini memiliki mena­ra yang begitu gagah dan indah dengan karakte­ristiknya menyeru­pai menara Mas­jidil haram deng­an daya tampung sekitar 3000 jamaah.

Tiap malam hari kawasan mas­jid ini terlihat terang bende­rang dipenuhi hiasan cahaya lampu, terutama lampu menara Masjidnya terang benderang keli­ha­tan menju­lang sehingga pe­ngun­jung seakan-akan berada dikawasan Masjidil Haram. Bebe­rapa bagian masjid yang masih dalam tahap pemba­ngunan ini berdasarkan filosofi ini dan itu.

Pembangunan Masjid ini un­tuk me­wadahi fungsi utamanya se­ba­gai tempat ibadah dan didu­kung fasilitas lainnya. Dengan demikian masjid akan hidup oleh berbagai aktivitas yang terjadi di dalamnya. Untuk mengakomo­da­si se­luruh aktivitas tersebut maka bangunan masjid dikembangkan menjadi 2 lantai.

Lantai 1bersifat lebih privat untuk kegiatan ibadah yang mem­bu­tuhkan ketenangan (hablum­minallah) se­dang­kan lantai 2 ber­sifat lebih publik untuk kegiatan muamalah yang melibat­kan inte­rak­si antar manusia (hablum­mi­nan­naas).

Pemilihan material berupa be­ton dan kaca untuk membentuk frame, me­negaskan entrance, memberikan pen­cahayaan maksi­mal bagi ruang, seka­li­gus mem­beri kesan bersih dan terbu­ka menyam­but setiap jamaah yang da­tang.

Bentuk bangunan Masjid ini meru­pakan perpaduan tipikal mas­jid Taj Ma­hal (India) untuk memberi kesan modern. Namun tetap tidak meninggalkan nilai-nilai lokal. Se­dangkan bahan pem­bangunan Mas­jid ini dipilih bahan beton dan metal Kalzip un­tuk kemudahan pa­da sistem kons­truksi maupun kece­pa­tan da­lam pengerjaannya. 

Keramahan dan kenyamanan juga diwujudkan kemudahan ak­ses bagi pa­ra jamaah di tiap rua­ng­an Masjid ini, selain itu juga ke­muda­han sirkulasi pa­da site mau­pun sir­kulasi dalam bangu­nan.

Pembangunan Masjid Jami’ Pondok Hijau Permai dianggarkan menelan da­na besar. Koordinator Penggalang Da­na, H. Muhammad Nadjib menjelas­kan, pembangu­nan dilaksanakan dalam dua ta­hap.

Tahap pertama telah rampung dan nampak bangunan dua lantai secara ko­koh. Dana pun sudah mam­­pu dise­diakan dari swadaya masyarakat dan bantuan sukarela para donatur.

Tahap dua pihaknya memfo­kus­kan untuk lantai satu dan dua. Tahap dua ini direncanakan akan menelan dana be­sar. Dana itu akan dicari melalui le­lang amal. “Ka­mi akan melakukan lelang amal tahap dua. Mudah-muda­han berja­lan lancar sehingga masjid ini dapat digunakan secepatnya,” ucap H. Muham­mad Nadjib bebe­rapa waktu la­lu pada Patroli.

Ia menyebutkan, dana tahap dua itu akan digunakan untuk pe­ngadaan ku­sen, daun pintu/jen­de­la, lubang angin bahan alumu­nium dan rangka atap ba­ja ringan. Selan­jutnya, pagar teras dan tang­ga alu­munium, lantai, kubah dan mo­mo­lo alu­munium, pengecatan, ke­ramik dan upah ker­ja.

“Selain penyediaan material yang memerlukan dana besar, juga untuk membayar upah tenaga kerja,” kata H. Muhammad Nadjib.

H. Muhammad Nadjib meng­imbau kaum muslimin untuk men­dermakan se­bagian hartanya di ja­lan Allah Swt melalui sodaqoh dan infaq. “Insya Allah dengan dukungan segenap kaum musli­min se­cara ikhlas dan sungguh-sungguh, pem­­bangunan masjid dua lantai ini akan se­lesai lebih cepat,” jelasnya.

H. Muhammad Nadjib me­nyam­pai­kan terima kasih atas partisipasi kepada para derma­wan dan dona­tur sehingga pada tahap pertama telah rampung de­ngan berdirinya bangunan dua lantai se­cara kokoh.

Namun tidak menutup ban­tuan yang datangnya dari eksekutif di lingkungan Pemkab Bekasi serta ma­syarakat lain­nya. “Kami mengu­capkan terima kasih ke­pa­da para masyarakat dan donatur yang telah menyisihkan sebagian harta­nya untuk pembangunan mas­jid ini. Dan berharap agar pa­ra pejabat Pem­kab Be­kasi juga ter­ketuk hati­nya untuk sama-sa­ma memberi­kan kontribusi bagi pem­ba­ngunan masjid ini,” harapnya. Irvin Pramono

Penyampaian Infaq dan Shoda­qoh :

Secara tunai di antar langsung ke sekretariatan Masjid Jami’ Pon­dok Hijau Permai di peruma­han Pondok Hijau Per­mai, Kelura­han Pengasinan, Keca­matan Ra­wa­lumbu, Kota Bekasi, Jawa Ba­rat.

Atau menghubungi:

1. Bapak H. Muhammad Nadjib. No. HP 0852 8852 2397

2. Bapak Darmansyah No. HP 0813 1920 7795

3. Bapak Supari No. HP 0812 9333 558 (sepupu Irvin Pramono, ketua koordinator liputan biro Patroli)

Read More : Indahnya Masjid Pondok Hijau Permai, Kota Bekasi

Gatot : Pemprovsu Hasil Perjuangan Pendahulu

Medan - Puncak acara Hari  Ulang Tahun Pempropsu ke 64, Senin, (16/4) diawali dengan  sidang Paripurna DPRD SUmut yang dibuka Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun didam­pingi Gu­ber­nur Sumatera Utara Gatot Pujo Nug­roho, ST, keempat Wakil Ketua DPRD SU Ir Chaidir Ritonga, MM,  Sigit Pramo Asri, SE, Ir. Kamalud­din Harahap, MSi, dari Muhammad Afan, SS,  Sekda Provsu dan FKPD Prov­su, Mantan Gubsu, Man­tan Sekda­provsu.

Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho da­lam sambutannya mengatakan, Peri­nga­tan hari jadi yang sangat berse­jarah ini pantas di syukuri masyarakat Sumut.

Mengenang kilas balik terbentuk­nya provinsi Sumatera Utara yang diawali dengan sidang pertama komi­te nasio­nal daerah yang menetapkan pemben­tukan Propinsi Sumatera yang dibagi menjadi sub Provsu, Pro­pinsi Sumatra Te­ngah,dan sub Pro­pin­si Sumatera  Selatan.

Dikilas balik ini, Gatot juga menga­takan, tahun 1948 melalui penetapan undang-undang No 10 sub propinsi yang dimaksud ditetapkan menjadi daeah otonomi dan wilayah Suma­tera utara yang meliputi eks ke residenen Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli.

Selanjutnya, pada tahun 1956 Aceh menjadi otonom setingkat propinsi se­hinggga konsekwensinya wilayah Su­mut  ditata ulang ulang kembali deng­an mengurangi wilayah Aceh sehingga wilayahnya tingal eks keresiden Suma­tera Timur dan Tapanuli dan sampai saat ini eksis dan utuh sebagai satu wi­la­yah propinsi.

Masih diungkapkan Gatot, tatanan penyelenggaraan pemerintah tingkat kabupaten di Sumut  tahun 1956 di­ben­tuk daerah otonom setingkat kabu­paten yang meliputi  kabupaten kabu­paten Tapanuli Tengah, Taput, Tapsel, Nias, Langkat, Karo, Deliserdang, Si­ma­lu­ngun, Asahan dan Labuhanbatu sesuai dengan undang-undang  tahun 1956. Sedangkan pemerintahan se­ting­kat kota dibentuk daerah otonom kota Me­dan, Pematangsiantar, Sibol­ga, yang dibentuk berdasarkan un­dang-undang  No 8 tahun 1956.

Kemudian kota kecil meliputi Tan­jungbalai, Binjai dan TebingTinggi, ber­da­sarkan undang-undang No 9 tahun 1956 seiring dengan perkembangan dan kemajuan daerah untuk  pertama sekali dilakukan pemekaran kabupten Tapanuli Utara menjadi kabupaten Dairi dengan undang undang no 4 tahun 1964 dan disusul kemudian tahun1998 dengan pemekaran kabu­paten Mandai­ling Natal dan Tobasa.

Disamping keinginan untuk mewu­judkan pemekaran untuk daerah kabu­paten terus berkembang dari tahun 2003-2008 hingga akhirnya berjum­lah  25 kabupten dan 8 kota.

Melalaui renungan bersejarah ini ujar Gatot, betapan gigihnya pengga­gas dan pejuang untuk membentu Suma­tera Utara dan kabupten/kota.

Diusia provinsi Sumatera Utara yang ke 64, lanjut Gatot, kemajuan te­rus me­ningkat khususnya pada tahun 2011 yang mana indikator ekonomi makro maupun sosial. Dibi­dang pere­konomi­an laju pertumbuhan menca­pai 6,58 persen, atau lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 6,10 per­sen dan dita­hun 2012 ditargetkan men­jadi tum­buh menjadi7persen se­tingkat inflasi  2011 sebesar 3,67per­sen.

Dari sisi neraca lanjut Gatot, perda­gangan  luar negeri tahun 2011 sumut surplus 6,93 miliar US dollar. Artinya, hal ini disumbangkan dari sektor ekspor dengan volume 8,16 juta ton senilai 11,88 miliar US dolllar dan volume import sebesar 6,71 juta ton  atau senilai 4,95 US dollar. Sedangkan ditingkat pengganguran terbuka su­mut berada pada  di posisi 6,37persen atau lebih rendah diban­ding tahun 2010 sebesar 8,0 persen.

Melihat penurunan jumlah pendu­duk miskin di Sumut kata Gatot, seja­lan  dengan perbaikan indikator  makro ekonomi, dari data  yang dimiliki pada tahun 2011 sejumlah 10,83 persen le­bih rendah jika dibandingkan dari tahun 2010 sebesar 11,31 persen. Jum­­lah pen­duduk  miskin ini diha­rap­kan tahun 2012 turun 7 persen.

Sedangkan program 2013, Plt Gub­su  bertekad mewujudkan masya­rakat Sumut yang beriman dan bertak­wa ke­pada Tuhan yang maha esa me­lalui dukungan pelayanan publik de­ngan terwujudnya good governance dan clean government ujar Gatot.

Dikatakan Gatot, keberhasilan pem­bangunan dan program adalah merupa­kan buah dari kerjasama kita semua. “Terimakasih atas partisipasi yang telah diberikan bagi keberhasilan pembangu­nan propinsi Sumatera Utara yang kita cintai ini, sebut Gatot.

Kedepan sebut Gatot, pembangu­nan terus kita lanjutkan dengan target pem­bangu­nan tahun 2013 dengan ber­bagai komitmen yakni diantaranya, meningkat­kan infrastruktur dan pe­ngem­bangan wilayah, program MP­3EI, komitmen me­wujudkan masyara­kat Sumut yang punya masa depan, komit­men mewujudkan masyarakat Sumut yang tidak sakit, masyarakat yang tidak bodoh, masya­ra­kat tidak lapar dan program lainnya.

Usai Plt Gubsu memberikan kata sam­­butannya, acara dilanjutkan pe­nye­rahan cendara mata pada manta mantan gubernur, wakil gubernur, dan juga sekda Provinsi Sumatera Utara. Dilanjutkan de­ngan makan siang ber­sa­ma.

Sementara itu Ketua DPRDSU Drs H Saleh Bangun mengatakan, mem­pe­ringati Hari Jadi ke-64  Provinsi Su­mut mem­punyai makna dan arti  se­de­­mikian signifikan selain untuk mem­pererat silaturahim secara kon­frehensif dikalang­an wakil rakyat/DP­R­DSU, ekse­kutif dan lainnnya dan juga meng­ingatkan kita akan kemaju­an kemajuan yang telah dicapai oleh pemeritahan selama 64 tahun.

Dikesempatan itu Saleh Bangun juga mengurai singkat seputar berdiri­nya provinsi Sumut setelah terpisah dari Aceh. Kemudian Ketua DPRDSU ini, me­nyebutkan seputar kemajuan yang telah dicacapai daerah ini. Baik telah dilakukan eksekutif dalam hal pemerintahan Sumut mau pun oleh pi­hak swasta.

“Kita berharap  kemajuan dalam pem­bangunan kedepan akan terus ber­kem­bang sehingga manfaatnya akan dirasa­kan secara langsung oleh ma­sya­rakat,” ujarnya. (Cofri Sianturi)

Read More : Gatot : Pemprovsu Hasil Perjuangan Pendahulu

Pemekaran, Berau Alokasikan Rp 10 Miliar

Berau - Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berau yang baru berkisar Rp 100 miliar me­nye­babkan Pemkab Berau hanya bias meng­alokasikan dana Rp 10 miliar dalam untuk men­dukung perwujudan pemekaran Kabupaten Pesi­sir Selatan.

Besaran angka itu ditetapkan mengacu pada aturan-aturan yang ada, termasuk melihat daerah lain yang sudah lebih dahulu dimekarkan, dian­ta­ranya seperti Kabupaten Tanah Tidung peme­karannya hanya sekitar Rp 5 miliar. Demikian hal menarik lainnya dari dibahasnya kekurangan persyaratan pemekaran Kabupaten Berau Pesisir Selatan oleh DPRD-Pemkab Berau, beberapa wak­tu lalu.

Mendengar penjelasan itu anggota DPRD Be­rau dalam rapat dipimpin ketua dewan Ir Erlita Her­lina didampingi wakil ketua H Saga dan wakil ketua H Muharam SPd, mengharapkan bila peme­karan terealisasi, Pemkab Berau tidak langsung me­lepas daerah yang dimekarkan. Harapan itu didasari pada Kepmen Nomor 78 Tahun 2007, dimana pasca dimekarkan daerah tersebut masih harus digandeng kabupaten induk selama 2 ta­hun.

Menurut Wakil Ketua DPRD Berau H Muharam SPd sesuai target disepakati antara Pemkab Berau dan dewan paling lambat 2 minggu semua persyaratan kekurangan sudah harus diajukan ke Provinsi Kaltim. “Ini sudah menjadi target kita, agar usulan permohonan rencana pemekaran Be­rau bias masuk prioritas seperti rencana peme­karan Mahulu,” terang Muharam.

Terkait besaran dana hibah dukungan awal ren­cana pemekaran, dikatakan Muharam, meng­ingat perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Be­rau baru kisar Rp 100 miliar, karenanya Pem­kab Berau hanya bias mengalokasikan dana Rp 10 miliar dalam mendukung perwujudan peme­ka­ran Kabupaten Pesisir Selatan.

Besaran angka ditetapkan bukan tidak ada da­sar, tapi juga sudah mengacu aturan, termasuk me­li­hat daerah lain yang sudah lebih dahulu dime­karkan diantaranya seperti Kabupaten Tanah Tidung yang pemekarannya hanya senilai Rp 5 mi­liar.

Wakil Rakyat Bumi Batiwakkal dalam rapat di­pim­pin ketua dewan Ir Elita Herlina didampingi wakil ketua H Saga dan wakil ketua H muharam SPd, beberapa waktu lalu mengharapkan bila pe­mekaran terealisasi, maka Pemkab Berau tidak lang­sung melepas daerah yang dimekarkan.

Harapan itu didasari pada aturan terkait, se­per­ti Kepmen Nomor78 tahun 2007, dimana pas­ca dimekarkan daerah tersebut masih harus di­gan­deng kabupaten induk selama 2 tahun. Dika­takan anggota kamisi III Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Barhanuddin, merujuk Kepmen Nomor78 tahun 2007semua sudah jelas diatur penggarisan mendukung pembinaan ke­pa­da daerah yang dimekarkan.

“Semua itu saya yakin bila kita merajut dengan pasti Kepmen Nomor 78 Tahun 2007 semua su­dah jelas diatur penggaris mendukung pembina­an kepada daerah yang dimekarkan,” jelas ang­gota Komisi III DPRD Berau Barhanuddin.

Sementara itu Sekda Berau Drs H Jonie Mar­hanyag mengatakan itu sudah memang menjadi kewajiban kabupaten induk untuk tidak melepas begitu saja bila sudah terwujud wacana peme­ka­ran dimaksud. “Untuk pembinaan kami tentu akan tetap memperhatikan karena memang se­suai aturan selama 2 tahun setelah pemekaran, daerah induk masih tetap bertanggung jawab un­tuk pembinaanya. Disamping semua aturan yang ber­laku terkait pemekaran tetap menjadi perha­tian kami untuk mengimplementasikannya di lap­angan,” terang Sekda Jonie Marhansyah.

Menyikapi harapan itu pimpinan dewan me­nya­takan dewan mendukung penuh dan meng­ha­rapkan Pemkab Berau harus bisa secepatnya un­tuk dapat memenuhi semua persyaratan yang dinilai masih kurang. AR

Read More : Pemekaran, Berau Alokasikan Rp 10 Miliar

SUDAHI PENDERITAAN PAHLAWAN DEVISA

Oleh : Yana Mulyana (Kabiro Patroli Cianju)

Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya; bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan; bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia,termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan mertabat menusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia; bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan  dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak  asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional;ini dalam pembukaan Undang _undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. disebutkan bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia; sungguh indah dibaca undang –undang tersebut, dan memberikan angin surga bagi tenaga kerja Indonesia khusus yang bekerja diluar Negeri namun pada kenyataanya hanya sebuah kamuflase, alias ke pura2an, untuk menutupi sebuah kenyataan yang dipelupuk mata jelas terlihat namun yang dirasakan oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Luar Negeri khususnya di Saudi Arabia, banyak mengalami penyiksaan dari mulai diperkosa majikan hingga hamil, penyiksaan, gaji tidak dibayar, hilang kontak dengan keluarga, pelecehan sexsual, hingga ajal menjemput menerima hukuman pancung dari Pemerintahan Saudi Arabia, yang selanjutnya Pemerintahan Indonesia tidak bisa berbuat banyak hanya cukup mengucapkan turut berduka cita yang katanya Pemerintah siap melindungi kepada Warganya, jelas disini bahwa dibuatnya undang-undang untuk melindungi hanya sebuah kebohongan.contoh besar Ruyati yang dihukum pancung.    

Mati memang takdir. Kematian paling indah adalah tanpa sakit dan saat ibadah. Itu yang iba dalam kematian saudara kita Ruyati Bin Satubi di Saudi Arabia. Dia dihukum qisas. Dipancung karena divonis bersalah. Membunuh majikan dan tidak dimaafkan keluarganya.

Duka mengiring kematiannya. Tidak hanya keluarga, tetapi juga segenap warga bangsa ini. Di Sabtu yang terik, pahlawan devisa, mujahid yang berjuang untuk keluarga, terpisah nyawa dari raganya. Beliau dieksekusi. Dipenggal kepalanya.

Kematian ini sangat dramatis. Di tengah hukuman mati dikesankan agar tidak sadis dan tidak barbarian (kalau tidak dihapuskan), ternyata warga kita mengalami itu. Kematiannya lambat diketahui negara dan keluarga. Dan setelah almarhumah, baru simpati dan sumpah-serapah terhadap negara Arab dan Indonesia mengalir dimana-mana. Insyaallah surga bagimu saudaraku.

Ruyati adalah ruh hati. Dia gantungan jiwa dari ayah dan ibu yang melahirkannya. Biar hidup dalam kemiskinan di kampung, Ruyati merupakan pelita hati. Itu jika merujuk nama ibu yang berakhir tragis di Arab Saudi ini.

Ruyati merupakan jimat (ruqyah) bagi anak-anaknya. Pepunden yang patut jadi panutan. Dia bak batu karang yang tegar di tengah himpitan dan kesulitan hidup. Dia penguat keluarga. Ditinggal suami kawin lagi tak mengecilkan niatnya. Tanpa kelu dia besarkan dan sekolahkan tiga anaknya. Termasuk mempersiapkan bekal hidup Irwan, si bungsu, yang kini menempati rumah serta punya angkutan umum untuk menafkahi keluarganya.

Ruyati adalah mantera sekaligus doa yang ijabah. Kematiannya tidak sia-sia. Dia melahirkan gema. Kemanusiaan bela-sungkawa. Dan seorang manusia terhindar dari nasib serupa. Darsem ditebus pemerintah dengan nilai yang tak terbayangkan baginya, Rp 4,7 miliar. Ruyati merupakan martir. Tanpa ‘pengorbanannya’ semua itu muskil terjadi.

Bagi pemerintah Indonesia, kematian Ruyati ibarat cermin untuk berkaca dan berkaca lagi. Introspeksi diri agar tidak acuh dan hanya berwacana. Gegabah terhadap nasib rakyatnya. Sebab berjuta-juta para pejuang devisa itu menyebar di berbagai negara. Memberi sumbangan negara setidaknya Rp 42 triliun. Diprediksi meningkat hingga Rp 65 triliun/tahun, tapi perhatian dan apresiasi sejauh ini amat rendah. Mereka seperti manusia terbuang dan dibuang.

Ini merupakan kegagalan pemerintah untuk kesekian kalinya. Gagal memenuhi kewajiban melindungi. Gagal menyediakan pekerjaan bagi warganya. Jika itu mampu diberikan, tak akan ada yang berkeinginan untuk jauh dari rumah tinggal. Apalagi harus berkalang tanah di negeri asing yang tak dikenalnya.

Kebijakan itu hampir pasti tidak mujarab. Sulitnya lapangan kerja di dalam negeri adalah akar masalah. Murahnya tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan adalah soal lain yang membuat aturan itu akan dilanggar. Adakah memang itu harapan pemerintah? Jika terjadi kasus serupa bisa lempar tanggungjawab? TKI layak dipersalahkan?

Pemerintah terkesan instan dalam menanggapi tiap persoalan. Belum ada langkah preventif. Jika akar masalahnya lapangan kerja dan soal pendapatan, kenapa tidak fokus untuk all-out membenahi itu. Program-program pemborosan yang koruptif kenapa tidak distop untuk dialokasikan ke sektor ini.

Banyak kementerian yang harusnya dihapuskan, seperti Kementerian Sosial yang tidak jelas pekerjaannya. Transmigrasi tidak perlu ada lagi. Kementerian Koperasi bisa diarahkan sebagai distributor produk rakyat, membuka swalayan di tiap desa atau kecamatan untuk membendung dominasi swalayan asing. Dan ini menyerap tenaga kerja tinggi, selain memberdayakan produk dalam negeri.

Kini masih ada 26 WNI lagi yang akan menghadapi ancaman serupa. Dan itu baru di Saudi Arabia. Belum yang tersebar di negara-negara lain. Memang kita malu disebut sebagai ‘negara babu’. Tapi karena pemerintah tak kunjung berbenah, memanfaatkan kekayaan negeri ini digunakan mengangkat harkat dan martabat bangsa ini, maka rasa malu itu menjadi tragic-komedi. Malu tapi mau apalagi karena terpaksa.

Kini Ruyati telah tiada. Hujatan dan pujian tak berguna lagi. Hanya doa yang perlu dipanjatkan. Semoga amal ibadahnya diterima Gusti Allah. Dan mudah-mudahan pemerintah negeri ini membentuk Satuan Tugas untuk membuka lapangan kerja agar warga ini tidak berhasrat menjadi TKI. Bukan Satgas Perlindungan TKI yang terkesan basa-basi.

Read More : SUDAHI PENDERITAAN PAHLAWAN DEVISA

Desa Kempek Gempol Dalam Lomba Desa

Cirebon - Berbagai persiapan menghadapi peserta lomba dari perwakilan Kecamatan Gempol tingkat Kabupaten Cirebon, dari bidang PKK, Pemerintahan Desa, Keamanan, Sosial budaya perekonomian menjelang ke datangan tim ketua monitoring 4 lomba Desa dari kabupaten Cirebon diantaranya dari unsur perangkat Desa, BPD. LPMD, MUI, Karang Taruna, PKK.

Menurut kepala desa Kempek Sambudi beserta perangkat Desa, BPD, LPMD, Karang Taruna, Unsur MUI Desa bersama para PKK mengatakan, memasuki ke tiga dalam lomba desa kali ini menggelar kegiatan sosial melaksanakan Sunatan masal bagi anak yang tidak mampu dan Siramah rohani malam harinya, katanya.

Sambudi berharap, semoga semuanya bisa bermanfaat, dan dalam pelaksanaannya bisa membawa kemajuan baik bidang Insfratuktur maupun lainnya untuk kemajuan Desa Kempek tercinta ini, juga terimakasih atas kepercayaan maupun dukungan untuk menunjuk Desa Kempek tempat lomba tingkat kabupaten Cirebon, harapnya. Charudin, Mak,Di

Read More : Desa Kempek Gempol Dalam Lomba Desa

SDN 1 Favorit Juara Olahraga

Cirebon - Mengkader atlit itu perlu kesabaran dan keuletan dalam membimbingnya, mencari bakat atlit andalan yaitu lebih bagus dari usia ma­sih anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, dengan semangat dan gigih dalam membina para atlit siswa, seperti SDN 1 Lurah Plum­bon, kabupaten Cirebon selalu menjadi langganan juara dalam lomba olahraga.

Kesuksesan SDN 1 Lurah Plumbon tak lepas dari dukungan dari beberapa pihak antara lain guru olahraga Dul KaraimS.Pd persama kepala SDN Lurah Suhendi S.Pd, juga para guru-guru dan dukungan ketua komite Warto SE, serta jajarannya. Andalan bagi SDN 1 Lurah Plumbon yaitu bidang Olahraga Bulu Tangkis dan Futsal.

Menurut Suhendi S.Pd, Kepala SDN 1 Lurah mengatakan, dengan di dampingi para Guru para atlit siswa Futsal pernah meraih juara satu antar UPT Pendidikan yang terdiri dari Kecamatan Plumbon, Depok, Jamblang dan Kelangenan yang diselenggarakan oleh Griya Suwalayan Jamblang Cirebon. dalam rangka hari jadinya. Dukungan serta pembinaan dari kepala UPT Pendidikan plumbon Drs. H. Dedy Warsadi MM, bersama pengawas olahraga Tatan S.Pd, kata­nya.

Saya sangat hargai dan rasa terimakasih yang tiada terhingga atas perjuangannya dalam pembinaan atlit sehingga bisa meraih perestasi dalam lomba tersebut, dan mengikuti lomba olimpiade seni nasional (OSN) kemarin yang diselenggarakan kabupaten cirebon sehingga SDN 1 Lurah Plumbon bidang olahraga bulu­tang­kis meraih prestasi ke tiga, singgel putra dan putri antara kecamatan dalam kabupateh cirebon, lanjutnya.

Untuk kegiatan ekstrakulikuler dalam bidang Pramuka selaku pembina H. Kadina S.Pd, dan Sugini S.Pd Sistem riley panggilan guru, siswa sert­a jadwal pelajaran mengacuh sistem kompu­terisasi sehingga para siswa dalam belajar lebih teratur, tertib, nyaman dalam kegiatan belajar mengajar (KBM), dengan teratur waktu. Mari kita dukung bersama tingkatkan prestasi kedepan lebih baik, jelasnya. Chaerudin/Suharto, Mak

Read More : SDN 1 Favorit Juara Olahraga

Desa Karangsari Juara LomDes

Cirebon - Lomba De­sa (lomdes) Kab. Cirebon tahun 2012 telah digelar serempak dibebe­rapa ke­camatan. De­sa Karangsari Ke­ca­matan Weru telah melaksana­kan lomba desa (lomdes) dengan baik dan tertib. Acara pembu­kaan ber­langsung di halaman kantor desa diawali oleh sambutan-sambu­tan.

Drs. Imam Santoso, MM Ca­­mat Weru dalam sambutannya me­nga­ta­kan, Kecamatan Weru yang diwakili oleh Desa Karangsari ini da­pat meraih juara sekabupaten, hara­pan ini disam­paikan oleh kades (kuwu) Desa Ka­rangsari Yusuf mela­lui kata sambu­tan dan laporan kebe­ra­daan desanya. Baik fisik, ekonomi, pendi­dikan, kese­ha­tan, katanya.

Dari sisi ekonomi masyarakat Desa Karangsari banyak aktivitas dalam Ho­me Industri seperti  tahu, sujen, ke­raji­nan, rotan, tenun tradisio­nal, kraji­nan jil­bab, renda krudung, krem­bong. De­ngan kegiatan ini ma­sya­rakat Desa Ka­rangsari tidak ada yang nganggur. Se­tiap tahunnya kerap mengadakan khi­tanan masal gratis dengan swadaya ma­­syarakat, kata­nya.

Selain itu, dbidang olahraga yaitu bo­la volly, Karangsari meraih juara tingkat nasional sebanyak empat kali. Begitu juga dalam sepak bola ada war­ga Desa Karangsari yang menjadi personal tim nasional, lanjutnya.

Ketua tim penilai Lomdes tingkat Ka­bupaten Cirebon tahun 2012 H.A. Sut­risno, M.Si. dalam sambutannya berha­rap Desa Karangsari berulang men­jadi juara tingkat Kabupaten se­bagai­mana pernah dialami pada tahun 1974 lalu, katanya.

Menjelang penilaian di dalam kan­tor desa ketua tim memperkenal­kan ang­­gotanya dari masing-masing bi­dang antara lain pendidikan ekono­mi, pem­berda­ya­an, kamtibmas, pe­me­rin­tahan dan seterusnya.

Yusuf,  kepala desa Karangsari me­­ngatakan, semoga keberhasilan be­ra­da di Desa Karangsari. Selain po­tensi-poten­si yang tadi disebutkan juga ada grup ke­senian seperti wayang, tari to­peng dan lain-lain. Semoga Desa Ka­rangsari dapat mengulang kemenang­an se­perti di tahun 1974, katanya. (Sugianto/Din,Mak)

Read More : Desa Karangsari Juara LomDes

Musim Hujan Sungai Cimanis Meninggi

Jembatan kropos di Desa Japura Kidul

Kecamatan Astana Japura Kabupaten Cirebon

Cirebon - Aliran sungai kali Cima­nis yang melalui Desa Japura Kidul Kecamatan Astana Japura Kabupaten Cirebon Kerap kapasitas air meninggi apabila dimusim penghujan. Dengan keberadaan ini masyarakat resah terutama Warga Desa Japura Kidul yang berada di blok cantilan.

Ketinggi­an airnya hanya tinggal beberapa centimeter saja mencapai mencapai ke­ting­gian tanah pekarang­an warga. Hal ini yang lebih mengha­watirkan tanggul yang berada di blok Cantilan sudah terkikis / atau tergerus bahkan jalan, paping blok yang dibuat pemerintah Desa Japura Kidul Terkikis terbawa banjir akibat tanggul yang tergerus.

Masyarakat warga Cantilan me­mang kerap ketakutan kalau hujan besar ROB akan melanda hunian war­ga berupaya menanggulangi longsor dengan patok-patok bambu dan ka­rung seadanya namun itu tidak efektif.

Hj. Siti Qomariah Kepala desa Desa Japura Kidul dan sudah diajukan kepa­da instansi terkait. Dan itu membutuh­kan dana besar, sebagai kewena­ngan­nya adalah provinsi tentunya hal jadi akan menjadi perhatian pihaknya yang terkait.

Jembatan kropos di Desa Japura Kidul

Kecamatan Astana Japura Kabupaten Cirebon

Desa sudah mengupayakan tang­gul itu dengan dana desa namun dana tidak mengejar kalau untuk keseluru­han, pihak terkait menyetujui untuk mem­buatan yang jebol ini, diharapkan dalama waktu dekat bisa dilaksanakan, kata kepala desa kepada wartawan.

Hal lain dilokasi yang sama (berde­katan) juga jembatan yang sudah kro­pos, menurut pantauan kami dilapang­an kondisi jembatan sangat mengha­watir­kan, rawan, ambruk. Sementara pejalan kaki dengan para motor masih memanfaatkan jembatan yang yang tua lagi kropos ini, bahkan angkot juga turut menggunakan jembatan kropos ini. Harusnya kendaraan roda 4 tidak melalui jembatan karena jembatan ini adalah jembatan rel kereta Rori dengan keberadaan yang demikian apabila terjadi kecelaka­an siap yang bertang­gung jawab, angkot membawa penum­pang penuh kerap melalui jembatan kropos ini padahal bukan jalurnya. (Sugianto/Din/Ni)

Read More : Musim Hujan Sungai Cimanis Meninggi

Ketua BPD Larangan Jambe, di Kecam Warga

Indramayu - Polemik pemilihan kepala desa Laranganjambe, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu pada 7 Desember 2011 lalu berbuntut hukum, pasalnya proses pemili­han kepala desa ditengarai pelanggaran dan kecurangan. Sudah tiga kali diadakan mediasi namun tidak mencapai keputusan dan menga­lami kebuntuan.

Sementara pendukung Suradi, beberapa waktu lalu geruduk kantor kecamatan Kertas­maya karena kecewa terhadap Karta selaku ke­tua BPD Laranganjambe. Disinyalir dengan se­ngaja mengesahan kepala desa terpilih. Pada­hal proses hukum sedang dan masih berja­lan.

Selain itu, massa meminta pengesahan perhitungan suara yang telah ditanda tangani BPD dan Camat Kertasmaya segera dicabut, ka­re­na dinilai cacat hukum dan meminta perhi­tu­ng­an ulang.

Situasi di kantor Camat Kertasmaya sempat memanas dan diwarnai ketegangan, namun pi­hak keamanan yang dipimpin kapolsek Kertas­maya AKP. ARISMAN beserta jajarannya dan dibantu dar TNI AD (Koramil) serta Satpol PP dapat meredamnya dan kembali normal. Bah­kan ketua BPD Laranganjambe Karta sem­pat mendapat pengawalan dan pengama­nan ketat dari Kepolisian,

Menurut Sukim S. mengatakan “proses hu­kum sedang berjalan, tapi BPD dan Camat bera­ni menandatangani dan mengesahkan kades terpilih ?, padahal pelanggaran dan kecu­rangan yang terjadi jelas dapat dibuktikan, katanya.

Adapun sidang perdana dipengadilan ter­tang­gal 10 Januari 2012 lalu massa pendu­kung meminta ketua BPD dan Camat segera men­cabut kembali berkas pengesahan terse­but dan meminta surat tanda bukti penanggu­han­nya, kata Sukim.

Menurut Karta, ketua BPD mengatakan, pada tanggal 22 Desember 2011 berkas ditandata­nga­ni, karena saya lihat diberkas itu panitia ke­pala desa semuanya sudah menandatanga­ni, berarti tidak ada masalah, sedangkan surat dari pengadilan datangnya pada tanggal 28 De­sember 2011. Untuk itu, apa yang terjadi per­ma­sa­lahan ini kami serahkan ke Pemda Kab. Indramayu, katanya.

Camat Kertasmaya Asep Afandi DJ, S. Sos men­jelaskan, kesepakatan masalah ini kita serahkan ke Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati melalui Kabag Hukum dan bidang peme­rintahan desa Pemda Kab. Indramayu, katanya.Chaerudin / Gun

Read More : Ketua BPD Larangan Jambe, di Kecam Warga

Alik Ababil Perangi Pembajak

Yunita Ababil Dan Alik Ababil

Suami Isteri yang selalu kompak

Bogor - Sudah berbagai cara dilaku­kan oleh penegak hukum, untuk membe­rantas para pembajak cassete maupun VCD. Tapi saat ini tetap saja marak di pa­sa­ran VCD dan Cassete bajakan beredar dimana-mana. Sampai para penegak hu­kum pusing dibuatnya. Seolah-olah para pem­bajak tidak merasa jera. Padahal para penegak hukum seringkali melaku­kan ra­zia diberbagai tempat pembuatan VCD bajakan dan berha­sil menyita peralatan-pe­ralatan canggih untuk memproduksi VCD ilegal tersebut.

Saat ini VCD bajakan, mudah didapat, kita tinggal pilih VCD jenis apapun, mulai dari film kartun, sampai film horor dan action ada di sana, harganya murah anda ting­gal datang saja ke pusat per­tokoan Glo­dok didaerah Pinang­sia. Anda ting­gal pilih ribuan VCD dan DVD baja­kan. Apakah aparat hu­kum tidak mengetahui atau menutup mata. Seolah dibiarkan, Padahal pembaja­kan adalah sa­ngat dilarang ka­rena banyak pi­hak yang sangat diru­gikan, terutama ne­gara dan para pen­cipta lagu yang ciptaannya dibajak.

Alik Ababil seorang aranger dan pen­cipta lagu mencoba men­cari solusi de­ngan mendekati para pembajak VCD untuk diajak beker­ja­sama, tapi bukan untuk memba­jak melainkan untuk memasang harga yang resmi dengan mem­per­tahan­kan legalitas. Jadi seni­man kebagian, pem­bajak pun ju­ga, dan pemerintah ada pemasu­kan.

Seniman yang sudah banyak mengen­yam asam garam di du­nia musik, sangat prihatin melihat tema-teman seprofesi­nya yang lagu-lagu­nya dibajak. Dan me­reka belum me­nikmati hasil ciptaan­nya, tapi sudah dinikmati dulu oleh para pem­bajak, dan ironisnya ini ada per­mainan de­ngan para pro­du­ser dengan alasan tidak laku di pasaran. Pada­hal dia sen­diri yang bekerja sama dengan pembajak dengan menge­ruk ke­untungan ber­lipat, jadi istilah­nya ma­ling te­riak maling.

Alik Ababil yang dulu pernah ber­gabung dengan H. Benny Mu­ha­ram ka­kak kandung H. Rhoma Irama tapi masih dijalur musik pop dan rock, alasan beralih ke jalur mu­sik dang­dut katanya musik dang­­dut sangat fleksibel mudah di variasi dan ceng­kok-cengkok­nya unik.

Disaat ditemui Alik Ababil dan istrinya Yunita Ababil yang sedang berkunjung dirumah saudaranya yang sedang me­ngadakan pesta pernikahan di daerah Ja­singa Bo­gor, mengatakan pada Patroli, pem­­bajak jangan dimusuhi, kalau dimu­suhi dia akan menjadi-jadi, tapi coba kita deketi dan cari solu­si.

Pasal-pasal hak cipta banyak yang tidak berjalan dan tidak ber­fungsi. Contoh kecil saja, pasal Hak Cipta apabila hak ciptanya diba­jak walaupun cuma 8 bar pembajak wajib membayar denda 150 sampai dengan 200 juta rupiah. Pembaja­kan tidak akan hi­lang dimuka bumi ini, karena bu­kan pembajak itu sendiri yang ter­libat, tapi produ­ser­pun ikut meli­bat­kan diri, bahkan cip­taan saya sen­diri ikut dibajak oleh pro­duser dengan mengata­kan, bah­wa istri sa­ya tidak punya hoki sebagai penyanyi hanya suara yang ba­gus, tapi hokinya tidak ada.

Waktu saya mengajukan album perta­ma ciptaan saya yang dinyanyi­kan oleh istri saya judul­nya tergun­cang dikatakan sama produser tidak laku dipasaran, ter­nyata setelah saya terjun lang­sung ke la­pangan sukses mele­dak di pasaran.

Seniman yang lahir di Jakarta pada 11 Mei 1960 ini sangat ber­hati-hati untuk memasarkan al­bum­nya, jadi bukan saja pemba­ja­kan yang merugikan, tapi produ­ser itu sendiri ikut membajak. Akhirnya sa­ya punya prinsip sega­la sesuatunya dikerja­kan sendiri. Mulai mencipta lagu sam­pai me­ma­sarkannya sendiri. Dan Alham­dulillah sudah terbukti, sekarang saya punya studio reka­man sendiri dari hasil penjualan album lagu-la­gu ciptaan saya sendiri yang di­nyanyikan oleh istri saya sendiri. Se­perti lagu Sabar, Perteng­karan, Trauma, dan yang terbaru dan siap dipasarkan, judulnya Bekas Tangan. Alik Ababil putra ke 4 dari 10 bersaudara pernah mendidik anak buahnya ikut terlibat diacara joget dangdut yang ditayangkan oleh stasiun televisi RCTI.

Seniman yang mempunyai 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki dan ju­ga men­jadi pendidik anak-anak muda yang sekarang bergabung dalam Group Sonet 2 pemain gi­tarnya adalah didikan Alik Ababil yang bernama Ricky. Mudah-mudahan solusi Alik Ababil ber­ha­sil dalam memerangi para pem­ba­jak. Dengan caranya sendiri “se­ni­man tidak dirugikan, pemba­jak dapat untung, pemerintah ada pemasukan.” (Aries/Lili)

Read More : Alik Ababil Perangi Pembajak

Dewan Minta Prioritaskan Kebersihan Kota

Berau - Sebagai ibu kota Kabupaten Berau, Tanjung Redeb sudah seharus­nya mendapat perhatian serius soal kebersi­han. Terlebih Tanjung Redeb juga diharap­kan dapat menjadi percon­to­han bagi keca­matan lain di Bumi Bati­wa­k­kal. Wajar jika kota ini mendapat per­hatian lebih dari pe­merintah kabu­pa­ten. Termasuk soal ke­ber­sihan kota dan pengangkutan sam­pah.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Berau, Kurniadi usai mengikuti Musren­bang di Kecamatan Tanjung Redeb be­be­rapa waktu lalu. Kepada media ini, poli­tisi Partai PDI Perjuangan tersebut meng­ung­kapkan pihaknya sangat intens memper­hatikan kebersihan kota. Fraksi PDIP di DPRD te­rus memper­juang­kan anggaran lebih untuk masa­lah kebersihan. Pasal­nya, keber­sihan sangat penting untuk lebih memperin­dah kota dan kenyamanan masyarakat.

Di tahun 2012 ini, dianggarkan pe­nga­daan gerobak sampah 130 unit dan 8 unit sepeda motor sampah. Kenda­raan ter­sebut akan diserahkan kepada rukun tetangga (RT) melalui intansi tek­nis. Ke depan, diha­rapkan Kurniadi se­tiap RT da­pat dilengkapi satu gerobak sam­pah, dan satu unit motor sampah un­tuk beberapa RT. “Kendaraan ini sa­ngat penting untuk memberikan pe­laya­nan kebersihan kepada masyarakat Ko­ta Tanjung Redeb. Alham­dulillah perjua­ngan kami terang­garkan di 2012 ini,” jelas­nya.

Keberadaan gerobak dan motor sam­pah tersebut, dikatakan Kurniadi tidak hanya membantui dinas terkait da­lam penanganan sampah. Tetapi ju­ga mem­bantu masyarakat, karena petu­gas sam­pah langsung mengam­bil sampah keru­mah-rumah masyara­kat. “Sehingga ma­syarakat tidak kesuli­tan harus mem­buang ke tempat pem­bua­ngan sampah (TPS), yang sudah dibongkar pemerin­tah,” tan­dasnya.

Sementara itu Dewan Perwakilan Rak­yat Daerah (DPRD) Kabupaten Be­rau memberi rekomendasi rekruitmen tenaga kebersihan di Dinas Kebersi­han, Perta­manan dan Pencegah Keba­ka­ran, meng­gunakan jasa pihak ketiga (outsour­ciung).

Rekomendasi dewan terhadap rek­ruitmen tenaga kebersihan meng­gu­nakan jasa pihak ketiga itu mewa­cana saat de­wan mengelar rapat pari­purna dalam rang­ka laporan pertang­gung jawaban bu­pati beberapa waktu lalu. “Menurut panda­ngan dewan meng­gunakan jasa pihka ketiga lebih tepat, dan tenaga dari pihak ketiga lebih me­miliki tanggung jawab,” kata Syahruni, Anggota DPRD Berau.

Menurut pandangan dewan sangat penting kebersihan kota memperoleh dukungan tenaga berdidikasi, loyal, dan tidak malas, menjalankan tugas. Da­lam kondisi tersebut dewan tidak melihat didikasi dan loyalitas itu ada pada tenaga kesehatan berstatus bu­kan tenaga pihak ketiga. “Kebersihan ini terwujud apabila tenaga bekerja ke­ras, tanpa itu semua sulit membuat ko­ta ini menjadi bersih,” jelas­nya.

Mencapai target Berau bersih, dewan menilai perlu ditempuh berba­gai upaya, tidak terkecuali memba­ngun kesadaran warga membuang sampah sesuai jad­wal. Tentang jam buang sampah, warga patut memper­hatikan jam buang yaitu pukul 18.00 WITA hingga pukul 00.06 pagi hari. “Jam buang sampah harus diper­hati­kan, tidak boleh diluar jam membuang sampah,” tegasnya.

Mendukung jadwal buang sam­pah terpenuhi, dewan member cata­tan terha­dap kinerja Dinas Kebersi­han Pertama­nan dan Pemadaman Ke­ba­karan, mela­kukan sosialisasi ser­ta penindakan. “Jika sudah diso­sia­lisasi­kan tetapi masih me­langgar tentu harus ada tindakan yang diberi­kan untuk member efek jera,” sebut anggota Komisi II ini. AR

Read More : Dewan Minta Prioritaskan Kebersihan Kota

Sambungan Listrik Di Tana Tidung, Murah

Tidung Pala - Menyikapi informasi warga yang banyak sekali penyetoran kepada PLN Kabupaten Tana Tidung atau CV yang menangani pemasangan aliran tersebut, dalam pemasangan ali­ran tersebut banyak warga masyara­kat Kabupaten Tana Tidung sangat me­nge­luh tentang masalah pemakaian hanya diberikan kepada warga masyarakat yang mampu saja yang bisa menggu­na­kan aliran listrik PLN Kabupaten Tana Tidung.

Beberapa warga menyampaikan informasi kepada patroli antara lain : a. pemasangan aliran listrik telah ditentu­kan hanya 2 ampere mengunakan pul­sa b. biaya yang ditentukan sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) harus lu­nas baru dipasang. Warga masyarakat Kabupaten Tana Tidung menyampai­kan agar pembayaran aliran tersebut harus diadakan koordinasi kepada wa­kil warga masyarakat yang duduk di D­P­RD Kabupaten Tana Tidung. Oleh ka­rena itu, jangan sampai hanya pema­sa­ngan aliran listrik itu tidak sesuai dengan penghasilan warga masyara­kat di KTT, terutama desa sebedai , de­sa sebawang dan desa-desa yang lain.

Mengigat pula sebelum menjadi ka­bupaten masyarakat mengunakan lampu miskin sedangkan Kota Tara­kan 6 ampere pemasangan aliran lis­trik­nya hanya Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang melalui HP keluarga dan bukan mengunakan pulsa pemasa­ngan­nya. AR

Read More : Sambungan Listrik Di Tana Tidung, Murah

PDAM Di Tana Tidung Tidak Mengalir

Tidung Pala - Masyarakat Keca­matan Tidung Pala Timur resah air PD­AM tidak pernah mengalir lagi di ru­mah masyarakat selama 3 tahun.

Masyarakat mengharapkan ke­pada Kepala Dinas PDAM dan ketua DPRD maupun anggota DPRD Ka­bu­paten Tana Tidung agar dapat me­nata ulang masalah air PDAM yang mengalir ke rumah penduduk, Keca­matan Tidung Pala Timur.

Harapan ini jangan dibiar­kan be­gitu saja ini adalah ke­pentingan ma­syarakat di Kabu­paten Tana Tidung. Sesuai penyampaian masyarakat ke­pada wartawan patrol di Kabu­pa­ten Tana Tidung yang mengatakan air PDAMnya tidak mengalir ternyata diminta pembayarannya tiap-tiap bulan. Kekeluhan ini agar Ketua DP­RD Kabupaten Tana Tidung bersa­ma anggota DPRD turun mengelak kebe­na­ran ini, jangan sampai lapo­ran ma­syarakat tidak benar di media apa pun saja.

Untuk kepentingan masyarakat sa­at ini hanya menggunakan air gu­nung yang mngalir sebuah pipa akan di­mu­at­kan air tersebut didalam profil yang berisi 1100 liter atau 1200 liter air yang diangkut dengan mobil kecil yang isi satu buah profil dengan hadra Rp 60.000 (enam puluh ribu) menguna­kan air tersebut sudah ber­tahun-tahun lamanya, bukan meng­gunakan air PDAM. (AR)

Read More : PDAM Di Tana Tidung Tidak Mengalir

Perioritaskan Pembebasan Lahan

Berau - Upaya Pemkab Berau mem­per­cepat pembangunan di daerah ini memang patut mendapat apresiasi dari masyarakat. Namun sebelum mereali­sa­sikan perencanaan pembangunan terse­but, pembebasan lahan menjadi prio­ritas utama. Misalnya, proses pem­bebasan lahan di atas gedung SMP Ne­geri 04 di Jalan Ramania II, Tanjung Re­deb yang disegel oleh ahli waris. Se­men­tara ge­dung sekolah ini sudah ber­diri berta­hun-tahun. Tetapi sampai seka­rang per­soalan pembebasan lahan­nya belum tuntas.

Selain itu, SMA Negeri Plus Sam­ba­liung, bahkan pasar Sanggam Adji Dila­yas hingga sampai saat ini seba­gi­an la­hannya ada yang belum terbayar. Mes­kipun pada akhirnya dibayar, tetapi pendapat HM Hatta Basrie S.Sos ang­gota DPRD Berau, Satuan Kerja Pe­rang­kat Daerah harus saling koordinasi, jangan sampai jalan masing-masing, tan­pa mahu tahu tugas atau peran satu sama yang lain, yang akhirnya saling lempar tanggung jawab.

Mengigat sarana dan prasarana se­perti gedung sekolah, infrastruktur jalan, lapangan bola, gedung perkantoran ter­sebut bakal menjadi aset daerah. “Ja­ngan mentang-mentang bukan do­main­nya, lalu membangun semaunya sen­diri. Semen­tara pertengahan proses pem­bagunan pemilik lahan menggugat. Kalau begini­kan bisa-bisa meng­gang­gu aktifitas lainnya,” ungkap Hatta.

Begitu juga rencana Pemkab Berau membangun Jembatan Kelay II, politisi PPP ini mengigatkan kepada semua SKPD yang bersangkutan, agar saling berkoordinasi masalah pembebasan lahan untuk infrastrukturnya yang menu­ju jembatannya, baik soal status­nya maupun hak kepemilikkannya.

Sehubungan dengan itu, Ketua GP Ansor cabang Berau ini juga menying­gung soal biaya pembebasan lahan untuk peningkatan bandara tersebut. “Ang­garan yang disiapkan untuk pem­be­basan lahan ini, kurang lebih angga­ran yang disediakan untuk memba­ngun terminal bandara,” terangnya.

Untuk itu anggota dewan termuda ini mengimbau kepada semua SKPD yang berkaitan dengan pembangunan di Bumi Batiwakkal ini seyogianya jika mempunyai perencanaan pembangu­nan disuatu tempat tidak perlu infor­masi itu disebarluaskan, cukup internal saja. Agar biaya pembebasan la­han tidak membengkak, dan yang ter­penting dalam proyek ini ditender, se­mua lahan yang direncanakan untuk mendirikan suatu bangunan dipasti­kan sudah terbayar. “Belajar dari pe­nga­laman itu jauh lebih baik, dari pada mengulang kesalahan. AR

Read More : Perioritaskan Pembebasan Lahan

Musyawarah Belum Ada Kelanjutannya

Tidung Pala - Sejak pada tanggal 10 Maret 2012 musyawarah di ruangan kantor DPRD Kabupaten Tana Tidung pada saat musyawarah tertutup, hasil musyawarah yang dapat didengar oleh wartawan patrol Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut :

Warga masyarakat yang hadir didepan wakil ketua DPRD dan beberapa staf anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung hasil musyawarah dari usul warga yang hadir pada waktu itu mengha­rapkan kepada wakil ketua DPRD bersama stafnya menangkapi usulan dari warga hak-hak warga masyarakat terhadap keberadaan sertifi­kat HGB PT. Inhutani I UMH sementara di dea Tidung Pala akan dilanjutkan didalam waktu dekat ini. Sesuai dengan informasi salah satu warga yang dapat dipertanggung jawabkan informasinya pada 11 april 2012 sampai saat ini tidak ada kabar beritanya tentang hasil musyawa­rah tersebut. Masalahnya masih warga mende­ngar penjelasan yang lebih murni. Mengingat warga masyarakat menjadi wawas diri terjadi kebongkaran rumah di lahan PT Inhutani I pada bulan juli 2012 yang akan datang. AR

Read More : Musyawarah Belum Ada Kelanjutannya

Badrun : Cermati, Laporan Anggaran 2011

Drs. H. Badrun, M.Si,

Sekretaris Daerah Kota Tarakan

Tarakan - Sekretaris Daerah Kota Tarakan Drs. H. Badrun, M.Si mengajak seluruh pegawai yang mengikuti apel pagi dilingkungan Setda Kota Tara­kan agar selalu mensyukuri segala nikmat yang dianugrahkan, saat menjadi Pembina Apel,

Saat bersamaan, Sekda memberitahukan bah­wa Pemerintah Kota Tarakan tadi ma­lam, telah me­nerima penghargaan/anugrah Mang­gala Husada Bhakti yang diberikan olah Menteri Kesehatan RI di Jakarta.

“Mudah-mudahan penghargaan ini sebagai bentuk motivasi dan semangat serta inspirasi dalam rangka melaksanakan tugas kita,” harap­nya.

Selain itu Badrun mengingatkan kepada tim ter­kait, yang akan menyusun Laporan Pertang­gung Jawaban Kepala Daerah tahun 2011 untuk mencer­mati dan mepersiapkan segala sesuatu yang terkait agenda konstitusional yang akan disampaikan la­poran tersebut oleh Kepala Daerah.

“Mari kita cermati dan kita dalami untuk kita sem­purnakan seluruh laporan pelaksanaan ke­giatan selama satu tahun anggaran 2011,” tekan badrun.

Berkaitan dengan itu saat ini sedang dibahas kalender penyusunan anggaran dan mudah-mu­dahan hasil kerja saat ini mencerminkan se­ba­gai seluruh kegiatan di organisasi yang ada di Pemerin­tah Kota tanpa terkecuali. Wm/hms

Read More : Badrun : Cermati, Laporan Anggaran 2011